Nasional post authorKiwi 08 April 2021 109

DPR Usul Penyaluran Subsidi LPG Pakai Sidik Jari

Photo of DPR Usul Penyaluran Subsidi LPG Pakai Sidik Jari net

JAKARTA,SP – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengusulkan penggunaan autentikasi biometrik (pemindaian sidik jari atau ID wajah) sebagai acuan penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Hal ini agar subsidi dapat tepat sasaran dan akses masyarakat mendapatkan subsidi semakin mudah.

“Tidak ada pengurangan subsidi. Yang ada adalah keinginan kita mempertajam subsidi supaya tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapat subsidi itu. Bahkan kalau perlu (gunakan) sidik jari, bahkan biometrik sekalian,” kata Said dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Anggaran DPR RI, Rabu (7/4).

“Kita harus pikirkan 10-20 tahun yang akan datang. Jangan bikin kartu-kartu lagi. Semua kartu, nanti rombak lagi, enggak kelar-kelar kita. LPG itu kita minta langsung kepada sasaran penerima. Kalau biometrik paling enak, tinggal nongol mukanya, muncul LPG. Cari yang termudah bagi rakyat,” tegas Said.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga meminta agar LPG tidak diberikan kepada korporasi. Said menyatakan LPG perlu langsung by target, disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS).

“Tidak bisa lagi LPG ini kepada korporasi. Saya ingin konsistensi pemerintah. Kita bahas bersama. Kita harus konsisten,” ucap Said.

Said juga menyoroti subsidi listrik yang tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin. Sebab, di balik penerima subsidi ada yang namanya kompensasi PLN.

“Seharusnya kompensasi hanya untuk penerima subsidi saja. Kalau kami-kami yang memperjuangkan rakyat miskin, tetapi kami juga ikut nimbrung jadi orang miskin, cilaka tiga kali. Kami tidak layak menerima ini,” kata Said.

“Subsidinya ke depan harus fix. Tidak fair lah, kalau kita bicara subsidi untuk orang miskin, tapi tidak proper, karena hanya 26 persen yang menerima. Ditambah tentu rumah-rumah ibadah, tidak bisa diutak atik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengubah subsidi LPG 3 kilogram dan minyak tanah menjadi subsidi berbasis orang dalam program perlindungan sosial alias bantuan nontunai.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, jika disetujui, bantuan nontunai ini mulai diberlakukan pada tahun 2022. Nantinya, penerima akan disesuaikan dengan DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang diperbarui.

"Transformasi ini mulai terjadi di tahun 2022. Dilakukan dengan perbaikan sistem DTKS, ini dilakukan dengan kerja sama pemerintah daerah dalam rangka updating, verifikasi, dan validasi data, sehingga datanya semakin reliable dan akurat," kata Febrio dalam RDP Badan Anggaran DPR RI.

Febrio menuturkan, pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran. Pasalnya, saat ini, pemberian subsidi LPG maupun subsidi lainnya tidak tepat sasaran karena ketidakakuratan data.

Dia mengungkap, hanya 36 persen saja dari total subsidi LPG 3 kilogram yang dinikmati oleh 40 persen masyarakat termiskin. Di sisi lain, 40 persen orang terkaya justru menikmati 39,5 persen dari total subsidi.

"Kelihatan bahwa yang menikmati subsidi itu adalah orang yang justru yang tidak berhak. Inilah yang kita perbaiki ke depan. Datanya bisa kita acu ke DTKS. Dan ini sudah termasuk petani, nelayan. Jadi bisa kita pastikan semuanya itu bisa ter-cover," ungkap Febrio.

Selain subsidi LPG 3 kilogram, subsidi lainnya yang bakal dilakukan transformasi, antara lain subsidi listrik, dan subsidi pupuk. Bila sesuai anggaran Banggar, reformasi bantuan ini bisa segera dilakukan pada tahun 2022.

Untuk subsidi listrik, misalnya, kompensasi masih banyak dinikmati oleh industri besar, bisnis besar, dan rumah tangga mampu.

"Ke depan ini memang lebih dibuat jelas kebijakannya, dan pelaksanaannya harus lebih jelas mengacu pada DTKS untuk memastikan bahwa subsidi diterima oleh yang memang berhak," jelas Febrio.

Terkait hal ini, pihaknya juga sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy. Penghematan dari penyaluran subsidi tepat sasaran ini bisa digunakan kembali untuk menambah anggaran perlindungan sosial, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

"Kami menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara keseluruhan anggarannya semakin berkualitas," jelas dia. (nif/pas)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda