Nasional post authorAju 04 Mei 2021 653

MK Tolak Judicial Review Bersamaan Isu 75 Penyidik KPK Dipecat

Photo of MK Tolak Judicial Review Bersamaan Isu 75 Penyidik KPK Dipecat Neta S Pane

JAKARTA, SP - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang: Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Penolakan revisi dibacakan dalam sidang putusan perkara nomor 79/PUU-XVII/2019, disiarkan di You Tube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, pukul 14.00 WIB, Selasa, 4 Mei 2021.

Penolakan revisi, bersamaan beredar kabar yang beredar di luar, dari 1.362 karyawan, sebanyak 75 di antaranya berstatus penyidik KPK dilaporkan patut diduga dipecat karena tidak lulus Test Wawasan Kebangsaan (TWK), 18 Maret - 9 April 2021.

“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota sidang putusan.

Gugatan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diajukan 13 orang pemohon yakni Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, Mochammad Jasin, Omi Komaria Madjid, Betti S Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Fickar Hadjar, Abdillah Toha, dan Ismid Hadad.

Mereka didampingi 39 kuasa hukum yang berasal dari Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta sejumlah kantor hukum profesional.

Bersamaan penolakan uji materi, paling tidak disebutkan ada 75 orang penyidik KPK tidak lolos TWK.

Ketua KPK, Firli Bahuri di Jakarta, Senin, 3 Mei 2021, mengatakan, “Saya belum cek. Hasil test memang sudah disampaikan Badan Kepegawai Negara pada Selasa, 27 April 2021 kepada KPK. Masih di ruang kerja Sekretaris Jenderal KPK.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa, di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2021, mengatakan, “Saat ini, hasil penilaian asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK."

JawaPos.com, Selasa, 4 Mei 2021, menyebutkan, 75 orang dari 1.362 karyawan yang tidak lolos TWK, di antaranya Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Budi Agung Nugroho, Andre D. Nainggolan, Budi Sukmo, Rizka Anung Nata, dan Afief Julian Miftah. Ada pula satu Kasatgas penyelidik, yakni Iguh Sipurba.

Beberapa pejabat struktural KPK juga masuk daftar nama yang tidak lolos TWK. Di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Supervisi (Korsup) Hery Muryanto, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, serta Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum Rasamala Aritonang, Pengurus Inti Wadah Pegawai (WP) KPK seperti Yudi Purnomo Harahap (ketua) dan Harun Al Rasyid (wakil ketua).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengakui telah menerima hasil penilaian wawasan kebangsaan dari BKN pada Selasa, 27 April 2021. Namun, Ali Fikri belum mau bicara terkait nama-nama yang dinyatakan tidak lolos TWK.

”Mengenai hasilnya, sejauh ini belum diketahui karena informasi yang kami terima, data dimaksud belum diumumkan,” ujar Ali Fikri, Senin, 3 Mei 2021.

Peralihan status 1.362 pegawai tetap dan tidak tetap KPK menjadi ASN merupakan mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019, tentang: KPK. Sebagai tindak lanjut UU itu, KPK menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

TWK merupakan tahapan yang harus dilalui pegawai sebelum statusnya resmi dialihkan menjadi ASN.

Aturan soal TWK diatur secara gamblang dalam pasal 5 ayat (4) Perkom Nomor 1 Tahun 2021. Isinya mengatur kerja sama KPK dengan BKN untuk melaksanakan asesmen TWK.

TWK sudah dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI), 18 Maret – 9 April 2021, dan hasilnya sudah diserahkan ke KPK, Selasa, 27 April 2021.

Beberapa pegawai KPK mengungkapkan, pertanyaan-pertanyaan dalam tes tersebut cenderung mengarah pada penyaringan ideologi pegawai ketimbang menggali kompetensi jabatan.

Masih merujuk Perkom Nomor 1 Tahun 2021, pegawai KPK terancam diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai ASN. Ketentuan itu secara jelas tertuang dalam pasal 23 Perkom. Kalau tidak lolos TWK, tidak bisa bertahan di KPK terhitung 1 Juni 2021.

Menurut JawaPos.com,  pegawai yang tidak lolos TWK tengah diselimuti keresahan. Mereka mempertanyakan tidak lolosnya tujuh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik berlatar belakang penyidik internal KPK.

Penyidik internal KPK, itu, adalah penyidik yang pernah direkrut di era kepemimpinan Abrahaman Samad dan Bambang Widjajanto, dimana mendapat protes keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tapi tetap jalan.

Penyidik internal itulah yang kemudian menguasai ritme kerja KPK. Sebagian pihak menuding Tes wawasan kebangsaan memberedel KPK.

Pegiat media sosial dan pengamat politik, Denny Siregar, mengatakan, berdasarkan informasi valid diperoleh dari internal KPK, disebutkan, ke-75 penyidik yang tidak lulus TWK setelah menjawab pertanyaa tertulis tentang konsep wawasan kebangsaan yang sudah disiapkan BKN-RI.

Wawasan kebangsaan di antaranya menjawab tertulis dari pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI), tentang isu intolerans, radialisme, ektrismisme, relevansi ideology Pancasila, termasuk di antaranya pendapat tentang Mohammad Rizieq Shihab (MRS).

MRS pentolan Front Pembela Islam (FPI) ditangkap Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Sabtu dinihari, 13 Desember 2020, dan sekarang tengah menjalankan proses persidangan, terkait hate speech, penghinaan terhadap simbol negara dan pejabat negara.

Neta S Pane, rapat dalam kerja dengan DPR-RI, Jakarta, Selasa,10 September 2019, pernah menyebutkan, sebagian posisi strategis di struktur KPK, dikuasai kelompok taliban, yaitu kelompok yang patut diduga berhaluan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

HTI dibubarkan bersama FPI, karena memicu sikap intolerans, radikalisme dan ekstrimisme, serta ingin mengganti ideology Pancasila dengan paham kekhilafahan.

Istilah taliban pertama kali dilontarkan secara terbuka oleh Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane.

Neta S Pane, mengomentari surat terbuka dari 50-an penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di KPK mempersoalkan pengangkatan 21 penyelidik menjadi penyidik independen di lembaga tersebut.

Neta S Pane, mengatakan, terdapat perpecahan di KPK menjadi dua kubu, yakni Polisi India dan Grup Taliban. Polisi India merujuk pada penyidik KPK yang berasal dari institusi Polri.

Grup Taliban merujuk pada penyidik Novel Baswedan yang disokong Wadah Pegawai KPK. Kelompok Taliban, disebut Neta S Pane, juga dianggap militan karena kerap mempersoalkan kebijakan pemimpin.

Setelah itu, terutama di media sosial, muncul pandangan yang mengaitkan Novel Baswedan dengan kelompok Islam konservatif, hanya karena  berjanggut dan kerap bergamis.*

Sumber: JawaPos.com/tempo.co

 

Redaktur: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda