Nasional post authorAju 01 Juni 2021

Novel Baswedan cs Komplotan Oportunis Sandera KPK demi Koruptor Kakap

Photo of Novel Baswedan cs Komplotan Oportunis Sandera KPK demi Koruptor Kakap Petrus Selestinus

JAKARTA, SP – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, mengatakan, Novel Baswedan dan 74 karyawan yang lainnya tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (TWK KPK), tidak lebih dari kelompok oportunis penyandera lembaga.

“Komplotan Novel Baswedan bersikeras ingin bertahan di KPK, untuk melindungi kepentingan koruptor kakap,” kata Petrus Selestinus, Selasa, 1 Juni 2021.

Komplotan Novel Baswdan, telah dieksploitasi dan kapitalisasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas dan Koalisi Guru Besar Anti Korupsi, dan lain-lain.

Mereka berperilaku oportunis, anomali (tabrak sana tabrak sini), tanpa mengindahkan "tata krama" atau "fatsun politik", diduga demi melindungi koruptor "big fish" yang dilindungi oleh Novel Baswedan dan kawan-kawannya.

Perilaku oportunis, melahirkan aksi-aksi yang mengarah kepada sikap-sikap "intoleran" terhadap pemerintah, antara lain menuntut pembatalan hasil TWK 1.271 yang sudah lulus.

Meminta penundaan pelantikan 1.271 Pegawai dilantik Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa, 1 Juni 2021, menuntut pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK, mengancam Presiden Joko Widodo, sebagai penghancur KPK jika tidak melindungi 75 Pegawai KPK nonaktif.

Sikap Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan kawan-kawan, patut dicurigai sebagai upaya untuk menutup-nutupi praktek penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya.

Sehingga Novel Baswedan dan kawan-kawan harus dipertahankan atas nama dan dengan cara apapun juga di KPK.

Petrus Selestinus, mengatakan, perlu dilakukan "Audit Forensik" terhadap penanganan kasus korupsi besar yang penyidikannya dilakukan oleh tim penyidik Novel Baswedan dan kawan-kawan sejak KPK dipimpin Busyro Muqoddas, Abraham Samad hingga Agus Rahardjo.

Dimana materinya dapat ditelusuri melalui putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan dan penuntutan di KPK.

Dengan Audit Forensik terhadap beberapa putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, seperti dalam putusan kasus korupsi Bank Century, Hambalang, Travel Cheque Pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, elektronik Kartu Tanpa Penduduk (e-KTP), dan lain-lain.

Di sini, akan nampak sejumlah nama besar disebut sebagai pelaku "turut serta" tetapi tidak dikembangkan, malahan masuk dalam bunker pengamanan Novel Baswedan dan kawan-kawan di KPK sebagai perkara dark number.

Model penanganan tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya, dalam pandangan pembentuk undang-undang hanya terjadi di Kepolisian dan Kejkasaan.

Untuk itu hanya KPK diberi wewenang mengambilalih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang ditangani si Kepolisian dan Kejaksaan, sementara di KPK tidak bisa diambilalih.

“Karena itu, kita tidak heran jika Novel Baswedan dkk. mendapat dukungan dari kolega-koleganya seperti Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, ICW, YLBHI, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI untuk mempertahankan agar Novel Baswedan dkk. tetap menjadi Penyidik di KPK,” kata Petrus Selestinus. 

Modus ini masuk akal, karena segala penyimpangan dalam Penyidikan dan Penuntutan di KPK tidak dapat diambilalih oleh Kejaksaan atau Polri.

Kondisi ini potensial membuka ruang bagi Penyidik mempermainkan kasus-kasus korupsi big fish yang dikategorikan dark number, di bawah kendali Novel Baswedan dan kawan-kawan demi rasa nyaman koruptor.

Praktek dimana penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi (big fish) yang sesungguhnya, sudah diantisipasi di dalam undang-undang tentang KPK, namun ketentuan ini hanya ditujukan kepada Penyidik Polri dan Kejaksaan, sedangkan untuk sebaliknya tidak bisa diambilalih.

Inilah yang membuat misi KPK stagnan, kesalahan terbesar selama ini adalah menempatkan Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai kelompok yang membawa sukses besar KPK memberantas korupsi.

“Padahal tidak demikian, justru KPK di era Busyro Muqoddas dan kawan-kawan, Abraham Samad, hingga di era Agus Rahardjo, gagal menjalankan misi besar KPK,” ujar Petrus Selestinus. *

 

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda