Nasional post authorAju 03 Mei 2021 72,868

Munarman dan MRS Jadikan FPI Lahan Bisnis Dapat Duit Cara Instan

Photo of Munarman dan MRS Jadikan FPI Lahan Bisnis Dapat Duit Cara Instan Sebanyak 26 terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang sebagian anggota Front Pembela Islam (FPI) ditangkap di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021. Sindonews.com.

JAKARTA, SP – Pegiat media sosial dan pengamat politik, Erizely Bandaro dan Ninoy K Karundeng, menilai, Mohammad Rizieq Shihab (MRS) dan Munarman, telah menjadikan Front Pembela Islam (FPI) alat dan lahan bisnis dapat duit dengan cara instan (mudah).

Tidak sedikit masyarakat di Indonesia sempat terkecoh, sempat saling curiga satu sama lain hanya atas dasar perbedaan sumber keyakinan iman, buang energi Pemerintah Republik Indonesia, hanya untuk menghadapi dua manusia bernama MRS dan Munarman: cara mudah dapat duit. Cukup menjual isu ketertinggalan, keterpurukan, ketermajinalan umat Islam.

“Sekarang tugas Polisi Republik Indonesia lewat Detasemen Khusus 88 Antiteror, Badan Intelijen Negara atau BIN, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, Badan Analisa Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia atau BAIS TNI, mengungkap siapa-siapa saja yang selama ini selalu menggunakan jasa Munarman dan MRS lewat FPI yang seakan-akan membela kepentingan Islam,” kata Erizely Bandaro dan Ninoy K Karundeng, Senin, 3 Mei 2021.

Munarman ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Polisi Republik Indonesia di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pukul 15.00 WIB, Selasa, 27 April 2021.

Munarman menyusul MRS yang menyerahkan diri di Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Sabu dinihari, 13 Desember 2020, setelah 6 laskar FPI ditembak mati di Tol 50 Jakarta – Cikampek, Senin dihinari, 7 Desember 2020.

MRS disangkakan melakukan hate speech, penghinaan terhadap simbol negara dan pejabat pengara, pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya mencengah penularan Corona Virus Disease-19 (Covid-19), terorisme, ekstrimisme, intolerans, setelah mendarat di Jakarta, Selasa, 10 Nopember 2020, dari pelariannya di Arab Saudi, untuk menghindari tindakan hukum chat mesum bersama janda cantik, Firza Hussein (2017).

Munarman sendiri menghadapi tuduhan tunggal, terlibat aksi terorisme, karena di antaranya tidak melapor Polisi Republik Indonesia, setelah menghadiri baiat anggota FPI dalam jaringan Jamaah Ansharut Daullah (JAD) di Makassar, 25 Januari 2015, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Medan (Provinsi Sumatera Utara).

JAD adalah perpanjangan The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia. ISIS sendiri dibentuk Central Intelijen Agency Amerika (CIA AS), bertujuan mengadu-domba antar umat Islam, supaya mudah mengeruk sumberdaya alam berupa minyak bumi di sejumlah negara kawasan Timur Tengah.

Posisi Partai Gerindra

Menurut Erizely Bandaro, ketika Munarman ditangkap yang bersuara miring adalah Fadli Zon (anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), Anwar Abbas, anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan KH Muhyiddin Junaidi, Amnesty International Indonesia.

Sementara partai Islam, ujar Erizely Bandaro, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) lebih meminta agar proses pengadilan Munarman dilakukan secara terbuka dan profesional.

Yang menarik partai yang diuntungkan oleh keterlibatan FPI waktu Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, 2017, seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Gerindra, secara keseluruhan, tidak bersuara kecuali pribadi Fadli Zon. Itupun Fadli Zon,   mengatasnamakan anggota DPR, bukan Partai Gerindra. Suara Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden Indonesia (2004 – 2009 dan 2014 – 2019), tidak terdengar. .

Erizely Bandaro, mengatakan, Munarman memang punya jaringan luas dengan organisasi Islam radikal di Indonesia. Munarman dianggap sebagai pakar kontra intelijen yang menjadikan aksi teroris sebagai mesin politik negara untuk mencapai tujuan tertentu.

“Terutama perang asimetrik. Secara tidak langsung Munarman sangat ahli memanfaatkan radikalisme untuk kepentingan politik di Indonesia dan sekaligus dapatkan uang mudah,” ujar Erizely Bandaro.

Atau kalau boleh disebut, Munarman, hanya broker ke kalangan radikal yang siap melalukan apa saja sesuai pesanan politik.

Sejak Munarman bergabung, seakan FPI itu jadi gateway politisi untuk menggerakkan mesin politik identitas dengan cara radikal. Gerindra terbukti sukses menang dalam Pemilihan Gubernur di DKI Jakarta, 2017.

Itu, ujar Erizely Bandaro, berkat dukungan FPI yang mengkoordinir seluruh jaringan Islam radikal dalam aksi 411 (demonstransi 4 Nopember  2016) dan 212 (demonstrasi 2 Desember 2016). Terjadinya polarisasi politik dalam Pemilihan Presiden 2019 , itu disebabkan dukungan Alumni 212 yang merupakan aliansi Islam radikal di bawah koordinasi FPI (MRS dan Munarman).

Keberhasilan menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tahun 2017, seakan menguatkan hipotesis menjadi keyakinan bahwa persatuan umat Islam bisa menguasai politik negeri ini.

Munarman dan Islam radial

FPI yakin bahwa semua elite politik tergantung kepada mereka. Tapi pada waktu bersamaan, kelompok Islam melihat FPI tidak sepenuhnya berada di garis depan.

Seakan FPI bermain mata dengan Pemerintah. Untuk membangun keyakinan itulah FPI harus mandi benar-benar basah. itu bisa dilihat FPI tidak mau mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Karena kalau diubah, FPI tidak lagi punya akses ke Islam radikal. Tamatlah FPI. Sumber daya jadi hilang,” ungkap Erizely Bandaro.

“Jadi MRS dan Munarman, memang hanya menjadikan FPI alat bisnis, cara kantongi duit dengan cara instan. Cara instan dapat uang alias duit alias sopoy alias luy. Tidak ada agenda mereka mau mendirikan negara Islam atau khilafah. Mereka hanya jadikan FPI sebagai sumber daya politik dan sekaligus dapat uang mudah,” ungkap Erizely Bandaro.

Erizely Bandaro yakin data PPATK sudah dikantongi Polisi. Pasti sudah ada data siapa buyer jasa FPI. Secara yuridis formil sulit membuktikan Munarman, MRS dan FPI dalam aksi teroris. MRS, Munarman dan FPI, memang ahli berkelit secara hukum dengan memastikan fakta yuridis formil memang mereka tidak terkait dengan aksi teroris.

Tetapi ketika sebanyak 19 anggota FPI yang ditangkap dalam kasus dugaan terorisme adalah fakta hukum yang bisa menjadikan Munarman dan MRS, jadi pesakitan.

“Belum lagi bukti aliran rekening FPI yang ditemukan PPATK. Kasus Munarman, MRS dan FPI menutup lembaran politik identitas secara apocalypse, karena sumber daya sudah habis. Jadi,  sangat kecil kemungkinan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, bisa menang Pemilihan Umum Presiden tahun 2024,” ujar Erizely Bandaro.

Usut pendana MRS dan Munarman

Ninoy K Karundeng, mengatakan, pentolan teroris ISIS-FPI Munarman masih bungkam. Tentang asal sumber pendanaan aksi terorisme FPI. Polisi terus menelisik rekening aliran dana ISIS-FPI. Hal ini penting dan ditunggu oleh publik.

Polisi dan PPATK telah memblokir rekening teroris FPI. Bukan hanya data terkait pendana besar, serta dukungan Cendana (jaringan Keluarga Besar Soeharto), Chaplin (jaringan Keluarga Besar Jusuf Kalla), Cikeas (jaringan Keluarga Besar Susilo Bambang Yudhono). Polisi cerdas melihat gambaran besar.

Fakta masa rezim Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014) bersama membesarkan, menternakkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan FPI.

Aksi pamer kekuatan HTI di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu malam, 2 Juni 2013, terjadi pada masa SBY. Menteri SBY adalah Adyaksa Dault anggota HTI. Adyaksa Dault, Menteri Pemuda dan Olah Raga di era SBY.

SBY sendiri pernah mendukung pemberontak Suriah, Senin, 7 Januari 2013. Dukungan SBY lewat Jurubicara Kepresiden, Julian Aldrin Pasha, setelah menerima delegasi anti Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, Senin, 7 Januari 2013, sebuah kelompok yang dibina Central Inteligency Agency Amerika Serikat (CIA AS).

HTI sudah dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, dan berbagai aktifitas FPI alam bentuk apapun resmi dilarang setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama 6 Menteri/Pejabat Tinggi Negara, Rabu, 30 Desember 2020.

Pun Cikeas jadi pusat mobilisasi massa untuk penjemputan MRS di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 10 Nopember 2020. Juga mobilisasi demo 212.

Ring berikutnya ditelusuri Polisi terkait dengan proxy lingkaran Jusuf Kalla. JK adalah pembela mati-matian MRS. JK adalah arsitek naiknya Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta, melalui kampanye politik identitas.

JK, menurut Ninoy K Karundeng, pendukung kampanye ayat dan mayat. Sedangkan teroris FPI, HTI, dan gerombolan 212 menjadi tulang punggung pendukung Anies Baswedan.

Pilkada DKI Jakarta 2017 jadi praktik politik identitas paling brutal dalam sejarah RI. Isu SARA sengaja digeber. Agama dan masjid dijadikan ajang kampanye untuk menghantam Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok) sebagai Gubernur – Djarot Syaifullah sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla melakukan pembiaran terhadap kekerasan antar kelompok. Tabiat yang tidak pernah berubah, sejak JK masih menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Makassar dulu.

Dihabisi Presiden Joko Widodo

Sampai 4 Desember 2020, JK masih berteriak membela MRS. FPI masih kuat. Tidak terbayangkan oleh JK, teroris FPI akan dihabisi oleh Presiden Joko Widodo. JK berkoar membuat narasi: bahwa MRS taat hukum. Mulut comberan MRS dan propaganda FPI dengan isu Partai Komunis Indonesia (PKI), untuk menjatuhkan Joko Widodo diabaikan oleh JK.

“Masih ada ambisi JK. Karena FPI dan Rizieq adalah kendaraan Anies Baswedan untuk 2024. Itulah alasan sekoper uang jutaan dollar terbang ke Arab Saudi, menjemput MRS,’ ujar Ninoy K Karundeng.

MRS sampai di Indonesia, seluruh skenario jahat dipraktikkan. Provokasi pertama adalah mendorong TNI/Polri untuk melakukan kekerasan terhadap pelanggaran Pembatasa Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandara Soekarno-Hatta.

Provokasi MRS gagal

Provokasi MRS gagal dimakan. Justru inilah awal Jebakan Batman yang dimainkan oleh the Operators berjalan mulus. Pemetaan dilakukan. Para musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) muncul, sambil menunggu momen untuk menghancurkan FPI secara permanen.

Anies Baswedan, Guberur DKI Jakarta, menyambut. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kegatelan ingin ikut menghadap teroris MRS. Satgas Covid-19 membagikan masker untuk melanggar PSBB di Petamburan dan Megamendung. Jusuf Kalla menyampaikan bahwa terjadi kekosongan kepemimpinan. Padahal Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

Pendukung dan anggota teroris FPI tergugah. KAMI bergerak mendukung. Demonstrasi, untuk menjatuhkan Joko Widodo, dirancang. MRS seolah mendapatkan momentum. MRS meminta pembebasan teroris Abu Bakar Ba’asyir, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan para tersangka makar.

“Tak pelak. MRS menjadwalkan kampanye penjatuhan Joko Widodo, lewat safari dakwah Revolusi Akhlak ke-34 Provinsi. Pembangkangan sipil di depan mata.”

Pemerintah tertekan. Ngeper. Bingung. Ketakutan melihat kekuatan massa FPI. Apalagi Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sudah ikut-ikutan. Media massa pun tidak memihak kepada Pemerintah.

Hanya beberapa gelintir aktivis dan relawan Joko Widodo, masih setia dengan Joko Widodo – meski tidak menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yang sudah jadi komisaris dan direktur BUMN menyikapi dengan wait and see, siapa yang terjungkal: Joko Widodo atau MRS. Mereka berubah jadi oportunis menganggap diri jadi pejabat.

Genting. Untung ada tiga trio yang menghajar Rizieq dan FPI: Artis Nikita Mirzani, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya dan Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran, Kepala Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Keadaan berubah menuju penghancuran FPI.

Dikatakan Ninoy K Karundeng, ada bau tidak sedap. Deal tingkat tinggi untuk melawan Joko Widodo di tingkat Menteri. Soal lahan yang dicuri oleh FPI di Megamendung, Bogor.

Menteri membuat dalih, untuk kepentingan agama. Ada deal atas nama agama. Hingga lahan Perseran Terbatas Perusahaan Negara (PTPN) VIII itu tetap akan diberikan ke teroris FPI.

Dikatakan Ninoy K Karundeng, “Presiden Joko Widodo, tengah diserang. Publik harus melawan. Bahwa memang benar, Presiden Joko Widodo, baik, benar, top. Namun mental korup selevel Menteri dan Direktur Jenderal di Kementerian, masih sangat kuat.”

“Bukti korupsi Bantuan Sosial dan serangan terhadap Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Apalagi BUMN adalah sarang radikalisme dan teroris, seperti di Makassar dan Krakatau Steel,” ungkap Ninoy K Karundeng.

“Maka, menjadi penting Polisi memaksa Munarman untuk buka mulut, terkait pendanaan teroris FPI, selama ini. Banyak pihak kini deg-degan menahan napas, karena membiayai terorisme FPI. Yang menyumbang ke organisasi teroris FPI adalah teroris juga!” ungkap Ninoy K Karundeng. *

Sumber: fb erizely bandar/ninoy k karundeng.

 

Redaktur: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda