Nasional post authorBob 04 Juli 2020 6,201

Ini Total Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, yang Kena OTT KPK

Photo of Ini Total Harta Kekayaan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, yang Kena OTT KPK Bupati Kutai Timur, Ismunandar diamankan di salah satu hotel daerah Jakarta bersama istrinya

JAKARTA, SP - Bupati Kutai Timur, Ismunandar terjerat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bersama istrinya diamankan KPK dari sebuh hotel di kawasan Jakarta, pada Kamis (2/7/2020) malam.

Berdasarkan laporan harta kekayaan yang ditelusuri Okezone dari e-lhkpn.kpk.go.id, Ismunandar yang menjabat Bupati Kutai Timur sejak 2016 itu total memiliki harta kekayaan senilai Rp3,148 miliar.

Harta kekayaan Ismunandar yang dilaporkan pada 17 Maret 2020 untuk periode 2019 tersebut terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga harta bergerak lainnya.

Ismunandar memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai Rp2,934 miliar. Jumlah itu berasal dari 14 bidang tanah yang dimilikinya, yang tersebar di Kutai Timur dan Samarinda.

Selain itu, Bupati Kutai Timur dalam LHKPN-nya memiliki mobil Suzuki SB416 tahun 1997, senilai Rp40 juta. Ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp43 juta.

Total kas dan setara kas yang dimiliki Ismunandar Rp131 juta. Sementara itu, ia tercatat tidak memiliki utang.

Sebagaimana diketahui, Ismunandar diamankan di salah satu hotel daerah Jakarta bersama istrinya. Saat ini, Ismunandar dan istrinya masih berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani proses pemeriksaan intensif. KPK juga mengamankan sejumlah orang lainnya terkait OTT ini.

Hingga saat ini, sejumlah pihak yang diamankan sudah berada di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Mereka sedang dilakukan proses pemeriksaan awal. Diduga, pihak-pihak yang diamankan terlibat dalam suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kutai Timur.

Tah hanya itu, KPK juga sudah menyegel sejumlah ruangan di Kutai Timur dan mengamankan sejumlah uang. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. (okz/cnn)

 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda