Nasional post authorPatrick Sorongan 03 Desember 2021

Wacana 'Bubarkan Densus 88': Prinsip 'Tandzim Sirri' JI Pengaruhi Sistem Politik NKRI!

Photo of Wacana 'Bubarkan Densus 88': Prinsip 'Tandzim Sirri' JI Pengaruhi Sistem Politik NKRI! Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang setia menjaga NKRI dari terorisme

PEMERINTAH Indonesia diimbau harus sangat waspada menghadapi kelahiran kembali Jamaah Islamiyah (JI).  Wacana pembubaran  Densus 88 Polri berikut berbagai tagar di media sosial, misalnya, merupakan indikasi bahwa JI sudah menjelma menjadi suatu organisasi militan hibrida.

Kelompok teror ini memasukkan unsur politik, selain perjuangan sosial dan militer,  yang sudah berlangsung lama. Mengeluarkan wacana dan menyebarkan tagar, semisal #BebaskanUlama (Bebaskan Ulama) dan #BubarkanDensus88 (Bongkar Detasemen 88) merupakan bagian dari skenario JI, yakni prinsip Tandzim Sirri.

Dilansir Suara Pemred dari Today, Rabu, 1 Desember 2021 (https://www.todayonline.com/commentary/emergence-jemaah-islamiyahs-political-front), inilah prinsip Tandzim Sirri dimaksudkan untuk  melindungi pengungkapan keanggotaan JI sehingga terus bertindak sebagai kelompok penekan dalam lingkaran yang terorganisir. 

Indikasi ini,  antara lain tercermin dari tagar-tagar tersebut, yang disebut oleh Today, diinisiasi oleh para ulama JI,  dan juga Farid Ahmad Okbah, anggota Dewan Permusyawaratan JI sekaligus Ketua Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), serta para pendukungnya, Hanung Al-Hamat dan Ahmad Zain An-Najah.

Semuanya sudah ditangkap oleh Tim Detasemen Khusus Antiteror 88 Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 Polri). pada November 2021.

Artikel Today ini berdasarkan tulisan V Arianti dan Unaesah Rahmah, masing-masing adalah peneliti dan analis penelitian di Pusat Internasional untuk Penelitian Kekerasan Politik dan Terorisme, sebuah unit konstituen di Sekolah Studi Internasional (RSIS) S Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang. Singapura.

Penangkapan  Farid  disebut telah mengungkapkan keberadaan front politik JI yang baru didirikan, selain front tradisional dakwah (penjangkauan agama),  dan jihad  bersenjata (perjuangan militer).

Juga ditangkap pada November 2021, Ahmad Zain An-Najah, anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedua orang itu bersama dengan tiga orang lain yang ditangkap telah dituduh menggalang dana untuk JI, kelompok teroris paling terkenal di Asia Tenggara.

Dua Strategi JI

Masih dari Today, JI didirikan pada 1993 dengan cita-cita untuk menciptakan Negara Khilafah di Indonesia,  melalui dua strategi. Pertama, dakwah, dan kedua: jihad bersenjata.  

Selama beberapa tahun terakhir, Densus 88 Polri secara bertahap telah melumpuhkan kedua front ini, dimulai dengan 'pemenggalan kepala' front militer JI. 

Sejak 2012, kegiatan militer JI berkisar dari pembangunan beberapa bunker bawah tanah, dan produksi senjata buatan sendiri, hingga mengerahkan anggotanya untuk berlatih,  serta berperang dengan beberapa kelompok pemberontak yang berbasis di Suriah (termasuk mempersiapkan pelatihan pra-penempatan anggota) serta merencanakan serangan.

Tindakan keras aparat di Indonesia terhadap kelompok dakwah JI (kegiatan sosial termasuk amal) juga meningkat sejak akhir 2020, termasuk penangkapan beberapa ulama JI. 

Dilaporkan oleh Today, penangkapan Farid, bagaimanapun juga telah menegaskan tentang penilaian beberapa pengamat,  bahwa JI telah menjelma menjadi organisasi militan hibrida,  yang memasukkan unsur politik, di samping perjuangan sosial dan militer yang sudah berlangsung lama.

Konsolidasi Politik JI

Di bawah kepemimpinan Para Wijayanto, yang memimpin JI pada 2009- 2019, JI meluncurkan komponen politik bernama Tamkin Siyasi (Konsolidasi Politik).  

Inilah salah satu strateginya, sebagaimana terungkap dalam dokumen pengadilan beberapa pemimpin kunci JI yang sudah dihukum. 

Masih dari Today, Tamkin Siyasi diresmikan pada 2016, yang dibangun dari program sosial JI yang ada — dakwah dan pendidikan — dengan tujuan untuk menumbuhkan simpati umat Islam Indonesia dengan memenangkan hati dan pikiran mereka. 

Tamkin Siyasi adalah bagian dari strategi JI yang lebih besar, strategi tamkin (strategi tamkin), yang menekankan perolehan metodis dan konsolidasi pengaruh atas wilayah,  dan untuk membangun dukungan masyarakat. 

Perkembangan Tamkin Siyasi mencerminkan sikap JI yang dikotomis dan pragmatis dari waktu ke waktu,  ketika JI berusaha untuk mempertahankan perjuangannya vis-a-vis posisi anti-demokrasi historisnya, yang dikecamnya sebagai sistem buatan manusia. 

Komponen penting dari Tamkin Siyasi adalah pendirian,  dan keterlibatannya dengan partai politik, yang paling baik tercermin dalam tiga fase.

Fase pertama adalah sebelum tahun 2016, ketika anggota JI dilarang mengikuti pemilu, termasuk anggota yang tidak boleh memilih.

Transisi ini terjadi pada Pemilu 2015, ketika anggota dewan penasihat senior JI,  yakni Abu Rusydan,  menyatakan bahwa para mujahidin harus membangun hubungan dengan parlemen, meskipun yang terakhir dianggap tidak sejalan dengan syariah.

Istinzaf:  Fase Remehkan dan Kritik Pemerintah
Fase kedua adalah pada 2016- 2019, ketika anggota JI didesak untuk menahan diri dari memilih Presiden Joko Widodo yang sedang menjabat.

Inti dari fase ini adalah strategi JI,  yang disebut istinzaf, yang didefinisikan sebagai 'meremehkan' dan 'mengkritik Pemerintah Indonesia'. 

Masih dari Today, narasi JI, sebagaimana yang tercermin dalam pernyataan publik para ulamanya di media sosial sebelum Pemilu 2019,  yang mendesak umat Islam untuk memilih calon anggota parlemen yang dapat memastikan bahwa kepentingan umat Islam terpenuhi.

Fase ketiga,  ditandai dengan upaya JI untuk mendirikan, menguasai atau menyusup ke partai politik. Ini terjadi lewat keterlibatan Farid dalam mendirikan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada November 2020. 

Bagaimanapun, upaya JI masuk ke sistem politik di Indonesia telah menandai transformasi JI menuju organisasi militan hibrida, untuk melengkapi front sosial dan militernya.  

Dalam hal ini, jalurnya dimodelkan setelah Ikhwanul Muslimin Mesir dan Hizbullah Lebanon — kelompok-kelompok ekstremis,  yang telah mendirikan partai politik mereka sendiri,  dan berhasil memasuki politik lokal, sebagaimana prediksi tepat pada 2010 oleh peneliti terorisme yang berbasis di AS, Gillian S Oak. 

Saat ini, jalur politik JI masih sangat baru. 

Tapi, masih dari Today, penting untuk dicatat bahwa JI terus menjalankan prinsip Tandzim Sirri, yakni beroperasi sebagai organisasi rahasia, di mana para anggotanya tidak membocorkan asosiasi mereka kepada publik. 

Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa individu, partai, dan elemen non-JI di dalam partai itu sendiri, kemungkinan  tidak mengetahui bahwa Farid adalah anggota dewan permusyawaratan JI,  dan penasihat pribadi pemimpin JI, yakni Para Wijayanto.  

Dua Skenario yang Saling Bertentangan  

Dewasa ini, masih dari Today, setidaknya ada dua skenario yang saling bertentangan.

Pertama, JI dapat menghentikan kegiatannya di PDRI. Menurut strategi kontra-intelijen JI, yakni TASTOS, singkatan dari Solusi Total Sistem Amniah (Sistem Keamanan Total dan Solusi Total), disebutkan bahwa tujuan utama JI adalah untuk 'mengamankan keselamatan anggotanya',  dan 'menghindari penangkapan'. 

Mundur dari PDRI,  dapat memenuhi tujuan ini.

Kedua, prinsip Tandzim Sirri, yang melindungi dari pengungkapan keanggotaan JI, memungkinkan anggota JI (yang tidak diketahui identitasnya) untuk terus bertindak sebagai kelompok penekan dalam lingkaran yang terorganisir.

Masih dari Today, adapun rekam jejak JI dalam membentuk opini publik,  tidak boleh diremehkan. Ini  karena secara tidak langsung, JI  berhasil menekan pihak berwenang untuk menyelidiki pembunuhan di luar hukum seorang anggota JI yakni  Siyono dalam penggerebekan polisi pada 2016. 

Amputasi tegas Polri terhadap sayap politik JI yang baru didirikan, dan masih tahap prematur, patut dipuji. Hal ini dapat mengerem transformasi penuh JI untuk menjadi organisasi militan hibrida,  yang dianggap masuk ke dalam sistem politik di Indonesia.

Tapi, masih dari tulisan di Today, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana JI, yang selalu tangguh,  akan mengkalibrasi ulang strategi holistiknya, sambil mengawasi aspirasi negara Islam jangka panjangnya. 

Bantahan Tim Advokasi Al-Islam

Sementara dilaporkan dari Beritasatu, Rabu, 17 November 2021, Koordinator Tim Advokasi Al-Islam, Ismar Syafruddin pada Selasa, 16 November 2021 malam, menyatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan pernyataan Polri bahwa PDRI merupakan partai penampung anggota JI.

“Ada pernyataan, bahwa beliau mendirikan partai untuk menampung Jamaah Islamiyah. Ini pernyataan yang sangat menyakitkan buat kami,” ujar Ismar.  

Ismar,  yang juga salah satu pengurus PDRI membantah pernyataan versi kepolisian tersebut. Pihaknya akan melakukan klarifikasi terkait hal ini.  

“Saya sebagai Ketua Hukum dan HAM PDRI, akan melakukan langkah hukum terkait hal ini. Saya akan klarifikasi besok karena ini adalah fitnah dan hoax,” tegasnya.

Baginya, Farid Okbah merupakan tokoh agama yang sangat dicintai para muridnya.

“Beliau pernah diundang oleh Presiden Jokowi, beliau datang ke Istana Negara. Adakah teroris yang begitu?” imbuhnya.

Bahkan, Ustaz Farid Okbah disebutnya pernah mendapat penghargaan dari Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu guru/dosen di BIN, di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian).

"Di tentara (TNI) juga,  beliau banyak mendapat penghargaan,” katanya sebagaimana dolaporkan oleh Beritasatu.

Bahkan, terduga teroris lainnya yang diamankan Densus 88, Anung Al-Hamat, disebutnya juga membantah bahwa teroris Maman Abdul Rahman sebagai anggota ISIS.

“Ustaz Anung membuat buku sendiri, yang membantah Maman Abdul Rahman sebagai anggota ISIS,” ungkapnya.

Lalu, terduga teroris ketiga yang ditangkap Tim Densus adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ahmad Zain An-Najah.

“Dr Zain ini kerjanya dakwah dan bikin tulisan (buku) banyak sekali karyanya. Ini sangat menyakitkan kita, dituduh macam-macam, dituduh JI (Jamaah Islamiyah) yang dianggap teroris. Itu perlu kita pertanyakan,” pungkasnya.*** 

 

Sumber1. Beritasatu, Rabu, 17 November 2021 2.Today, Rabu, 1 Desember 202. Artikel di Today ditulis oleh V Arianti dan Unaesah Rahmah (https://www.todayonline.com/commentary/emergence-jemaah-islamiyahs-political-front).  Arianti dan Unaesah masing-masing adalah peneliti dan analis penelitian di Pusat Internasional untuk Penelitian Kekerasan Politik dan Terorisme, sebuah unit konstituen di Sekolah Studi Internasional (RSIS) S Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang. 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda