JAKARTA, SP - Polemik dan kisruh terkait dengan distribusi Gas LPG 3 Kg, akhirnya menemukan solusi terbaiknya. Di mana, pada Selasa (4/2/2025), wakil rakyat di DPR dan Pemerintah, sudah berkoordinasi terkait aspirasi publik soal gas LPG 3 Kg.
Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto, langsung memerintahkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg.
"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap hasil komunikasi DPR dan Pemerintah kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menyebut Prabowo memerintahkan agar kementerian memastikan pengecer tidak menjual harga mahal ke masyarakat. Dia juga mengingatkan agar pengecer tertib.
"Kemudian memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," katanya.
Diketahui, pemerintah memangkas penyaluran LPG 3 Kg tak sampai tingkat pengecer, yang artinya penyaluran hanya sampai pangkalan. Rencana kebijakan tersebut mendapat sorotan dari anggota DPR di Senayan, Jakarta.
Dari wacana itu membuat kondisi warga kini harus membeli LPG 3 Kg ke pangkalan karena tak ada di pengecer atau warung. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kondisi tersebut bukan kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg.
Bahlil juga saat itu mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah ingin merapikan penerima subsidi LPG 3 Kg. "Ya kan memang begini ya. Pertama adalah semua memang harus kita rapikan ya. LPG 3 Kg ini kan adalah, ada subsidi di situ dari pemerintah," kata Prasetyo di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).
Prasetyo berharap penerima LPG 3 Kg merupakan pihak-pihak yang berhak. Pras menegaskan kebijakan tidak ada lagi pengecer LPG 3 Kg bukan untuk mempersulit masyarakat.
"Sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya, kita penginnya diterima oleh yang berat kan kira-kira begitu. Jadi bukan untuk mempersulit, tidak," ujarnya.
"Tapi kita cuma mau merapikan semuanya. Supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran," sambungnya.
Apresiasi Sharon
Atas kesepakatan bersama DPR dan Pemerintah, Anggota DPR RI Komisi XII Dapil Kalimantan Barat (Kalbar) II, Gulam Mohamad Sharon, sangat menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan kembali pengecer gas LPG 3 kg beroperasi.
Menurutnya, langkah ini merupakan kebijakan strategis yang tepat untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat kecil dan memastikan distribusi lebih merata.
“Keputusan Presiden Prabowo untuk kembali mengizinkan pengecer LPG 3 kg beroperasi adalah langkah yang sangat tepat. Ini tidak hanya memastikan masyarakat kecil tetap mendapatkan akses energi dengan mudah, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi di tingkat bawah. Dengan distribusi yang lebih luas, kita harapkan tidak ada lagi kelangkaan yang menyulitkan rakyat,” ujar Gulam.
Sebelumnya, pemerintah sempat menerapkan kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi demi memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan kelangkaan di sejumlah daerah, terutama di wilayah terpencil yang bergantung pada pengecer lokal.
Ketua DPP Bidang UMKM Partai NasDem ini menegaskan pentingnya peran pengecer dalam mendistribusikan LPG 3 kg, terutama bagi masyarakat yang jauh dari pangkalan resmi.
“Pengecer adalah ujung tombak dalam rantai distribusi LPG 3 kg. Tanpa mereka, masyarakat di daerah terpencil akan mengalami kesulitan besar dalam mendapatkan akses energi. Banyak wilayah yang tidak memungkinkan untuk memiliki sub-pangkalan, sehingga keberadaan pengecer sangat vital,” jelasnya.
Dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia pada Senin, 3 Februari 2025, Gulam turut menyoroti tantangan yang dihadapi daerah-daerah tertentu dalam implementasi kebijakan distribusi LPG.
“Pak Menteri lahir di Papua, daerah yang banyak tidak memiliki akses internet, sama seperti tempat kelahiran saya. Mungkin Pak Menteri bisa mempertimbangkan pemetaan ulang terhadap daerah-daerah yang memang tidak memungkinkan untuk dijadikan sub-pangkalan. Di daerah perbatasan Malaysia misalnya, internet tidak ada. Bagaimana masyarakat di sana bisa menjadi sub-pangkalan? Oleh karena itu, pengecer masih sangat dibutuhkan. Negara harus tetap hadir, sekalipun jumlah penduduk di daerah tersebut tidak banyak,” tegas Politisi Dapil Kalimantan Barat II ini.
Selain itu, Gulam menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi LPG 3 kg untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran. Ia berharap keputusan ini dapat mengatasi kelangkaan yang sebelumnya terjadi dan menjamin pasokan energi bagi masyarakat kecil tetap terpenuhi.
“Saya mendukung penuh kebijakan ini dan berharap implementasinya berjalan lancar. Pemerintah harus memastikan distribusi LPG 3 kg tetap diawasi dengan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil,” ujarnya.
Ulah Menteri ESDM
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kg mulai 4 Februari 2025.
Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga di tingkat pengecer agar tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, para pengecer akan diarahkan menjadi sub-pangkalan agar distribusi LPG lebih terstruktur dan terawasi dengan baik.
Dengan kebijakan ini, diharapkan LPG 3 kg menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan serta menghindari kelangkaan yang dapat membebani rakyat kecil.
Menurut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad hasil komunikasi DPR dan Pemerintah, menyebut Prabowo memerintahkan agar kementerian memastikan pengecer tidak menjual harga mahal ke masyarakat. Dia juga mengingatkan agar pengecer tertib.
"Kemudian memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," katanya.
Diketahui, pemerintah memangkas penyaluran LPG 3 Kg tak sampai tingkat pengecer, yang artinya penyaluran hanya sampai pangkalan. Rencana kebijakan tersebut mendapat sorotan dari anggota DPR di Senayan, Jakarta.
Dari wacana itu membuat kondisi warga kini harus membeli LPG 3 Kg ke pangkalan karena tak ada di pengecer atau warung. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kondisi tersebut bukan kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg.
Pemerintah, melalui Kementrian ESDM menetapkan pembelian LPG 3 kg per 1 Februari 2025 sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi Pertamina dan tidak ada lagi di pengecer. Pertamina Patra Niaga gerak cepat menyiapkan akses link titik terdekat pangkalan LPG 3 kg yang berada disekitar lokasi masyarakat
"Untuk kemudahan masyarakat menemukan pangkalan LPG 3kg terdekat, kami menyiapkan akses mencari pangkalan terdekat melalui link berikut https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau bisa meminta informasi melalui Call Centre 135," jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari.
Lebih lanjut Heppy mengatakan bahwa secara prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementrian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg. Masyarakat dihimbau untuk membeli langsung di pangkalan resmi.
"Bagi masyarakat, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer karena harga yang di jual sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah," tutur Heppy.
Keuntungan lain, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg juga lebih dijamin takarannya karena pangkalan menyiapkan timbangan, masyarakst dapat memastikan berat LPG 3kg.
"Untuk pengecer juga dapat menjadi pangkalan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku," kata Heppy.
Akui Kesalahan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta agar polemik pemangkasan distribusi LPG 3 kg tidak dikaitkan ke siapa pun. Dia menyebutkan, jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan pihaknya.
"Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah, kalau itu ada kelebihan itu adalah kebenaran pemerintah," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Bahlil juga merespons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco yang mengatakan kebijakan itu bukan perintah Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan kebijakan pemangkasan distribusi sudah ada sejak 2023.
"Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari KPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer," ujarnya.
"Tapi udahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan perintah dan bapak presiden (perintah) wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat," lanjut Bahlil.
Pria asal Papua ini sempat diprotes langsung oleh warga saat melakukan pemantauan pada distribusi gas 3 Kg di dua pangkalan wilayah Kota Tangerang, Selasa, 4 Februari 2025. Salah satunya berada di Pangkalan LPG Budi Setiawan, Agen PT. Agung Palito, Jalan Palem Raya, Cibodasari, Kota Tangerang.
Dalam kesempatan itu, Bahlil diteriaki warga yang sedang mengantre gas 3 kilogram. Bahlil diprotest warga dalam menerapkan aturan soal LPG 3 kilogram. Bahkan, seorang warga asal Tangerang Selatan, Effendi menyampaikan secara langsung protesnya kepada Bahlil.
Aksi ini pun mengundang perhatian, bahkan, Bahlil akhirnya menghampiri warga tersebut untuk mengajak dialog. Di depan Bahlil, pria bertopi itu pun langsung mengutarakan keresahannya atas aturan yang diterapkan pemerintah.
"Jangan begini pak, lihat dampaknya, kami harus mengantre seperti ini. Minimal ada sosialisasi pak, kasih kami waktu jangan menyusahkan kami dengan aturan itu, jangan rakyat yang dikorbankan," katanya.
Menanggapi itu, Bahlil Lahadalia mengaku akan memperbaiki aturan soal pendistribusian LPG 3 kilogram tersebut.
Bahlil Lahadalia juga menanggapi kabar adanya seorang warga yang meninggal dunia setelah mengantre pembelian Gas Elpiji 3 Kilogram (Kg). Bahlil mewakili pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa tersebut.
Hal itu diungkapkan Bahlil saat mengecek langsung pangkalan gas Elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat pada Selasa (4/2/2025).
"Tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu (meninggal dunia setelah mengantre Elpiji 3 kg), ada berita juga yang tidak sesuai dengan itu."
"Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi, karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan," kata Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut perbaikan tetap akan terus dilakukan demi kesejahteraan rakyat dan subsidi yang diberikan pemerintah bisa dinikmati bagi keluarga yang membutuhkan.
"Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons untuk kita ingin rakyat kita mendapat Elpiji dengan baik dan gampang," jelas Bahlil.
Sebelumnya, kabar seorang warga di kawasan jalan Beringin, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan meninggal dunia setelah mengantre elpiji 3 kg, ramai dibicarakan.
Nurhadi, Ketua RW 007 Kelurahan Pamulang Barat, mengatakan korban bernama Yonih (62). Yonih, kata Nurhadi, ternyata tidak mengantre panjang pada Senin (3/2/2025). Hal itu diketahui dari rekaman CCTV milik pemilik agen. (ant/cnn/pas/ril)
Pastikan Stok di Kalbar Aman dan Terpenuhi
PT PERTAMINA Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk memastikan pasokan LPG 3 kg dalam kondisi aman dan terpenuhi untuk masyarakat.
Pjs. Area Manager Communication BBM, Relations & CSR Regional Kalimantan, Risky Diba Avrita menjelaskan hingga 26 Januari 2025 penyaluran LPG 3 Kg diwilayah Kalimantan Barat (Kalbar) sekitar 10.159 Metrik ton (MT), dengan rata-rata distribusi harian 484 MT.
“Kami telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi menghadapi lonjakan permintaan LPG 3 kg. Selain memastikan kelancaran distribusi, kami juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan dan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG di wilayah Kalimantan,” ujar Risky Diba Avrita.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan telah melakukan extra dropping LPG 3 kg sebanyak 601 Metric Ton (MT) atau setara dengan 200.480 tabung ke wilayah Kalbar.
Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg tetap mencukupi, khususnya di daerah-daerah dengan potensi permintaan tinggi.
“Kami berkomitmen untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses LPG 3 kg dengan mudah dan sesuai harga eceran yang ditetapkan,” tambahnya.
Selain itu, Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi guna mendapatkan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pertamina juga mengedukasi masyarakat agar menggunakan LPG subsidi sesuai peruntukannya.
“Kami terus mengingatkan bahwa LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Bagi masyarakat mampu, kami mengajak untuk beralih ke Bright Gas, yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan,” jelas Diba.
Sebagai sub holding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga tentunya akan terus berkomitmen memastikan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat.
“Silahkan masyarakat melapor ke contact Pertamina 135. Jika terjadi kecurangan atau yang tidak sesuai baik penyaluran dan penjualan diatas HET segera laporkan,” katanya.
Selain itu, menepis isu kenaikan harga LPG 3 kg di lapangan, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa harga LPG 3 kg di seluruh Pangkalan Resmi Pertamina sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan masing-masing Pemerintah Daerah.
"Saat ini tidak ada kenaikan harga LPG 3 kg. Kami pastikan harga LPG 3 kg di Pangkalan resmi mengikuti HET yang ditetapkan setiap Pemda. Jika ada harga LPG 3 kg yang mahal, kemungkinan karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer. Untuk itu, kami mengimbau agar masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena harganya sesuai HET," tegas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.
Lebih lanjut Heppy menjelaskan Pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dapat dikenali dari papan nama atau spanduk yang menyatakan mereka adalah pangkalan resmi dan tertera harga jual sesuai HET.
Selain harga sesuai HET, keuntungan membeli LPG 3 kg di pangkalan adalah jaminan mutu dan kualitas karena masyarakat dapat melakukan penimbangan langsung untuk memastikan kesesuaian berat isi LPG dan juga tabung langsung dikirim dari Agen Resmi Pertamina.
Saat ini terdapat 259.226 pangkalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Perluasan pangkalan dengan program one vilage one outlet (OVOO) terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, termasuk upaya mengajak para pengecer bergabung menjadi pangkalan resmi.
Jika masyarakat mengalami kendala mendapatkan LPG 3 kg ataupun mendapati pangkalan resmi Pertamina menjual diatas HET, dapat mengubungi Call Centre 135.
Heppy Wulansari juga menjelaskan bahwa penyerapan LPG 3 kg di seluruh Indonesia mengalami lonjakan signifikan selama libur panjang ini.
"Sebanyak 9.234.667 tabung LPG 3Kg telah disiapkan pada 27 dan 29 Januari 2025 dan seluruhnya telah terserap, menunjukkan tingginya permintaan," terang Heppy.
Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan menjaga kualitas LPG yang disalurkan. Untuk informasi mengenai produk dan layanan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 atau email [email protected]. (din/ril)