Nasional post authorKiwi 06 September 2020

Pemerintah Buka Peluang Naikkan Harga Elpiji Subsidi 3 Kg pada 2021, Ahok Alihkan ke Orang Miskin

Photo of Pemerintah Buka Peluang Naikkan Harga Elpiji Subsidi 3 Kg pada 2021, Ahok Alihkan ke Orang Miskin
Alihkan Subsidi

Pengamat Migas Kalbar, Deni Purwanto, sangat mendukung rencana kebijakan itu sudah tepat, yaitu mencabut subsidi Gas Elpiji 3 Kg. Sebab di lapangan, kasus peyalahgunaan gas subsidi yang diperuntukan untuk warga miskin akan tetap terus terjadi, jika tidak ada kebijakan tegas.

Menurut dia, dari hasil investigasi yang didapat di lapangan, di Kota dan Kabupaten di Kalbar, serta data dan wawancara berbagai sumber bahwa kontrol untuk pengawasan Gas Elpiji 3 Kg hanya untuk orang miskin tidak jelas.

“Sehingga, marak terjadi penyelewengan termasuk banyak terjadi persoalan, mulai dari siapapun boleh membeli, terjadi kelangkaan, harga subsidi tak berlaku atau tidak terkontrol, penjualan diluar wilayah, serta menjamurnya penjual eceran dan masih banyak persoalan lainnya,” paparnya.

"Rencana non subsidi Elpiji 3 kg dengan harga Rp30-35 ribu per tabung, bisa diterima masyarakat. Selain harganya masih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, berat dan bentuk Elpiji 3 Kg mudah dibawa. Beda dengan gas elpiji non subsidi 5 kg yang harganya tidak terjangkau dan susah dibawa ibu rumah tangga atau pekerja rumah tangga," ungkap Deni.

Menurut Deni, jika subsidi Elpji 3 Kg tetap diterapkan, pertama yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah orang yang berhak menerima subsidi yaitu orang miskin yang justru sulit mendapatkannya. Jika dapat pun, lanjut dia, harganya bisa Rp25-30 ribu, bahkan hingga Rp40-60 ribu per tabung jika makin ke pelosok atau ke daerah pedalaman.

"Pemerintah atau negara kita yang terus rugi akibat telah mensubsidi 50 persen setiap tabung. Bayangkan berapa besar kerugian itu. Yang diuntungkan yaitu pemakai yang tidak berhak, bisa orang mampu, restoran, pedagang, pegawai kantoran, PNS, pangkalan nakal, agen elpiji nakal," kata Deni.

Deni juga menyayangkan sikap penolakan DPR RI dalam rapat kerja dengan kementerian SDM. Ia berharap anggota dewan pusat lebih sering turun ke masyarakat. Biar tahu keadaan sebenarnya. Agar tidak salah mengambil keputusan.

“Jangan bicara demi masyarakat miskin tapi masyarakat miskin yang dibela tetap saja tidak mendapatkan hak haknya. Dan justru pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari subsidi tersebut," tuturnya.

Deni juga meminta Pemerintah dan DPR RI juga DPD RI segera membuat sistem yang jitu, agar subsidi gas Elpiji 3kg bisa diterima oleh masyarakat yang benar benar miskin."Caranya bisa bekerjasama dengan dinas sosial di masing-masing daerah kota dan kabupaten," lanjut Deni.

Tidak Tepat Sasaran

Kisruh Elpiji subsidi 3kg sempat terjadi di sejumlah Kota/Kabupaten di Kalbgar. Hal ini terjadi setelah Pertamina dan Pemerintah Daerah setempat melakukan operasi pasar, razia,  dan penambahan kouta secara besar-besaran.

“Setelah kami evaluasi, ada rencana program ke depan Pertamina akan menggandeng pihak kelurahan dan desa yang melibatkan RT/RW untuk sama-sama mengawasi pangkalan-pangkalan gas subsidi 3kg ini,  " ujar Sales Area Manager Pertamina Kalbar, Weddy Surya Windrawan kepada Suara Pemred, beberapa waktu lalu.

Weddy mengakui  keresahan warga mengantri  gas elpiji 3kg mulai terjadi dua sampai tiga minggu terakhir ini. Menurutnya, apabila dilihat berdasarkan hasil pantauan, kemudian dari Sidak ke tempat-tempat badan usaha, ternyata sudah mulai banyak tempat-tempat usaha yang justru menggunakan tabung 3 Kg.

“Berdasarkan aduan dari masyarakat diketemukan berbagi macam laporan, di antaranya penjualan di atas HET. Ada pula laporan melayani pengecer. Bahkan ada agen yang mengangkut Elpiji ke tempat yang tidak memiliki identitas,” katanya.

“Kami belum tau masalah permainan atau apa, tetapi yang jelas ketika ada pengaduan bahwa masyarakat melihat dan ada foto dokumentasi bahwa ada pangkalan yang melakukan pelanggaran akan kita langsung tindak,” tutur Weddy.

Weddy juga menyampaikan bahwa Pertamina tidak pernah melakukan tindakan yaitu pengurangan volume Elpiji 3 Kg. Menurutnya, tiga minggu ini, ia sendiri sudah mengeluarkan sanksi sekitar lebih dari 10 usaha.

“Tetapi kami lihat, sepertinya kok trennya (pengantrian) tidak turun. Kami berikan sanksi, efek jeranya masih kurang,” sambung Weddy.

Gara-gara banyaknya warga masyarakat  yang resah dan mengantri gas subsidi 3 Kg di mana-mana, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, sempat mengancam untuk mengajukan pencopotan Sales Area Manager (SAM) Pertamina Kalbar.

Bang Midji, sapaan akrabnya mengatakan, jika dalam waktu lima hari tidak dapat menyelesaikan kelangkaan gas Elpiji 3 Kg di beberapa daerah di Kalbar, maka saat ini data terpadu Pemprov Kalbar mencatat keluarga sejahtera atau orang miskin di Kalbar berjumlah 462 ribu. Sehingga, ia meyakini Elpiji 3 Kg lebih dari itu.

"Sekarang, tata niaganya dari agen ke pangkalan, lalu pengecer. Ini semua bisa diatur. Kalau terjadi kelangkaan, agen yang harus bertanggung jawab. Agen yang nakal-nakal berhentikan saja," ungkapnya.

Dikatakannya, Pemprov Kalbar akan meminta Satpol PP untuk melakukan razia terhadap masyarakat yang tidak berhak menggunakan Elpiji 3 Kg."

Kita akan tegas. Percayalah. Semua masyarakat yang tidak berhak menggunakan Elpiji 3 Kg kita akan tindak," tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman mengatakan, telah merespon situasi terbaru di Provinsi Kalbar dan menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, ada beberapa isu yang dibicarakan dan juga didorong untuk menghasilkan sebuah solusi.

Isu yang pertama, yakni mengenai Elpiji 3 Kg, di mana DPR RI di Komisi VII meminta untuk menaikan kuota nasional terlebih dahulu dari 7 juta metrik ton menjadi 7,5 juta metrik ton. Artinya ada penambahan 500 ribu metrik ton.

"Tinggal nanti kita detailkan, khusus Provinsi Kalbar Elpiji 3 Kg nanti akan dirumuskan dan akan kita kawal," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Lalu, masih kata Maman, telah disampaikan bahwa ada tambahan BBM bersubsidi sekitar 17 juta liter untuk wilayah Kalbar.

"Kita harus memberikan apresiasi atas upaya yang didorong oleh Gubernur atas upaya untuk mengakomodasi daerah-daerah yang masih membutuhkan BBM subsidi," tuturnya.

Komisi VII DPR RI ini mendorong, bahkan mendesak pemerintah untuk merealisasikan pembangunan pipa gas di jaringan Wilayah Kalimantan, khususnya Kalbar.

"Kita mendorong atau mendesak agar segera dimasukan ke Renstra dan rencana induk pemerintah. Pembangunan pipa gas ini untuk meningkatkan peradaban masyarakat," paparnya. (cnbc/cnn/lip/HD)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda