Nasional post authorBob 09 Juni 2021

Yorrys: Revisi UU Otsus Solusi Sejahteralan Ralyat Papua

Photo of Yorrys: Revisi UU Otsus Solusi Sejahteralan Ralyat Papua Yorrys: Revisi UU Otsus Solusi Sejahteralan Ralyat Papua
JAKARTA,SP - Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan kalau revisi UU No.21 tahun 2021 tentang Otsus (otonomi khusus) Papua adalah solusi untuk menyejahetrakan rakyat aseli papua (OAP). Tentu revisi ini sebagai evaluasi kenapa dana Otsus Rp138,65 triliun selama 20 tahun ini belum mensejahterakan rakyat Papua?
 
"Inilah pentingnya evaluasi akan UU Otsus Papua tersebut dengan mendengarkan aspirasi OAP melalui dialog-dialog   dalam kerangka NKRI sebagai representasi seluruh rakyat Papua," demikian Ketua MPR for Papua itu.
 
Hal itu disamapikan Yorrys dalam dialog kenegaraan DPD RI 'RUU Otsus Papua Sejahterakan Rakyat? bersama Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Yan Permenas Mandenas, Bupati Merauke Romanus Mbaraka MT, dan mahasiswa Papua Jeffry Papare di Gedung DPR/DPD RI Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.
 
Karena itu kata Yorrys sebelum revisi UU Otsus tersebut dilakukan, semua pihak yang terlibat harus memiliki persepsi yang sama tentang kondisi sosial ekonomi dan tekanan politik rakyat Papua saat UU Otsus tersebut dibentuk pada tahun 2001 silam. Yaitu bagaimana kesamaan pandangan dan narasi dalam membangun kesejahteraan agar bisa dirasakan oleh OAP.
 
Sementara dana desa jauh lebih besar dari dana Otsus, yaitu hampir Rp700 triliun. Kenapa lebih besar, menurut Yorrys karena pemerintah ingin kesejahteraan itu langsung dirasakan rakyat Papua. Dimana setiap kampung mendapat alokasi anggaran Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar. Dan di Papua ada 500 kampung.
 
Setidaknya dua pasal yang akan direvisi itu adalah pertama, terkait Pasal 76 tentang pemekaran. Dalam revisi ini, Pasal 76 diubah menjadi pemekaran daerah provinsi menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Lalu pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
 
Kedua, pasal terkait dana otsus. Dalam revisi UU Otsus ada wacana akan menaikkan dana otsus dari awalnya 2% menjadi 2,25%. Hal itu tertuang dalam Pasal 34 Ayat 3 huruf e. Kenaikan terdiri dari penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan setara 1,25% dari plafon DAU nasional.
 
Namun lanjut Yorrys, sampai hari ini Pansus Otsus Papua masih dalam tahap mendengarkan dan menerima masukan dari berbagai kalangan. Dengan tujuan sama untuk sejahterakan rakyat Papua. "UU Otsus ini mempunyai lex specialist (kekhususan) sehingga tak bisa diintervensi oleh UU lain kecuali oleh UUD NRI 1945," jelasnya.
 
Yan Permenas menilai UU Otsus selama 20 tahun ini memang belum dijalankan secara maksimal akibat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) juga tidak maksimal. Padahal semangat Presiden Jokowi ingin OAP sejahtera. Tapi dalam implemtasinya terhambat oleh birokrat di Kemendagri maupun  daerah. "Jadi, semangat presiden dengan bawahannya berbeda. Inilah yang menimbulkan masalah besar selama Otsus ini," kata Yan Permenas.
 
Karena itu, solusinya menurut Yan Permenas membuka dialog dalam kerangka NKRI tapi bukan dengan pendekatan keamanan. "Pendekatan keamanan kalau sampai.meninggal akan melahirkan dendam bagi generasi berikutnya dan seterusnya tak akan selesai," ungkapnya.
 
Rumanus mengatakan sejak tahun 1969 Papua menjadi bagian dari NKRI, Merauke sebagai wilayah yang ada di Selatan Papua tak pernah ribut-ribut maupun melakukan tekanan politik untuk merdeka. Karena kondisi sosial politik dan keamanan di Papua tidak bisa digeneralisir sama antara satu wilayah dengan yang lainnya. Karenanya, pemekaran wilayah diharapkan menjadi satu solusi. "Revisi UU Otsus Papua tak boleh parsial tapi harus secara komprehemsif," katanya.
 
Apalagi, di atas lahan 1,2 juta hektar di Merauke oleh Presiden Jokowi  akan dijadikan pusat lumbung pangan. "Jadi, tak ada yang minta merdeka. Terlebih saat ini setiap orang.yang pintar, cerdas, dan memiliki keterampilam yang hebat bisa hidup di negara mana saja. Sehingga merdeka itu sudah tidak relevan lagi. Hanya saja kebetulan kita di negera Indonesia, yang kuat dan bersatu karena keragamam," ungkap Romanus. (nif)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda