Nasional post authorAju 01 Desember 2021

TBBR dan Fordayak di Kalteng, Sama-sama Buat Risih Warga

Photo of TBBR dan Fordayak di Kalteng, Sama-sama Buat Risih Warga Demonstrasi di Palangka Raya, Jumat, 26 Nopember 2021.

PALANGKA RAYA, SP – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Forkopimda Prov Kalteng) mengatakan, organisasi kemasyarakatan Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dan Forum Dayak (Fordayak), sama-sama membuat risih warga.

Rasa risih warga, menyebabkan demonstrasi ratusan warga dari tiga puluhan organisasi kemasyarakatan Suku Dayak, menuntut pembubaran TBBR di Palangka Raya, Jumat, 26 Nopember 2021.

Hal itu teruangkap dalam rapat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Prastowo dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa, 30 Nopember 2021.

Dalam rapat terungkap, TBBR di Kalimantan Tengah membuat risih warga, terkait pantak yang dipasang, sehingga perlu dicermati apakah ada dalam adat Dayak Kaltimantan Tengah atau tidak.

Maka disarankan Pemerintah Daerah segera merekomdasikan ke DAD untuk mediasi pembahasan terkait pantak.

Di dalam forum rapat disebutkan, terkait konflik TBBR dan Fordayak, tidak lebih dari  konflik kepentinngan saja. Hanya untuk menunjukkan eksistensi organisasi kemasyarakatan tersebut. Untuk penyelesaiannya harusnya DAD yang melakukan mediasi.

Sebelum masuk TBBR bahwa Fordayak yang justru sering bermasalah dimana sering melakukan hinting pali yang tidak sesuai dengan adat.

Dimana seharusnya hinting pali bukan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, melainkan perangkat lembaga adat dan pemasangan hinting pali ysng dilakukan oleh Fordayak selama ini mendapat tentangan.

Sehubungan dengan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Eddy Prastowo, mengharapkan, tim terpadu bisa melakukan pengawasan terhadap organissi kemasyarakatan secara maksimal, bukan hanya karena adanya permasalahan yang sekarang ini sedang viral.

Terkait keberadaan TBBR, keberadaannya resmi secara hukum sehingga untuk membubarkan tidak semudah yang dibayangkan, perlu kajian-kajian yang harus disampaikam ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F Dirun, Pendirian pantak di wilayah Kalimantan Tengah oleh TBBR secara adat memang bukan bagian adat Dayak Kalimantan Tengah, namun perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan di lapangan.

Katma F Dirun, mengatakan, TBBR merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum, dan memiliki perwakilan derah di Kalimantan Tengah.

Aksi damai dari gabungan organisasi kemasyarakatan adat gabungan Kalimantan Tengah meminta membubarkan TBBR di Kalimantan Tengah.

Hal tersebut semakin mendesak timelinenya, disisi lain TBBR keberadaannya resmi berbadan hukum.

Namun demikian ada ruang oleh Pemerintah Daerah untukk melakukan evaluasi di wilayahnya apakah boleh organisasi kemasyarakatan tersebut menjalanlan aktivitasnya di suatu daerah bukan, membubarkan. Hal tersebut dilakukan melalui rapat pembahasan oleh tim terpadu.

Menurut organisasi kemasyarakata yang menolak keberadaan TBBR di Kalimantan Tengah, karena banyak memasang pantak di daerah-daerah dan hal tersebut bukanlah adat milik masyarakat adat Dayak Kalteng.

Katma F Dirun, mengatakan, keberadaan organisasi kemasyarakatan TBBR di wilayah Kalteng telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham tgl 12 Juli 2019 AHU-000780.AH.01.07.2019, dengan Ketua Agus Sanang, Wakil Ketua Kimang, Sekretaris Wismanto, S. Kom dan Bendahara Santo.

Secara umum organisasi kemasyarakatan ini di permukaan terlihat kondusif, walaupun saat ini menuai pro dan kontra di masyarakat.

TBBR saat ini masih dalam pengawasan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena masih terhitung sebagai organisasi kemasyarakatan baru.

Dalam rapat dipertegas, organisasi kemasyarakatan bisa diberikan sanksi apabila melanggar peraturan perundang-undangan dan yang memberi sanksi adalah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan Kementerian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum. *

 

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda