Nasional post authorAju 08 Juni 2021

Petrus Selestinus: Rocky Gerung Susul MRS ke Penjara, Hanya Soal Waktu

Photo of Petrus Selestinus: Rocky Gerung Susul MRS ke Penjara, Hanya Soal Waktu Petrus Selestinus

JAKARTA, SP – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, mengatakan, Rocky Gerung (RG) menyusul Mohammad Rizieq Shihab (MRS) ke penjara, hanya soal waktu.

“MRS soal berita bohong menyembunyikan terpapar Covid-19, dengan ancaman enam tahun penjara. GR, memfintah Presiden Joko Widodo korupsi dana haji, sebagai penyebab Indonesia membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun 2021,” kata Petrus Selestinus, Selasa, 8 Juni 2021.

Petrus Selestinus, menilai, fitnah yang disampaikan RG, sudah bisa ditolerir lagi, dan sudah memenuhi unsur dilakukan tindakan kepolisian, menyusul MRS yang menyerahkan diri di Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Sabtu dinihari, 13 Desember 2020.

Sebagai orang berpendidikan, kata Petrus Selestinus mestinya RG tahu aturan hukum, karena penanganan dugaan korupsi masyarakat biasa dengan Presiden berbeda penanganannya.

Kalau RG sudah memiliki bukti korupsi Presiden Joko Widodo, maka mesti terlebih dahulu mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

DPR-RI kemudian menyusun tahapan, di antaranya meminta pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI).

Hasil pendapat hukum dari MK-RI, kelembagaan DPR-RI kemudian melanjutkan tahapan, di antaranya memberhentikan Presiden tidak dengan hormat, dengan rekomendasi proses hukum ditangani aparat penegak hukum.

“Apa yang dilakukan RG, menebar fitnah di media massa, sehingga muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat. RG berhentilah mengotori ruang publik dengan menebar fitnah terhadap Kepala Negara,” kata Petrus Selestinus.

Erizely Bandaro mengaku heran, dengan ketentuan sekarang masyarakat terlalu mudah menuduh dan menebar fitnah. Karena ketentuan terbaru, penyelenggara teknis distribusi keuangan ibadah sudah bukan kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia, melainkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji telah dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Per Februari (2018), semua dana haji sudah menjadi wewenang BPKH. Sejak itu, Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. Proses management haji oleh BPKH sangat transparant dan cash settlement,” kata Erizely Bandaro.

Penyebab tidak ada haji tahun 2021 karena Indonesia dinilai penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19), tidak sebagus 11 negara yang dibolehkan masuk ke Arab Saudi.  Kalau mau hoax yang canggih dikitlah.

“Tetapi memang korban hoax adalah orang yang buta literasi dan tidak paham hal yang praktis,” ujar Erizely Bandaro.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed A-Thaqafi  menjelaskan pernyataan Sufmi Dasco Ahmad dan Ace Hasan Syadzily dari DPR-RI, tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi.

Duta Besar Arab Saudi, Essam, menyatakan saat ini otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2021. Baik bagi para jemaah Indonesia ataupun jemaah haji lainnya dari seluruh negeri di dunia.

Arab Saudi berharap agar anggota DPR-RI, dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia.

"Guna memperoleh informasi dari sumber yang benar dan dapat dipercaya," tulis Essam dalam suratnya kepada Ketua DPR-RI, Puan Maharani, Kamis, 3 Juni 2021.

Pegiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat politik, Erizely Bandaro, mengatakan, dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang dana haji, ada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Dana Abadi Umat.

Sumber Dana Abadi Umat ini berasal dari bunga tabungan atau deposito dana haji yang terkumpul dari setoran calon jamaah haji yang belum berangkat.

Penggunaan pendapatan bunga ini untuk keperluan pendidikan dan dakwah; kesehatan; sosial; ekonomi; pembangunan sarana dan prasarana ibadah; penyelenggaraan ibadah haji. Jadi yang dipakai hanya bunganya saja. Pokok tidak boleh.

Atas dasar Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001, maka dana abadi haji itu jadi sumber bisnis rente bagi pengusaha yang ingin dapatkan uang mudah. Mari saya ilustrasikan sederhana bagaimana skema dapat uang mudah untuk bisnis.

Katakanlah kita punya proyek. Butuh dana Rp100 miliar. Kita dekat dengan penguasa. Sehingga kita punya akses kepada pengelola dana haji. Kita bisa arahkan dana haji  untuk placement (penempatan) pada bank yang dimana kita dapatkan kredit. Memang dana haji itu dijamin oleh deposito.

Tidak ada kaitan dengan loan kita. Tetapi kalau kita pinjam uang Rp100 miliar ke bank dan kita bisa giring uang haji Rp1 triliun ke bank. Masalah kredit jadi mudah.

Apalagi bunga bisa diatur. Hampir semua konglomerat yang dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014), pasti pernah menikmati deal ini.

Dari skema itu, semua stakeholder dana abadi haji kaya raya.

Pengusaha, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tokoh agama, oranisasi kemasyarakatan keagamaan. Mereka semua jadi channeling loby dapatkan skema pembiayaan kredit murah meriah dan mudah.

Tetapi apa yang terjadi? Ketika Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia (20 Oktober 24 – 20 Oktober 2024), masuk Istana Negara, kaget. Karena dana haji yang terkumpul tidak lagi sesuai dengan biaya haji yang harus dikeluarkan.

“Pendapatan dari bunga dan deposito tidak bisa meng-cover biaya haji. Malah jadi scheme ponzy. Ya, bagaimana mau cover biaya, karena bunga bisa diatur,” tutur Erizely Bandaro.

Masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh Presiden. Harus lewat politik. Maka keluarlah Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008, yang tetap jebol juga dana haji.

Akhirnya keluar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Tapi apakah setelah itu, bisa lagsung diterapkan.

“Tidak mudah. Pasti ada perlawanan dari semua stakeholder yang sebelumnya  menikmati rente dana haji. Lobi sana sini. Tapi Presiden Joko Widodo, santai saja,” ungkap Erizely Bandaro.

Erizely Bandaro mengatakan, Presiden Joko Widodo, bergeming. Butuh 4 tahun kemudian barulah keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018, tentang: Peraturuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dimana memberikan mandat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola keuangan haji. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20218, maka skema subsidi dana haji bisa diterapkan.

Per Mei 2020 total dana haji Rp135 triliun dalam bentuk instrument investasi rupiah dan valuta asing. Lewat skema investasi ini, dana  haji tidak lagi rugi seperti sebelumnya. Malah untung dan jadi sumber subsidi menutup kekurangan ongkos haji.

“Contoh tahun 2020, BPKH mampu mensubsidi kekurangan dana perjalanan haji sebesar Rp6,8 Triliun. Mengapa? Karena pendapatan dari investasi tahun 2019 mencapai Rp8 triliun. Itu berkat undng-undang dan peraturan pemerintah,” kata Erizely Bandaro.

Investasi sukuk (surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasiskan syariah) dana haji di-create pasti untung dan resiko dijamin negara.

Dan itu hanya berlaku pada investasi dana haji, tidak berlaku bagi lembaga keuangan lain yang juga mengelola dana publik seperti dana pensiun. Smart cara mensubsidi tanpa perlu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Secara lambat namun pasti, kerugian dana haji sebelumnya bisa ditutupi. Tentu akan semakin cepat waktu tunggu keberangkatan haji,” kata Erizely Bandaro. *

Sumber: rknmedia.com/fb erizely bandaro

 

Redaktur: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda