Nasional post authorKiwi 06 September 2020 11,356

Pemerintah Buka Peluang Naikkan Harga Elpiji Subsidi 3 Kg pada 2021, Ahok Alihkan ke Orang Miskin

Photo of Pemerintah Buka Peluang Naikkan Harga Elpiji Subsidi 3 Kg pada 2021, Ahok Alihkan ke Orang Miskin

JAKARTA, SP - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, ke depannya subsidi akan ditujukan langsung kepada masyarakat dan bukan pada barang. Hal ini diungkapkannya saat menyapa pelanggan Pertamina melalui live instagram, Jumat (4/9).

Pria yang lebih suka dipanggil dengan sebutan BTP tersebut mengungkapkan hal ini, setelah bertanya kepada pelanggan apakah mereka kesulitan memperoleh Elpiji.

"Subsidi Elpiji, kami maunya langsung ke orang, jadi harga tabung Elpiji, akan lebih bagus sehingga lebih murah. Kami sedang bicarakan dengan pemerintah," kata Ahok.

Saat sesi live tersebut, Ahok berbincang dengan pelanggan Pertamina di berbagai daerah. Mereka mengaku, ada yang terkadang kesulitan mendapatkan Elpiji untuk mencari ikan ataupun berdagang, hingga ada yang harus menempuh jarak 10 km hanya untuk mengisi bensin.

Mantan Gubernur Jakarta ini mengatakan, idealnya seluruh desa seharusnya memiliki Pertashop atau layanan pengisian bahan bakar. Dia menilai, dampaknya sangat besar jika pada 2022 titik-titik atau desa-desa yang membutuhkan memiliki fasilitas ini.

"Sebenarnya, kelemahannya, kita tahu apa yang harus dilakukan tapi eksekusinya lama. Harus di-push. Saya harapkan minimal ketika Pak Jokowi sudah tidak Presiden, di titik-titik penting sudah ada. Syukur-syukur 2022 sudah bisa selesai," katanya.

Kenaikan Harga

Begitu subsidi bisa bergeser dari barang ke masyarakat, ke depannya masyarakat desa dapat belanja secara non tunai. Menurutnya, diskon yang diberikan Pertamina minimal bisa menjangkau 10 persen dari pelanggannya.

Adapun pengawasan yang dilalukan, maka Pertamina telah meluncurkan call center Pertamina, yaitu 135, yang seharusnya membuat masyarakat tertolong. Bahkan, Ahok mengharapkan 135 bisa menjadi seperti 911 di Amerika Serikat, yakni tempat aduan masyarakat.

"Didorong melalui non tunai My Pertamina, dan kalau untung agak besar memberikan diskon lebih besar," ujar Ahok.

Pemerintah sendiri telah membuka peluang adanya kenaikan harga jual Elpiji bersubsidi tabung 3 Kg pada 2021, meski pemerintah masih mengalokasikan subsidi.

Hal tersebut tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat (14/8).

Rencana kenaikan harga jual Elpiji subsidi merupakan bagian dari arah kebijakan subsidi BBM dan ELPIJI tabung 3 Kg tahun depan yang direncanakan sebesar Rp54,48 triliun, di mana alokasi subsidi Elpiji 3 Kg mencapai Rp37,85 triliun.

Dalam arah kebijakan subsidi BBM dan Elpiji tabung 3 Kg, pemerintah akan melaksanakan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap melalui kebijakan pengendalian volume dan penyesuaian harga.

Meski demikian, pelaksanaan transformasi tersebut akan dilakukan secara berhati-hati dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

"Pemerintah juga dapat melakukan menyesuaikan Harga Jual Eceran (HJE) Elpiji tabung 3 Kg dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," tulis keterangan resmi Nota Keuangan 2021.

Turunkan Kuota

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, menyesalkan keputusan Pemerintah, dalam hal Ini Kementrian ESDM menurunkan subsidi kuota LPG 3 kg tahun 2021 menjadi hanya 7 juta metrik ton.

Pasalnya, jumlah tersebut berkurang dari kesepakatan kerja antara Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu sebanyak 7,5 juta-7,8 juta metrik ton (MT)

“Saya mengikuti pengajuan nota keuangan pemetintah ke DPR terkait subsidi kuota elpiji 3 kg yang menurun jadi 7 MT tahun 2021. Saya pikir ada yang salah dari pemerintah dalam hal ini,” kata Ferdinand saat dihibungi situsenergy.com di Jakarta, Kamis (3/9).

Ia menilai, pengajuan ini tidak menghitung secara baik kebutuhan nasional akan elpiji 3 kg. Ia menduga pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM hanya berpikir mengurangi besaran subsidi tapi tak mampu berkreasi lebih cerdas untuk mengurangi subsidi.

“Aneh saja bila tahun bertambah yang artinya juga konsumen bertambah, malah kuota berkurang? Apa landasan berpikirnya?” tanya Ferdinand.

Seharusnya, kata dia, kementerian lebih berkreasi cerdas jika ingin mengurangi subsidi bukan dengan cara pintas mengurangi kuota. Karena dampaknya nanti, Pertamina yang akan jadi sasaran publik jika terjadi kelangkaan di lapangan.

“Mestinya Kementerian ESDM tidak menempuh cara pintas yang kemudian akan menjadi kontroversi dan perdebatan di tengah publik. Saya berharap agar DPR mengevaluasi pengajuan Kementerian ESDM tersebut dan tidak mengurangi kuota subsidi elpiji 3 kg tahun 2021. DPR boleh koq mekakukan itu,” papar.

Sebelumnya, dalam Nota Keuangan 2021, pemerintah menyampaikan bahwa menurunkan kuota elpiji 3 kg menjadi 7 juta metrik ton. Hal tersebut berkurang dari kesepakatan kerja antara Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sebanyak 7,5 juta – 7,8 juta metrik ton.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR Dony Maryadi menilai, seharusnya kuota elpiji tabung melon inni meningkat setiap tahunnya. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, sudah seharusnya pemerintah mendukung keberlangsunan masyarakat terdampak.

“Seyogyanya kalau melihat yang ada di tahun ini kurang lebih sekitar 7,2 juta-7,5 juta metrik ton kita naik dengan situasi normal. Saat ini berbeda, situasi enggak normal kondisi masyarakat betul-betul membutuhkan gas 3 kg tadi,” katanya dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu.

Hal senada juga disampaikam Anggota Komisi VII lainnya Subarna. Menurut dia, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karenanya, elpiji 3 kg seharusnya mengalami peningkatan pada tahun depan. “Hasil dampak Covid adalah kemiskinan, yang diperlukan elpiji 3 kg sudah jelas karena banyak yang miskin,” katanya.

Sementara Anggota Komisi VII asal Partai Golkar, Maman Abdurahman juga mengatakan tidak setuju jika penyaluran subsidi gas 3 kg yang tidak tepat sasaran malah dikurangi kuotanya. Seharusnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR yang menjadikan pengawasan penyaluran LPG 3 kg ini agar tetap sasaran.

“Saya bilang, selama pemerintah di daerah belum serius pengawasan, konsekuensi logisnya pasti akan naik terus. Kalau mau di angka 7 juta ton, harus serius pengawasannya. Kalau enggak siap, ya harus siap dengan aspirasi ini (naik jadi 7,5 juta MT),” katanya.

Selain volume yang turun, pemerintah juga membuka peluang adanya kenaikan harga jual LPG bersubsidi tabung 3 kg pada 2021, meski pemerintah masih mengalokasikan subsidi.

Dalam arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, pemerintah akan melaksanakan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap melalui kebijakan pengendalian volume dan penyesuaian harga.

Meski demikian, pelaksanaan transformasi tersebut akan dilakukan secara berhati-hati dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda