Nasional post authorAju 06 Mei 2021

KPK ‘Rusak’ di Era Abraham, Bambang dan Hehamahua

Photo of KPK ‘Rusak’ di Era Abraham, Bambang dan Hehamahua Bambang Widjojanto (kiri) dan Abraham Samad (kanan). kompas.com

JAKARTA, SP – Abrahaman Samad, Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua, adalah tiga serangkai yang patut diduga telah menciptakan kerusakan wawasan kebangsaan para penyidik dan karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).

Abraham Samad, kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 27 Nopember 1966, Ketua KPK-RI, 2011 – 2015. Bambang Widjojanto, kelahiran Jakarta, 18 Oktober 1959, anggota Komisioner KPK-RI, 2011 - 2015. Abdullah Hehamahua, kelahiran Ambon, 18 Agustus 1947, penasehat KPK-RI periode 2005 – 2017.

Diawali Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, merupakan figur yang tidak suka dengan penyidik berasal dari Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia, dan kemudian memutuskan merekrut penyidik dari jalur umum.

Penyidik dari jalur umum, direkrut, bersamaan keputusan Novel Baswedan, memutuskan berhenti jadi anggota Polisi Republik Indonesia (Polri), untuk fokus berkarir di KPK-RI.

Belakangan, Novel Baswedan, bersama karyawan dan penyidik dari luar Polri dan Kejaksaan yang berhasil direkrut, diduga berhasil menguasai ritme kerja di KPK-RI, dan selalu mendapat pembinaan rohani dari Abdullah Hehamahua.

Peneliti Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, merupakan pihak pertama kali mengungkapkan kerusakan wawasan kebangsaan di lingkungan internal KPK-RI, dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Selasa, 10 September 2019.

Saat itu, Komisi III DPR-RI, tengah menjaring 5 calon anggota KPK-RI periode 2019 – 2023, dimana sekarang dikomandani Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri, bersama Nawawi Pomolango (hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali), Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember), Alexander Marwata (Komisioner KPK petahana sekaligus mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi)

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI, Selasa, 10 September 2019, Neta S Pane, mengatakan, ada dua kelompok karyawan dan penyidik di KPK-RI yang berlangsung sejak kepemimpian Abrahaman Samad (2011 – 2015).

Ini, kata Neta S Pane, membuat KPK-RI di bawah kepemimpinan Agus Raharjo masa bhakti, 2015 - 2019, dengan anggota Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif, menjadi tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga marwah institusi.

Menurut Neta S Pane, ada dua kelompok karyawan dan penyidik sejak era Abraham Samad, yaitu Kelompok Taliban dan Kelompok Polisi India.

Kelompok Taliban merujuk pada penyidik Novel Baswedan yang disokong Wadah Pegawai KPK-RI. Kelompok Taliban dianggap militan karena kerap mempersoalkan kebijakan pemimpin. Kelompok Polisi India, adalah penyidik berasal dari Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahkan, pegiat media sosial dan pengamat politik, Denny Siregar, Selasa, 4 Mei 2021, mengatakan, kelompok Taliban yang dialamatkan kepada geng penyidik Novel Baswedan, merupakan didikan Abdullah Hehamahua selama periode 2005 – 2017 menjadi penasehat di KPK-RI.

Pembersihan KPK-RI

Di era Pemerintahan Presiden Indonesia, Joko Widodo (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024), salah satu agenda yang menjadi perhatian serius adalah permasalahan radikalisme, intolerans dan ekstrimisme yang ingin menggantikan ideology Pancasila menjadi paham kekhilafahan.

Karena itulah, ketika menjaring bakal calon anggota Komisioner KPK-RI periode 2019 – 2023, Presiden Joko Widodo, melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Analisa Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) dalam tim penjaringan, sebelum nama-nama diserahkan kepada Komisi III DPR-RI.

Di Jakarta, Kamis malam, 12 September 2019, Wakil Ketua DPR-RI, Aziz Syamsudin, memimpin sidang paripurna menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK-RI, didampingi 4 anggota lainnya, masa bhakti, 2019 – 2023.

Di Jakarta, Selasa, 17 September 2019, DPR-RI, resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ditegaskan, seluruh karyawan dan penyidik KPK beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau lebih dikenal dengan sebutan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang: Aparatur Sipil Negara, maka Pimpinan KPK-RI periode 2019 – 2023, meminta Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI), melakukan proses administrasi alih status 1.362 karyawan dan penyidik KPK-RI menjadi ASN.

Nurul Ghufron, Komisionaer KPK-RI, Rabu, 5 Mei 2021, mengatakan, dalam proses alih status, BKN-RI melibatkan BIN, BNPT, BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat.

Proses alih status menjadi ASN, pada 18 Maret – 9 April 2021, maka ke-1.362 karyawan dan penyidik KPK-RI, melakukan berbagai tahapan kelengkapan administrasi.

Di antaranya mengisi jawaban tertulis yang sudah disiapkan secara tertulis untuk selanjutnya dikirim kepada BKN-RI secara tertutup.

Pertanyaan tertulis dikenal dengan Test Wawasan Kebangsaaan (TWK), tentang: ideology Pancasila, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI)

HTI dibubarkan didasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, sert FPI dilarang berbagai aktifitasnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama 6 Menteri/Pejabat Tinggi Negara, Rabu, 30 Desember 2020.

HTI dan FPI dibubarkan, karena karena anti Pancasila, dan berupaya mengubah ideology negara menjadi ideologi khilafah.

Ditanya figur MRS

BKN-RI dalam pertanyaan tertulis yang harus dijawab 1.362 karyawan dan penyidik KPK-RI, adalah tentang Mohammad Rizieq Shihab (MRS) yang ditangkap Polisi Republik Indonesia di Jakarta, Sabtu dinihari, 13 Desember 2020.

MRS tersangka protokol kesehatan Corona Virus Disease-19 (Covid-19), hate speech, penghinaan terhadap simbol negara, pejabat negara dan chat mesum dengan janda cantik Firza Hussein sejak tahun 2017.

Sikap intolerans, radikal dan ekstrimisme, memang melekat di dalam diri MRS bersama Munarman, mantan Sekretaris FPI yang ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Polisi Republik Indonesia di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pukul 15.00 WIB, Selasa, 27 April 2021.

Namun, hasil TWK yang dikirim BKN-RI ke KPK-RI, keburu bocor di publik, terutama di seword.com. Tulisan Manuel di Seword.com, Selasa, 4 Mei 2021, dengan judul: “75 Kadrun di KPK Gagal Lulus Tes Wawasan Kebangsaan, Pantes Anies Didiamkan”, mengatakan, “KPK sebenarnya telah menerima hasil asesmen wawasan kebangsaan yang diserahkan pihak Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) pada tanggal 27 April 2021.”

JawaPos.com, Selasa, 4 Mei 2021, menyebutkan, 75 orang dari 1.362 karyawan yang tidak lolos TWK, di antaranya Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Budi Agung Nugroho, Andre D. Nainggolan, Budi Sukmo, Rizka Anung Nata, dan Afief Julian Miftah. Ada pula satu Kasatgas penyelidik, yakni Iguh Sipurba.

Beberapa pejabat struktural KPK-RI juga masuk daftar nama yang tidak lolos TWK. Di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Supervisi (Korsup) Hery Muryanto, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, serta Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum, Rasamala Aritonang, Pengurus Inti Wadah Pegawai (WP) KPK-RI seperti Yudi Purnomo Harahap (ketua) dan Harun Al Rasyid (wakil ketua).

Nurul Ghufron, menegaskan, adapun syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK-RI agar lulus TWK untuk menjadi ASN, yakni setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Nurul Ghufron mengatakan terdapat tiga aspek yang diukur dalam TWK pegawai KPK-RI oleh BKN-RI bersama instansi lainnya, yakni aspek integritas, aspek netralitas ASN, dan aspek radikalisme.

"Integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan/atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara serta bersikap jujur. Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun," ujar Nurul Ghufron.

“Antiradikalisme,” kata Nurul Ghufron, “Dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah dan/atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas.”

Tersangkakan Anas Urbaningrum

Denny Siregar, mengatakan, KPK-RI di era Abraham Samad (2011 – 2015), telah merusak sistem, dimana di lingkungan internal dikuasai kelompok radikal yang identik dengan Novel Baswedan.

Menurut Denny Siregar, kerusakan KPK-RI dilakukan Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua, sebagai berikut.

Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, memotori perekrutan penyidik KPK-RI berasal dari non ASN. Para penyidik KPK-RI non ASN, kemudian dibina Abdullah Hehamahua selama menjadi penasehat internal periodde 2005 – 2007.

“Jadi ke-75 orang pegawai dan penyidik KPK-RI yang tidak lulus Test Kawasan Kebangsaan dari BKN-RI, termasuk Novel Baswedan, merupakan orang bekas binaan Abdullah Hehamahua. Mereka adalah kelompok Taliban, radikal, ingin membentuk negara di dalam tubuh KPK-RI. Kelompok Taliban ini punya agenda sendiri, sehingga seharusnya segera dibuang dari dalam tubuh KPK-RI,” kata Denny Siregar.

Bambang Widjojanto, adalah pihak KPK-RI yang terlibat langsung di dalam konflik internal Partai Demokrat.

Mantan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Fraksi Partai Demokrat, I Gde Pasek Suwardika (2009 – 2014), mengatakan, Bambang Widjojanto, telah melakukan kriminalisasi terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Bisa dilihat dari keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden Indonesia periode 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014, meminta bantuan Bambang Widjojanto (sekarang kembali menjadi pengacara) sebagai kuasa hukum, ketika Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berhadapan dengan Partai Demokrat kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa Medan, Jumat, 5 Maret 2021.

Menurut I Gde Pasek Suwardika, hasil Kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung pada 20 - 23 Mei 2010, menetapkan Anas Urbaningrum sebgai Ketua Partai Demokrat, tidak dikehendaki SBY yang ketika itu masih sebagai Presiden. SBY menginginkan Andi Alfian Malarangeng, Menteri Pemuda dan Olah Raga, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, 2010 – 2015.

Berbagai proses kriminalisasi melibatkan KPK-RI di era Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dilakukan. Anas Urbaningrum ditetapkan menjadi tersangka KPK-RI, Jumat, 22 Februari 2013.

Anas Urbaningrum dituduh menerima hadiah sebuah mobil Toyota Harrier dari perusahaan kontraktor proyek Sport Center Hambalang (Bogor) yang tidak bisa dibuktikan selama persidangan berlangsung.

Anas Urbaningrum sempat beberapa kali mangkir dari panggilan KPK-RI. Sebelum datang ke Kantor KPK-RI, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2013, Anas Urbaningrum sempat mengelar konferensi pers di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Ketidakhadirannya dalam panggilan KPK-RI beberapa waktu lalu, disebabkan masih mempertanyakan Surat Perintah Penyidikan KPK-RI terutama tentang sangkaan atas proyek-proyek lain yang di luar gratifikasi proyek Hambalang. Ini sangkaan yang dibuat-buat. SBY peralat KPK-RI, melalui Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, atas ketidaksukaan terhadap Anas Urbaningrum,” ujar I Gde Pasek Suwardika.

Di Jakarta, Rabu, 24 September 2014, Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara. Jumat, 6 Februari 2015, hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, menvonis Anas Urbaningrum 7 tahun penjara. Senin, 8 Juni 2015, putusan Mahkamah Agung, menetapkan Anas Urbaningrum selama 14 tahun penjara.

Akan tetapi, Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, Rabu, 30 September 2020, memotong masa tahanan penjara Anas Urbaningrum dari sedianya 14 tahun menjadi kembali 8 tahun penjara.

Tersangkakan Budi Gunawan

Abraham Samad dan Bambang Widijojanto, patut diduga pula telah menjadikan KPK-RI menjadi alat kepentingan pribadi.

Abraham Samad, patut diduga kecewa karena tidak dipilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2014.

Bambang Widjojanto, patut diduga tidak rela Budi Gunawan menjadi Kapolri, karena ada figur lain yang akan diusung.

Di era Abraham Samad, KPRI-RI mentersangkakan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, sebagai Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Ini menjadi aneh, karena saat pengumuman penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka KPK-RI oleh Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ternyata tidak dihadiri 3 komisioner lain (Adnan Pandupraja, Zulkarnain, dan Busyro Muqoddas), 12 Januari 2015.

Padahal, Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah mengusulkan nama Budi Gunawan kepada DPR-RI menjadi Calon Kapolri, Jumat, 9 Januari 2015.

Budi Gunawan, kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 11 Desember 1959, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 9 September 2016, ternyata tidak tinggal diam.

Budi Gunawan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena merasa menjadi korban kriminalisasi KPK-RI, lantaran merasa tidak pernah diperiksa sebelumnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membatalkan status tersangka atas nama Budi Gunawan.

Dalam putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Sarpin Rizaldi, Senin, 16 Februari 2015, dinyatakan bahwa keputusan diambil berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK-RI sebagai termohon adalah orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Namun dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) KPR-RI, Nomor 03/01/01/2015, tanggal 12 Januari 2015, dinyatakan bahwa pemohon yaitu Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan diduga melakukan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji.

"Menimbang perbuatan menerima hadiah atau janji tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara, karena perbuatan itu berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan maka apa yang diduga dilakukan pemohon tidak menyebabkan kerugian negara," kata Hakim Sarpin Rizaldi.

"Berdasarkan pertimbangan itu ternyata pemohon bukan subyek hukum tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi maka proses penyidikan yang dilakukan penyidik KPK terkait pidana penetapan tersangka tidak sah dan karenanya penetapan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," lanjut Sarpin Rizaldi.

KPK-RI melalui komplotan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia, 2003 – 2006, dan jabatan lainnya di kepolisian.

Sementara DPR-RI, tetap meluluskan Budi Gunawan, dalam uji kelayakan dan kepatutan pada 14 Januari 2015, terlepas dari status hukumnya saat itu.

Karena sudah terlanjur jadi polemik, Presiden Joko Widodo, menarik pencalonan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri, untuk kemudian digantikan Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Budi Gunawan kemudian menjadi Kepala BIN sejak 9 September 2016 hingga sekarang (2021).


Diberhentikan dari KPK

Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, kemudian diberhentikan dari KPK-RI, hanya beberapa bulan sebelum mengakhiri masa jabatannya tahun 2015.

Abramad Samad diberhentikan, dalam kasus pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, dan kartu keluarga tersebut mulai mencuat pada 29 Januari 2015, setelah Feriyani Lim dilapor oleh lelaki bernama Chairil Chaidar Said ke Badann Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri). 

Feriyani Lim, dikaitkan sebagai teman dekat Abraham Samad, dimana sempat tersebar foto di media sosial keduanya berada di dalam salah satu kamar hotel di Jakarta.

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Abraham Samad diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dari posisi Ketua KPK-RI. Selain diri Abraham Samad, turut diberhentikan pula Bambang Widjojanto. 

Posisi Abraham Samad digantikan Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua KPK-RI pertama. Selain Taufieq, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi turut ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi pimpinan sementara KPK-RI.

Bambang Widjojanto, ditangkap Bareskrim Polri terkait kasus keterangan palsu soal penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kota Waringin Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2010.

Bambang Widjojanto dikenakan pasal 242 juncto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Denny Siregar, mengatakan, apabila sekarang, Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua, turut berteriak ketika 75 orang karyawan dan penyidik KPK-RI tidak lulus TWK, tidak lebih dari maling teriak maling.

“Karena Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua, adalah orang yang patut diduga terkait dalam merusak wawasan kebangsaan karyawan dan penyidik KPK-RI, sehingga dibutuhkan waktu panjang untuk membersihkan kalangan internal dari Kelompok radikal taliban,” kata Denny Siregar.

Sumber: republika.co.id/seword.com/jawapos.com

Redaktur: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda