JAKARTA, SP - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang menghadirkan penyempurnaan kebijakan perpajakan agar semakin tepat sasaran, sederhana, dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa kebijakan baru ini dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi UMKM untuk tumbuh, menggerakkan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani administrasi perpajakan yang rumit.

“Sejak awal pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM melalui evolusi kebijakan perpajakan, mulai dari PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1 persen, kemudian PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5 persen, hingga PP Nomor 55 Tahun 2022. Setelah melalui evaluasi menyeluruh, PP Nomor 20 Tahun 2026 hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan pemerintah semakin adil dan tepat sasaran,” ujar Bimo, Senin (8/6/2026).

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat dan pelaku usaha, DJP menjelaskan lima poin penting dalam kebijakan baru tersebut.

Pertama, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen tetap dipertahankan. Batas omzet yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut juga tetap sebesar Rp4,8 miliar per tahun. Selain itu, ketentuan omzet hingga Rp500 juta per tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tetap tidak dikenakan pajak penghasilan.

Kedua, pemerintah memberikan kemudahan administrasi tanpa batas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan tarif final 0,5 persen tanpa batas waktu. Sementara itu, koperasi tetap memperoleh fasilitas tersebut selama empat tahun sejak terdaftar.

“Kebijakan ini bertujuan agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan bisnisnya tanpa terbebani persoalan administrasi perpajakan,” jelasnya.

Ketiga, kebijakan ini dirancang agar insentif perpajakan benar-benar dinikmati oleh usaha yang sedang berkembang dan berupaya naik kelas. Pemerintah juga memperketat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas, seperti praktik pemecahan usaha atau pembentukan beberapa entitas baru demi menghindari penerapan tarif pajak normal.

Keempat, bagi badan usaha seperti PT dan CV yang beralih dari tarif final ke mekanisme perpajakan umum, DJP menegaskan bahwa penghitungan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih, bukan omzet kotor.

“Pajak dihitung dari penghasilan neto setelah dikurangi biaya operasional yang diperkenankan. Karena itu, beralih ke mekanisme umum tidak serta-merta membuat beban pajak menjadi lebih besar,” terang Bimo.

Kelima, PP Nomor 20 Tahun 2026 dirancang untuk menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap UMKM dan terciptanya sistem perpajakan yang sehat, adil, serta berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini akan dikawal melalui masa transisi, edukasi, dan pendampingan intensif agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan baik.

Menurut Bimo, semangat utama kebijakan tersebut bukan sekadar menjalankan fungsi regulasi, melainkan menempatkan pemerintah sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha.

“Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra yang mendampingi perjalanan para pelaku usaha. Kami ingin memastikan UMKM Indonesia dapat bertransformasi menjadi usaha yang semakin kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi,” tegasnya.

DJP juga mengimbau seluruh pelaku UMKM untuk memanfaatkan berbagai layanan edukasi dan pendampingan yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun melalui berbagai saluran resmi DJP.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap UMKM Indonesia semakin berkembang, mampu naik kelas, dan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (mul)