Nasional post authorAju 03 Mei 2021 731

Operasi Militer, Joko Widodo Harus Ambil Inisiatif Dialog dengan Papua

Photo of Operasi Militer, Joko Widodo Harus Ambil Inisiatif Dialog dengan Papua Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

JAKARTA, SP – Zeng Wei Jian, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Senin siang, 3 Mei 2021, mengingatkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk jangan biarkan Jusuf Kalla (JK) terlibat di Papua, pasca penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Kelompok Separatis Teroris (KST).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Azasi Manusia, Mahfud MD, mengumumkan KKB menjadi KST, sebagai reaksi keras Pemerintahan Presiden Joko Widodo, atas gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Papua, Brigadir Jenderal TNI I Gusti Danny Karya Nugraha di Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Minggu, 25 April 2021.

“Presiden Joko Widodo harus mengambil alih dialog dengan masyarakat di Papua di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, di tengah-tengah operasi militer terbatas, dilakukan,” kata Zeng Wei Jian.

JK mantan Wakil Presiden Indonesia, 2004 – 2009 dan 2014 – 2019, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) dan Ketua Dewan Masjid Indonesia. JK terakhir, mengklaim ingin mendamaikan kelompok Taliban di Afganistan dengan Pemerintah Afganistan.

Setelah tidak lagi menduduki jabatan di lingkungan pemerintahan, sikap JK selalu berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.

“Dalam kondisi politik di dalam negeri seperti sekarang, Pemerintah Republik Indonesia yang harus mengambil inisiatif melakukan dialog dengan masyarakat di Papua dari berbagai elemen. Jangan biarkan pihak yang selama ini berseberangan dengan Pemerintah mengambil bagian, karena bisa membuat Papua menjadi bertambah runyam,” kata Zeng Wei Jian.

Menurut Zeng Wei Jian, masalah Papua tidak bisa seratus persen diterapkan ketika dilakukan Operasi Militer di Aceh, 2002. Karakteristik Papua beda dengan Aceh. Internationalisasi Papua lebih mudah dilakukan ketimbang Aceh.

Pihak Amerika Serikat, sendiri, terkesan, memasang perangkap ketika Josef R Biden dan Kamala Haris dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden terhitung 20 Januari 2021.

Indonesia, terkesan ditekan, KKB memprovokasi sehingga Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya tewas ditembak.

Kemudian ditetapkan KKB menjadi KST, seiring digelar militer Indonesia menerobos masuk Papua, ketika belum ada kesepakatan internasional.

Dikatakan Zen Wei Jian, operasi militer di Papua di dalam mengejar KST, mesti pula dibarengi dengan pendekatan humanism, pendekatan kebudayaan, sebagaimana pernah dilakukan Presiden KH Abdurahman Wahid (1999 – 2000), mengubah Irian Jaya menjadi Papua, dan pengibaran bendera bintang kejora tidak dilarang, karena bagian dari kebudayaan Papua.

Ada kepentingan asing, seperti Amerika Serikat dan KKB memang ingin perang, dengan mengorbankan masyarakat sipilyang tidak berdosa.

Kemudian, collateral damage. Indonesia disalahkan. Internasionalisasi issue. Alasan intervensi United Nations (UN). Tentara asing masuk. Obok-obok Papua. Berakhir seperti Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia tahun 1999.

Deployment pasukan. Istilah teroris. Hard power approach. Solusi militer. Soft Power. Penyelesaian politik. Buka pintu dialog "Evaluasi Otonomi Khusus" dalam frame Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan Aceh buat Papua. Ada partai lokal. Jangan biarkan Majelis Rakyat Papua dikuasai element Organisasi Papua Merdeka,” kata Zeng Wei Jian.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo mengungkapkan adanya peningkatan intensitas aksi teror yang dilakukan KKB di Papua, yang kini oleh pemerintah ditetapkan sebagai kelompok teroris.

“Mengacu pada Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2018 yang menyebut bahwa teroris adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme,” ujar Bambang Soesatyo dalam Rapat Koordinasi Virtual MPR RI bersama Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Hak Azasi Manusia, Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara, Jakarta, Senin, 3 Mei 2021.

Data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mencatat, selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga menjadi korban teror KKB. Sebanyak 95 orang di antaranya meninggal dunia, terdiri dari warga biasa sebanyak 59 orang, personil TNI sebanyak 27 orang, dan personil Polri sebanyak 9 orang.

Turut serta para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani. Hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, dan Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai.

Mahfud MD menyampaikan, di tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak ada forum resmi yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena seluruh negara dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, yang menegaskan Papua, termasuk Papua Barat, merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.

Sementara Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto mengingatkan bahwa isu kemerdekaan Papua tidak berdiri sendiri oleh internal KKB OPM di dalam negeri.

Melainkan ada campur tangan dari jaringan internasional di luar negeri. Seperti keberadaan Benny Wenda di Inggris, hingga Veronica Koman di Australia yang paspornya sudah dicabut pemerintah Indonesia dan ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bambang Soesatyo,  memaparkan, sepanjang April 2021 telah terjadi puluhan aksi teror yang dilakukan kelompok teroris KKB. Antara lain 8 April 2021, penembakan terhadap seorang guru, di Kelurahan Yulukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak.

Tanggal 9 April 2021, penembakan terhadap guru honorer SMP 2 Beoga, serta pembakaran rumah dinas guru, bangunan SD Jambul, SMP 1 dan SMA 1 Beoga, di Kabupaten Puncak.

"Tanggal 11 April 2021, pembakaran Heli Upmi815 milik PT. Ersa Air di Apron Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Tanggal 13 April 2021, pembakaran rumah Kepala Sekolah SMP Negeri Beoga dan rumah Anggota DPRD Kabupaten Puncak. Tanggal 14 April 2021, penembakan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak," papar Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo, menambahkan, tanggal 15 April 2021, penembakan pelajar Sekolah Menengah Atas di Kampung Tagaloa, Kabupaten Puncak. Tanggal 17 April 2021, pembakaran gedung Sekolah Dasar Dambet, rumah Kepala Suku dan tiga rumah dinas guru di Kampung Dambet, Distrik Beoga Kabupaten Puncak.

"Tanggal 25 April 2021, serangan KKB menewaskan KABINDA Papua, Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Tanggal 27 April 2021, serangan KKB menewaskan anggota Brimob Polri, Bharada Komang, dan melukai dua anggota lainnya," tandas Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo,  menekankan, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan teroris KKB mempunyai karakteristik mengkhawatirkan.

Dilakukan secara intens, menimbulkan korban jiwa, menyasar target yang bersifat acak/random, yaitu guru, tukang ojek, pelajar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan aparat, disertai perusakan fasilitas publik dan tempat tinggal, serta menciptakan ketakutan dan teror terhadap kehidupan rakyat.

"Mustahil membangun bumi Papua jika eskalasi aksi kekerasan tidak kunjung usai. Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang. Karenanya, pendekatan soft power tetap diutamakan, namun tatkala kondisi memaksa, tindakan tegas dan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif, demi melindungi rakyat Papua," tegas Bambang Soesatyo.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, untuk menumpas para teroris KKB, TNI-Polri harus menerjunkan kekuatan penuh. Ibarat keringkan sumber air kolam untuk bisa tangkap ikan. Air kolam adalah sarana dan prasarana pendukung kelompok teroris, sementara ikannya adalah teroris KKB.

Setelah memukul mundur dan menguasai kembali berbagai desa dari cengkraman para teroris KKB, pemerintah perlu memasifkan kembali pembangunan di Papua sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020.

Selain juga, lanjut Bambang Soesatyo, melakukan berbagai operasi bhakti kesejahteraan. Anggota TNI dan Polri, misalnya, dapat ditugaskan sebagai guru dan membangun kembali fasilitas umum yang rusak. Karena merebut hati dan pikiran masyarakat lokal Papua adalah cara terbaik memulihkan kembali kondisi damai di Papua. *

Wartawan: Aju

 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda