Nasional post authorAju 07 September 2021

Prof. Dr. O.C. Kaligis: Runtuhkan Kewibawaan KPK, Adili Novel Baswedan

Photo of Prof. Dr. O.C. Kaligis: Runtuhkan Kewibawaan KPK, Adili Novel Baswedan Otto Cornelis Kaligis

JAKARTA, SP – Pengacara senior berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Prof Dr Otto Cornelis Kaligis (79 tahun), mendesak penegak hukum tangkap dan adili mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan (44 tahun).

Hal itu dikemukakan O.C. Kaligis, dalam surat terbuka, Selasa, 7 Agustus 2021, menanggapi politisasi dilakukan mantan karyawan dan penyidik KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 18 Maret – 9 April 2021, dari komplotan Novel Baswedan.

“Pengaruh Novel Baswedan, telah meruntuhkan kewibawaan KPK. Segera adili Novel Baswedan, sebagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tahun 2016,” kata O.C. Kaligis.

Hakim tunggal Suparman di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis, 31 Maret 2016, dalam putusan gugatan praperadilan menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, 22 Februari 2016, terhadap Novel Baswedan dinyatakan tidak sah.

Hakim Pengadilan Bengkulu, memerintahkan perkara Novel Baswedan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Dimutasikan dari Polisi Resort Bengkulu usai insiden tahun 2004, Novel Baswedan dikaryakan menjadi penyidik KPK.

Dalam perkembangannya Novel Baswedan ditangkap penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) terkait kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap pencuri sarang burung wallet di Bengkulu, tahun 2014.

Saat itu Novel Baswedan menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu dan memimpin penangkapan terhadap enam pencuri sarang burung walet.

Pelaku dibawa ke mobil pikap menuju Pantai Panjang, Bengkulu. Sesampainya di sana, karena mungkin kesal, ditembak. Novel Baswedan menembak empat tersangka, sedangkan duanya lagi ditembak kawannya.

O.C Kaligis, tahun 2016, ditangkap KPK, karena menyuap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tripeni Irianto. Perkara korupsi bantuan sosial ini juga menyeret dua hakim yang menanganinya.

Awalnya O.C. Kaligis dituntut 10 tahun oleh jaksa dari KPK. Namun majelis hakim memutus O.C. Kaligis dihukum 5,5 tahun penjara. Kaligis keberatan dan mengajukan banding. Hasilnya, putusan banding lebih tinggi, yaitu 7 tahun.

Tidak terima, O.C. Kaligis mengajukan kasasi dan dijatuhi hukuman 10 tahun. O.C. Kaligis melakukn upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus suap hakim, OC Kaligis. Dalam amar putusan, MA memotong hukuman pidana penjara bagi advokat senior itu dari yang semula 10 tahun menjadi tujuh tahun penjara.

Pidana penjara tujuh tahun penjara sama seperti yang diputuskan hakim di tingkat pengadilan tinggi namun diperberat di tingkat kasasi.

“Pidana korupsi terpidana O.C. Kaligis, tetap terbukti, namun hukuman menjadi tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidier empat bulan kurungan,” demkian siara pers Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2017.

Kuasai media

Dalam surat terbuka, O.C. Kaligis mengajak semua rekan penasehat hukum yang punya nurani keadilan untuk merenungkan runtuhnya penegakan hukum di bumi Indonesia.

Dengan terang benderang saya berani mengatakan disini, penyebab runtuhnya, adalah hanya karena ulah seorang tersangka penganiaya dan pembunuh bernama Novel Baswedan.

Sosok yang menguasai media, menguasai Indonesian Corruption Watch (ICW), lembaga swadaya amsyarakat, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan semua para professor yang buta hukum sehingga mudah diprovokasi untuk ikut berkonspirasi bersama Novel Baswedan hanya untuk menyesatkan penegakan hukum.

“Hancurnya penegakan hukum dimulai dari KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Adalah Ketua Komisioner Antasari Azhar, seorang jaksa yang punya reputasi, yang bendak membersihkan korupsi KPK,” kata O.C. Kaligis.

Antasari Azhar berhasil, dimulai dari terjaringnya tersangka korupsi Bibit dan Chandra Hamzah, yang dua-duanya sempat menjabat sebagai komisioner KPK. Hasil investigasi Antasari, menyebabkan Bibit-Chandra Hamzah, disangka dan ditetapkan sebagai terdakwa korupsi.

Mereka sempat ditahan di Markas Komando Brigade Mobil Polisi Republik Indonesia (Mako Brimob Polri), setelah kejaksaan menetapkan kasus korupsi mereka dinyatakan berkasnya lengkap alias P-21.

Antasari Azhar berhasil membersihkan KPK, sekalipun karena keberaniannya menangkap besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014, yaitu Aulia Pohan.

Akhirnya Antasari Azhar, dijebloskan ke penjara melalui rekayasa kasus pembunuhan.

Belum lagi jera menjadi markus dalam perkara PT. Masaro, kembali oknum KPK berulah dalam kasus Nazaruddin. Sejumlah nama pun terseret kasus pengurusan proyek. Nazaruddin bahkan bisa bertemu langsung dengan Chandra Hamzah di kamar kerjanya.

“Pemeriksaan kode etik di era Nazarudin, saya hadiri bersama advokat saya saudara Boy dan Dea Tunggaesti. Bibit hadir selaku anggota pemeriksa etik. Saya keberatan karena Bibit masih berstatus tersangka korupsi deponeering. Namanya tak pernah dipulihkan,” kata O.C. Kaligis.

Bagaimana mungkin seorang tersangka bisa ikut mengadili dan hadir di sidang etik?

Namun keberatan O.C. Kaligis diabaikan Abdullah Hehamahua selaku pemimpin pemeriksaan etik.

Media pendukung, sama sekali tidak membuka peranan busuk Chandra Hamzah sekalipun terungkap beberapa kali pertemuan Nazaruddin dengan Chandra Hamzah.

Hasil akhir keputusan Abdullah Hehamahua adalah membebaskan Chandra Hamzah dari pelanggaran etik.

Beda dengan pemeriksaan etik saudara Lili Pintauli Siregar. Tentu yang hadir kecewa, termasuk anggota etik DR. Nono Makarim.

Mengapa sejarah peristiwa itu saya kaji kembali? Tidak lain untuk membandingkan putusan Wakil Ketua Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar dengan para anggota komisioner Chandra Hamzah, Bibit dan kawan kawan.

Bahkan dengan hukuman etik terhadap Lili, pers pendukung Novel Baswedan terus-menerus menggiring berita untuk bubarkan KPK pimpinan Firli Bahuri.

“Pertanyaannya, apakah saudara Lili Pintauli mempengaruhi kasus Wali Kota Tanjung Balai? Mengapa tidak ada media yang berani memberitakan berita putusan Pengadilan Bengkulu yang memerintahkan agar Novel Baswedan segera diadili?” tanya O.C. Kaligis.

Pembela pembunuh

Pengaruh Novel Baswedan meruntuhkan supremasi hukum NKRI memang luar biasa. Untuk membekukan kasus pidana Novel Baswedan saja, sampai diadakan pertemuan antara pimpinan Komisioner KPK saudara Agus Rahardjo dengan Jaksa Agung Prasetyo, khusus untuk membicarakan kasus pembunuhan Novel Baswedan agar tidak dilanjutkan.

Bukankah mereka seharusnya menjadi teladan penegakan hukum? Bukan sebaliknya masuk organisasi pembela pembunuh?

Kalaupun benar Lili Piintauli hanya ditelepon tersangka Wali Kota Tanjung Balai, lalu bagaimana dengan pemeriksaan etik terhadap Chandra Hamzah, atau perbuatan “markus” saudara Ade Rahardja yang berkali-kali menghubungi Ir. Arie Muladi, untuk memeras Anggodo?

Atau bagaimana peranan beberapa anggota KPK mengurus proyek dalam kasus Nazaruddin, bendahara Partai Demokrat? Mengapa Saut Situmorang, Novel Baswedan dkk tidak ramai-ramai menggiring Ade Rahardjo, Chandra Hamzah ke pengadilan?

Termasuk peranan Abraham Samad yang bolak-balik menghubungi petinggi Nasdem dan PDIP, lobby untuk meloloskan dirinya menjadi wakil presiden?

Bukankah menurut Saut Situmorang, sesuai peraturan etik KPK, kasak kusuk Abraham Samad atau tindakan Chandra Hamzah yang mesra berhubungan dengan Nazaruddin, bukan saja termasuk pelanggaran etik tetapi juga terbilang masuk kategori tindak pidana?

Pokoknya apabila yang terlibat oknum KPK di era Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Novel Baswedan, Abdullah Hehamahua, komplotan pencitraan KPK, media, ICW, LSM pendukung termasuk Mata Najwa yang dendam abadi terhadap para warga binaan, mereka diam seribu bahasa.

Sejak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan supervisi terhadap KPK-nya Novel, di saat itu KPK melakukan perlawanan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Revisi undang-undang KPK

Bahkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK sebelum Firli diberitakan sebagai jasa tunggal tindakan Novel Baswedan, sekali pun para praktisi mengetahui bahwa tindakan penyelidik dan penyidik KPK adalah tindakan kolektif.

Perlawanan memuncak menjelang Firli menjalani fit and proper test, yang meloloskan Firli Bahuri ke kursi Ketua Komisioner KPK.

Puncak perlawanan tanpa henti yang dilakukan Novel Baswedan, terjadi di saat pengesahan revisi undang-undang KPK yang baru, sekaligus dilakukannya pelantikan Dewan Pengawas oleh Bapak Presiden Joko Widodo.

Di saat itu, kekuasaan Novel baswedan surut, karena semua tindakannya berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas.

Yang paling menjengkelkan Novel Baswedan, adalah dilakukannya saringan ujian untuk lolos jadi Aparatur Sipil Negara, sebagai konsekuensi logis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang: KPK. Test Wawasan Kebangsaan adalah perintah Undang-undang.

Upaya hukum kelompok Novel terkait TWK kandas, berakhir dengan kekalahan Novel Baswedan.

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang Erga Omnes, tertinggi diatas putusan-putusan Mahkamah lainnya, masih juga tidak rela dipatuhi baik oleh Ombudsman maupun Komnas HAM. Lalu mau dikemanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Hukum?

Komnas HAM bahkan masih berupaya menemui Presiden, untuk mendiskusikan temuan test kebangsaan yang diperiksanya. Komnas HAM tidak peduli akan pembunuhan warga sipil di Papua yang lagi mengais rejeki, membangun jalan? Atau pelanggaran HAM di Poso yang membantai warga sipil oleh kelompok anarkis?

“Saya bukan ahli untuk megorganisir peradilan jalanan atau mengumpulkan para professor untuk pencitraan, seperti yang dilakukan Novel dan kawan-kawan,” kata O.C. Kaligis.

Perjuangan O.C. Kaligis hanya melalui buku-buku, seperti di antaranya Korupsi Bibit-Chandra, KPK Bukan Malaikat, Yang Kebal Hukum, Sejarah Hitam KPK, Novel Pembunuh Bengis, dan Peradilan Sesat.

“Semua buku saya berlabel ISBN, berisi fakta mengenai KPK yang busuk, yang harus dibenahi oleh KPK-nya Firli Bahuri,” ujar O.C. Kaligis.

Yang menjadi pertanyaan mendasar. Bagaimana seorang pembunuh kelas Novel Baswedan, dibiarkan berkeliaran mengobrak-abrik hukum?

Kuncinya agar hukum kembali dapat ditegakkan sesuai dengan cita cita Reformasi, sesuai dengan sumpah Presiden, Kapolri dan Jaksa Agung, adalah sederhana.

Adili Novel Baswedan, Bambang Widjojanto, Abraham Samad dan semua oknum KPK yang perkaranya telah P-21. Termasuk kasus korupsi payment gateway-nya Prof. Denny Indrayana.

Jangan lagi ada tebang pilih penegakan hukum.

Untuk KPK pimpinan Firli Bahuri, Dewan Pengawas, dan untuk Lili Pintauli Siregar, saya berani berkata agar Anda sebagai penegak hukum jangan ragu untuk turut memperjuangkan agar Novel Bswedan si pembunuh keji segera diadili.

“Masak cuma Novel Baswedan yang bisa melaporkan Anda?” tanya O.C. Kaligis.

O.C. Kaligis  mengharapkan KPK, tetaplah berkarya, membuat KPK yang berkeadilan. Abaikan berita-berita hoax Saut Situmorang, kelompok Novel Baswedan yang hendak membawa putusan etik ke ranah pidana.

Seandainya Bareskrim Budi Waseso masih bertugas di sana, saya yakin sudah banyak oknum KPK yang dipenjarakan. Mereka lebih pantas ke Lapas, ketimbang Anda. Jangan peduli gerakan Novel Baswedan yang melaporkan hampir semua petinggi KPK era revisi undang-undang KPK.

“Tujuan mereka jelas. Menghancurkan KPK sekaligus mengembalikan supremasi kelompok penyidik Taliban asuhan Abdullah Hehamahua,” ujar O.C. Kaligis.

Temuan DPR tahun 2018

Semoga surat terbuka ini membawa manfaat bagi penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

O.C. Kaligis mengaku, membuat surat terbuka ini di saat para rekan praktisi hukum diam, sekalipun mengetahui adanya KPK yang busuk, seperti hasil temuan DPR RI ditahun 2018 .

Termasuk hasil temuan rekan sebagai praktisi ketika membela klien yang dijebloskan KPK.

“Pengadilan KPK adalah pengadilan sandiwara. Dakwaan identik tuntutan. Fakta di persidangan selalu dikesampingkan,” ungkap O.C. Kaligis. *

Wartawan: Aju

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda