JAKARTA,SP - Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, menegaskan bahwa ketidakakuratan informasi dari pejabat publik dapat berdampak fatal bagi citra lembaga pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Apalagi, ketegangan antara Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan pihak kepolisian terkesan saling menyalahkan.

“Pejabat pemerintahan jangan membuat gaduh dengan pernyataan dan kebijakannya karena akan membingungkan masyarakat. Bagaimana rakyat mau percaya kalau pemimpin negaranya malah gaduh sendiri,” tegas Didik dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Untuk mencegah anak-anak dan remaja terlibat dalam judi online, Didik menyebut perlunya penerapan sistem pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat. "Penerapan sistem pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dapat dengan mudah mengakses situs-situs judi online,” ujarnya.

Selain itu, Didik menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program pendidikan anak mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan informasi tentang bahaya judi online. 

“Saya yakin polisi kita seharusnya mampu mengungkap dan menangkap bandar besarnya, meskipun judol ini bisa dianggap kejahatan yang sophisticated dalam modus operandinya melalui berbagai layer dan jaringannya,” pungkasnya.

Sebelumnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyebut Kepala BP2MI Benny Rhamdani tidak bisa mengungkap sosok T kepada penyidik. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan sosok T yang disebut sebagai aktor bisnis judi online tidak bisa dibuktikan saat pemeriksaan.
"Tadi yang bersangkutan (Benny) tidak bisa membuktikan inisial T," kata Djuhandhani di Bareskrim, Senin (5/8/2024) malam.(nif)