Nasional post authorAju 10 April 2021 18,078

Pemilu Presiden 2024, dan SBY Proxy Amerika Serikat di Indonesia

Photo of Pemilu Presiden 2024, dan SBY Proxy Amerika Serikat di Indonesia

JAKARTA, SP –  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia, Presiden Indonesia, 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014, Ketua Umum Partai Demokrat, 30 Maret 2013 – 15 Maret 2020, tidak bisa dilihat secara hitam-putih.

SBY (71 tahun) haruslah dilihat sebagai salah satu proxy Amerika Serikat (AS) di dalam menanamkan pengaruh di Indonesia, sehingga apapun langkah yang dilakukan sehubungan dengan Partai Demokrat (PD), sudah terkait dengan kepentingan di dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2024.

Proxy adalah sebuah kelompok atau kekuatan partai politik pada sebuah negara yang bekerjasama dengan kekuatan asing sebagai pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi fisik, demi mengurangi risiko konflik langsung di dalam perebutan sumberdaya alam pada negara yang bersangkutan.

Sebagai seorang pensiunan jenderal bintang empat, ahli strategi, pernah mendapat pendidikan militer di AS, maka jangan terkejut, jika SBY nanti melalui PD dan proxy AS yang lain di Indoensia, bisa kembali memenangkan Pemilu Presiden tahun 2024.

Apalagi sekarang, sudah mulai muncul pendapat sementara pihak, sebaiknya SBY bisa mencalonkan diri lagi menjadi Presiden Indonesia dalam Pemilu tahun 2024.

Karena figur lain seperti Anies Baswedan, Gubernur Daerah Khsus Ibu Kota Jakarta yang habis masa jabatannya pada tahun 2022, hanya memiliki basis massa pendukung yang bersifat pragmatis.

Jaringan tiga serangkai

Apabila jaringan tiga serangkai, yaitu jaringan SBY bergabung dengan jaringan Din Syamsudin (tokoh Muhammadyah) dan jaringan Jusuf Kalla (Wakil Presiden Indonesia, 2004 – 2009, 2014 – 2019), menghimpun kekuatan pemilih dari kelompok radikal sebagai proxy AS untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), merupakan kombinasi potensial memenangi Pemilu Presiden Indonesia tahun 2024.

Din Syamsudin dan Jusuf Kalla berpotensi berkoalisi dengan SBY, karena kedua figur ini, sejak awal tahun 2020, sudah berani secara terang-terangan berseberangan dengan Presiden Joko Widodo.

Jusuf Kalla memfasilitasi pemulangan Mohammad Rizieq Shibab (MRS) dari Arab Saudi sejak 2017, pada Selasa, 10 Nopember 2020, tapi kemudian ditangkap Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) sejak Sabtu, 13 Desember 2020.

Bahkan Din Syamsudin dan PKS sejak awal protes penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017, sebagai payung hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena ingin mengganti ideology Pancasila dengan paham khilafah.

Din Syamsudin, SBY, Jusuf Kalla, ikut mengkritik pelarangan berbagai aktifitas Front Pembela Islam (FPI) terhitung Rabu, 30 Desember 2020.

Bagi yang kurang jeli mengikuti perkembangan politik di Indonesia, tudingan SBY sebagai salah satu proxy AS, barangkali dinilai terlalu berlebihan.

Karena jika dikaitkan dengan kelompok radikal, kenapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak dijadikan target di dalam menajamkan konflik interal, karena partai yang satu ini patut diduga selalu dikaitkan basis pendukung dari kelompok radikal.

Parameter SBY proxy AS

Jawabannya, PKS tidak memiliki jaringan dukungan luar negeri yang kuat, sedangkan SBY, sudah menjadi rahasia umum memiliki keterkaitan dengan AS, jika memang tidak boleh SBY dicap proxy AS.

Salah satu parameternya, selama SBY jadi Presiden, kehadiran perusahaan AS, yaitu PT Freeport Indonesia yang mengeruk tambang emas dan tembaga di Papua sejak tahun 1967, tidak berani diutak-atik.

Bahkan, SBY membentuk sebuah perusahaan makelar, tukang terima fee dari importir minyak, bermarkas di Singapura, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang dibubarkan Presiden Joko Widodo, terhitung Rabu, 13 Mei 2015.

Presiden Joko Widodo, pula, di tengah-tengah sikap pesimis banyak pihak, dalam sejarah, berhasil merebut PT Freeport Indonesia, dengan menguasai saham mayoritas sebesar 51 persen terhitung Jumat, 21 Desember 2018.

HTI dan FPI tidak terlalu buat onar selama periode pemerintahan 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014, karena SBY adalah proxy AS, sehingga tidak perlu bersikap sangat kasar dengan harus menggerakkan kelompok radikal di dalam mengganggu keamanan dan ketentraman di dalam negeri.

Malah SBY membirkan HTI secara demonstratif jelas-jelas ingin mengganti ideologi Pancasila dengan paham khilafah dalam deklarasi di Gedung Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2013.

Bahwa MRS pernah ditangkap dan dipenjara selama pemerintahan SBY, tapi setelah keluar dari penjara, manusia yang mengaku sebagai keturunan nabi, habib, ini, tetap saja bebas melakukan hate speech dan penekanan terhadap kelompok minoritas.

Gerakan 30 September 1965

Sejarahnya, AS selalu menanamkan pengaruhnya di Indonesia, dan bisa menjungkalkan pemerintahan yang tengah berkuasa, jika kepentingan mereka tidak diakomodir lagi di dalam merampok sumberdaya alam di Indonesia.

Perampokan sumberdaya alam, menjadi alasan satu-satunya alasan bagi AS membangun proxy-nya di Indonesia.

Ketika Presiden Soekarno (17 Agustus 1945 – 12 Maret 1967), tidak mau menyerahkan pengelolan penambangan emas dan tembaga di Papua, maka AS secara terbuka mendukung Sarekat Islam melawan Presiden Soekarno.

AS pula berada di balik Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958.

AS pula berada di balik pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dideklarasikan di Sulawesi Selatan, 2 Maret 1957, hingga upaya pembunuhan gagal terhadap Presiden Soekarno melalui ledakan granat di Sekolah Rakjat Tjikini atau Perguruan Cikini (Percik), Jakarta, 30 November 1957.

Central Inteligence Agency (CIA) AS, pula di balik insiden Gerakan 30 September (G30S) 1965, sehingga Pidato Nawaksara Presiden Soekarno ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), 22 Juni 1966, dan menyebabkan proklamator, itu, harus meletakkan jabatan terhitung 12 Maret 1967 (John Roosa, 1998).

Soeharto menjadi Presiden Indonesia terhitung 1 Juli 1967, dan langsung menandatangani izin operasional PT Freeport Indonesia di Papua, 7 April 1967.

Itulah sebabnya, ketika Soeharto sebagai Presiden Indonesia, situasi keamanan di dalam negeri relatif stabil, karena kebijakan berkaitan pengelolaan sumberdaya alam, selalu menguntungkan kepentingan AS.

Figur Megawati Soekarnoputri

Masalahnya kemudian, muncul figur Megawati Soekarnoputri, salah satu anak Presiden Soekarno, ingin menguasai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang bisa menggerus suara Golongan Karya (Golkar), milik Soeharto dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

Brigadir Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam Jaya) diperintahkan serbu Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Juli 1996, untuk mempososikan kembali Soerjadi (hasil Kongres Medan, 20 – 23 Juni 1996) sebagai Ketua Umum PDI, setelah sebelumnya dikuasai Megawati Soekarnoputri (hasil Kongres Surabaya, 2 - 6 Desember 1993).

Dalam perjalanannya, kondusifitas politik di dalam negeri rapuh, setelah Soeharto mundur, 21 Mei 1998. Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, kemudian dilantik menjadi Presiden, 21 Mei 1998, ternyata menimbulkan resistensi di kalangan elit politik, karena masih dianggap kroni Soeharto, sehingga hanya mampu bertahan sampai 20 Oktober 1999.

Itu lantaran Pemilihan Umum pada 7 Juni 1999, PDI yang kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dicatat sebagai peraih suara terbanyak, yaitu 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi.

Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi.

Sebagai anak Soekarno yang pernah menolak izin PT Freeport di Papua tahun 1963, maka berbagai upaya penjegalan terus dilakukan, ketika Presiden masih dipilih Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI).

Kemenangan PDIP hasil Pemilu 1999, membuat proxy AS dihidupkan, dimana komplotan Andi Mahapatang Fatwa dan Amien Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN) menghimpun kekuatan partai politik Islam, membentuk Poros Tengah.

Poros Tengah berhasil menggagalkan Megawati Soekarnoputri, dalam pemilihan Presiden di MPR-RI, 20 Oktober 1999.

Karena yang dipilih adalah K.H. Abdurahman Wahid dari PKB. Megawati Soekarnoputri, akhirnya hanya cukup puas sebagai Wakil Presiden.

Keterpilihan Gus Gur sebagai Presiden pada 20 Oktober 1999, hanya membuat kalangan elit politik dari partai Islam, saling baku-hantam satu sama lain, di tengah kebijakan Pemerintah dinilai tidak berpihak kepada kepentingan elit partai Islam.

Itulah sebabnya Ketua MPR-RI, Amien Rais, memimpin sidang pemberhentikan Gus Gur, untuk digantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, 23 Juli 2001, dengan Wakil Presiden Hamzah Haz, hingga 20 Oktober 2004.

SBY mundur tahun 2004

Menjelang tahun kedua masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ketidaksukaan AS, sudah mulai terlihat.

Penyebabnya, karena tersebar isu, jika terpilih jadi Presiden dalam Pemilu tahun 2004, Megawati Soekarnoputri, akan merebut mayoritas kepemilihan saham pada PT Freeport Indonesia.

Maka dilakukan operasi intelijen. Nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, menempatkan diri sebagai menteri yang terzalimi selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Puncaknya, Kamis, 11 Maret 2004, SBY mengumumkan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, di tengah upaya Megawati mempersiapkan teknis pelaksanaan operasi militer di dalam menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Surat Keputusan Presiden, Nomor: 28 Tahun 2003, tanggal 18 Mei 2003.

Begitu mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, SBY bertolak ke AS, untuk urusan yang tidak jelas.

Sepulang dari AS, nama SBY lantas terus dielu-elukan menjadi Presiden masa depan Indonesia. Partai-partai Islam, pun, merapat.

Ini diakui mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Marzuki Alie. Marzuki Alie, menyampaikan kegelisahannya terhadap fenomena politik yang terjadi saat ini. Kegelisahan itu ditumpahkan Marzuki melalui akun twitter pribadinya @marzukialie_MA, Kamis, 8 April 2021.

Marzuki Alie, menyatakan, “Banyak sekali narasi-narasi dungu, yang membuat kita bertanya apa benar mereka-mereka ini hasil dari proses pendidikan yang salah.”

"Saya hanya ingin mengumpamakan, ada produk yang tidak bagus-bagus amat, tapi karena keahlian dalam memasarkan, produk itu dibeli masyarakat. Itulah contoh SBY barang bagus," kata Marzuki Alie.

Artinya, Marzuki mengatakan, ada barang bagus di masyarakat kita, tapi karena tidak bisa memasarkan, dan tidak ada jaringan distribusi yang kuat, maka yakinlah produk bagus pun belum tentu dikenal oleh pasar.

"Itulah guna belajar marketing. Untuk politik ada konsentrasi marketing politik. Dengan online saja saat ini enggak gampang," ujar Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), 2009 – 2014.

Kicauan Marzuki Alie, kemudian dikomentari warganet. Seperti pemilik akun @amaluddin_s. Dia bilang "Dari cerita #KLBLintasPartai kita beralih ke strategi marketing ya pak?? Ok lah pak @marzukialie_MA Kita lanjut pak.

Menjawab hal itu, Marzuki Alie, kemudian meminta mengecek popularitas SBY sebelum menjadi presiden.

"Coba dicek awalnya, SBY hanya dikenal jauh dibawah Ibu Megawati. Sekitar 15%. Namun dengan membentuk jaringan partai, fans club, dan lainnya, secara perlahan SBY semakin dikenal dengan tagline SBY Demokrat, Demokrat SBY. Makanya saya sampaikan banyak barang bagus kalah karena masalah marketing," ucap Marzuki, Kamis, 8 April 2021.

Proses pemilihan Presiden tahun 2004, memang sangat dramatis. SBY memperalat kelompok radikal, untuk melakukan kampanye hitam terhadap Megawati Soekarnoputri.

Ketua Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Fauzan Al-Anshari menyatakan Presiden wanita haram hukumnya. “Keputusan ini kami ambil berdasarkan Al-quran, sunnah dan pendapat para ulama,” kata Fauzan Al-Anshri, Senin, 7 Juni 2004.

Berkat metode kampanya diskriminatif dan tidak mendidik, ini, membuat SBY dan Jusuf Kalla (JK) mengantongi 69.266.350 suara (60,62%) dan pasangan Megawati Soekarnoputri – KH. Hasyim Muzadi hanya mengantongi 44.990.704 suara (39,38%).

Pada Pemilu tahun 2009, Partai Demokrat, peraih suara terbanyak, yaitu 21.703.137 (20,85%), kemudian Partai Golkar, 15.037.757 (14,45%), PDIP 14.600.091 (14,035), sehingga menjadi penentu kemenangan SBY – Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

 PDIP menang Pemilu 2014

Selama 10 tahun melakukan konsolidasi internal (2004 – 2014), situasi politik dalam Pemilu tahun 2014, berubah, dimana PDIP keluar sebagai peraih suara terbanyak, 23.681.471 suara atau 18,95 persen, disusul Partai Golkar, 18.432.312 (14,75 persen), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 14.760.371 (11,81 persen).

Karena terbelit kasus korupsi para kader, membuat Partai Demokrat harus puas pada posisi keempat, yaitu 12.728.913 (10,19 persen), kemudian disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11.298.957 (9,04 persen), Partai Amanat Nasional (PAN) 9.481.621 (7,59 persen), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8.480.204 (6,79 persen), Patai Nasional Demokrat (Nasdem) 8.402.812 (6,72 persen), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8.157.488 (6,53 persen), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 6.579.098 (5,26 persen).

Kemenangan PDIP dalam Pemilu tahun 2014, membuat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Joko Widodo – berpasangan dengan Jusuf Kalla, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2014.

Pada Pemilu 2019, kembali PDIP keluar sebagai pemenang, dengan meraih suara PDI-P: 27.053.961 (19,33 persen), disusul Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen), Golkar: 17.229.789 (12,31 persen),  PKB: 13.570.097 (9,69 persen).

Kemudian, Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen), PKS: 11.493.663 (8,21 persen), Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen), PAN: 9.572.623 (6,84 persen), dan  PPP: 6.323.147 (4,52 persen), sehingga Joko Widodo kembali dilantik menjadi Presiden Indonesia berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Ma’aruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Peneliti IndEX Research, Hendri Kurniawan di Jakarta, Jumat, 12 Maret 2021, mengatakan, hasil survey Maret 2021, masih menempatkan PDIP berada di posisi tertinggi, untuk proyeksi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, yaitu mencapai 24,7 persen, kemudian Gerindra 12,3 persen, Golkar 7,8 persen, Demokrat 7,1 persen, PKS 6,2 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 5 persen, PKB 5,4 persen, NasDem 3,6 persen, PPP 2,0 persen, dan PAN 1,1 persen.

Kelompok radikal menggeliat

Dinamika politik paling menonjol di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024), aktifitas kelompok radikal yang berani secara terang-terangan menunjukkan eksistensinya, dimotori Mohammad Rizieq Shihab (MRS) sebelum ditangkap pada Sabtu, 13 Desember 2021.

Forum Indonesia Peduli Syam (FIPS) dan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) yang pernah mendapat kucuran finansial US$20.000 dari Fadli Zon, politisi Partai Gerindra tahun 2015, menggelar aksi unjukrasa di Jakarta.

“Tahun jayanya ISIS ,2015, FIPS membuat situs bernama bumisyam.com dan bila kita membaca artikel-artikel di situs itu terlihat jelas keberpihakan mereka kepada “mujahidin”, antara lain Ahrar Syam, Jabhah An-Nusrah, dan Jundul Aqsa,” kata Erizeli Bandaro, pegiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat polirik.

FIPS dan HASI, ditambah FPI, menurut Erizeli Bandaro, berada di balik demonstrasi jutaan massa di Jakarta, 4 Nopember 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212) di depan Istana Negara, Jakarta, dengan alasan penodaan agama dari Gubernur Daerah Khsus Ibu Kota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Demonstrasi umat Islam terbesar di era demokratisasi di Jakarta (4 Nopember 2016 dan 2 Desember 2016), karena AS menilai Presiden, Joko Widodo sudah tidak dijadikan proxy sebagaimana pendahulunya, SBY.

Karena itu, kelompok radikal dimanfaatkan, untuk merongrong kewibawaan Pemerintahan Indonesia, sebagaimana adu-domba dilakukan AS dan Rusia di dalam perebutan sumberdaya alam di Suriah, sekarang, ini.

Puncak kemarahan AS, karena Presiden Joko Widodo, secara lancang berani merebut kepemilikan saham mayoritas bagi Indonesia di PT Freeport Indonesia di Papua, terhitung 21 Desember 2016.

Tapi nyali Presiden Joko Widodo, sangat besar di dalam menjaga tetap tegaknya ideologi Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan melakukan empat langkah strategis.

Pertama, keluar Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2017, tentang: Pemujuan Kebudayaan. Dimana digariskan, setiap warga negara Indonesia, harus kembali kepada karakter dan jadiri bangsa, dengan menjadikan kebudayaan asli bangsa Indonesia sebagai filosofi ketika berperilaku.

Digariskan pula, pembangunan di Indonesia di masa mendatang, harus didasarkan akselerasi kapitalisasi modernisasi kebudayaan asli Indonesia, karena arah kebijakan politik luar negeri global abad ke-21 adalah diplomasi kebudayaan, dimotori China, mengalahkan hegemonimi Amerika Serikat yang menampilkan budaya kekerasan sepanjang abad ke-20.

Kedua, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor: 2 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017, tentang: Pembubaran HTI.

Ketiga, Pesiden Joko Widodo, menerbitkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2018, tentang: Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang terbaru, ini, ruang gerak para teroris dipersempit, karena langsung ditangkap jika ada petunjuk akan melakukan aksi, melalui barang bukti bom dan atau materi tulisan yang mendukung aksi terorisme.

Keempat, Presiden Joko Wododo, memerintah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Hasona Laoly, Menteri Komunikasi dan Informasi, Johny G Plate, Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idham Aziz, Jaksa Agung Dr T Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Polisi Boy Raflii Amar, menerbitkan Surat Keputusan Bersama, Rabu, 30 Desember 2020, berupa larangan berbagai bentuk aktifitas Front Pembela Islam (FPI).

Politisasi Islam pasti gagal

Empat langkah strategis disebutkan di atas, sudah semakin membuat ruang gerak kelompok radikal di Indonesia, terus menyempit.

Kendati demikian, PKS dan Partai Demokrat, akan tetap eksis memperalat kelompok radikal sebagai proxy AS, jika ada celah menghujat Pemerintah, akibat berbagai kebijakan yang diklaim tidak populer.

Berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh Pemerintah yang dinilai tidak populis, akan menjadi amunisi empuk kelompok oposisi, seperti PKS dan Partai Demokrat dalam menggerakkan kelompok radikal sebagai proxy AS, demi menarik simpati dalam Pemilu Presiden tahun 2024.

Erizeli Bandaro, mengatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menjadi jelas arah Indonesia ke depan, sebagai sebuah negara mayoritas berpenduduk agama Islam, tapi Indonesia tidak diseret ke dalam negara Islam.

Karena itu, langkah yang harus ditempuh Pemerintahan Presiden Joko Widodo di dalam menghadapi Pemilu Presiden tahun 2024, mengantisipasi jangan sampai muncul turbulensi politik, sebagai akibat dari kebijakan yang ditempuh, tidak diperhitungkan eksesnya secara cermat.

“Presiden Joko Widodo, telah belajar dari pengalaman di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam di dunia, dimana secara politik Islam tidak bisa disatukan dalam sebuah kekuatan politik, karena cukup banyak golongan internal,” kata Erizeli Bandaro.

Di antara golongan ada yang berbentuk organisasi maupun yang bukan organisasi di Indonesia, yaitu: Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Jemaah Tabligh, Salafi, Wahabi, Tarbiyah.

Di akar rumput, menurut Erizeli Bandaro, Tarbiyah jelas tidak sejalan dengan HTI. Namun Tarbiyah bisa sejalan dengan NU dan Muhammadiah. NU sendiri tidak mungkin bisa menerima Wahabi, Salafi dan HTI. Antara Muhammadiyah dan NU dalam beberapa hal mereka berbeda.

Misalnya, ujar Erizeli Bandaro, Muhammadiyah menerima Wahabi. Sulit bagi NU dan Muhammadiyah untuk seiring sejalan dalam prinsip. Walau setiap golongan itu secara resmi tidak menjalankan politik, namun individunya punya ambisi politik.

Mereka dari masing masing golongan Islam itu masuk ke dalam partai politik seperti PKS, PAN, PPP dan PKB, atau Partai Bulan Bintang (PBB). Sudah pasti tercipta faksi di dalam partai itu. Makanya sulit partai berbasis agama Islam, bisa solid. Itu baru satu partai. Kalau mereka koalisi, maka akan tambah ruwet lagi.

Erizeli Bandaro mencontohkan Poros Tengah yang merupakan koalisi partai Islam terbentuk 1999. Mereka bersatu ketika menjatuhkan Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden di DPR-RI/MPR-RI di Jakarta, 20 Oktober 1999.

Tetapi setelah menang, PAN (komplotan Amin Rais dan Andi Mahapatang Fatwa) yang didukung Muhammadiah bersama lainnya justru ikut menjatuhkan Gus Dur yang dari NU dalam Sidang Umum MPR-RI di Jakarta, 23 Juli 2001.

“Di Mesir juga sama.  Ikhwanul Muslimin (IM), dan Hizbut Tahrir (HT) bersatu menjatuhkan Presiden Mesir, Hosni Mubarak, 11 Februari 2011,” kata Erizeli Bandaro. “IM di Indonesia bermetamorfosa menjadi PKS.”

Tetapi setelah menang, ujar Erizeli Bandaro, HT dan IM menjatuhkan Presiden Mesir, Muhammad Mursi yang dari IM, 3 Juli 2013.

Di Libya juga sama. Waktu menjatuhkan Presiden Libya, Muammar Gaddafi, semua faksi Islam, bersatu. Setelah Presiden Gaddafi, jatuh, 20 Oktober 2011, antar faksi Islam di Libya, saling berperang.

“Bayangkanlah. Bagaimana mereka mau memimpin bangsa plural ini? Menjaga persatuan sesama golongan Islam saja, mereka tidak bisa. Tidak bisa itu bukan karena faktor suka tidak suka yang bisa didamaikan. Tetapi soal aqidah. Jadi, prinsip sekali. Masing-masing merasa paling benar, sebagai wakil dari Rasul dan Allah,” ungkap Erizeli Bandaro.

“Lantas apa agenda mereka mendirikan partai dan organisasi massa? Untuk apa? Kalau mereka sendiri saja, sadar, tidak mungkin, bisa berkuasa? Ya bisnis. Setidaknya menjelang Pemilu 2024, bisa jualan suara koalisi,” kata Erizeli Bandaro.

Dikatakan Erizeli Bandaro, “Makin besar persentase suaranya di DPR-RI dalam Pemilu  tahun 2024 mendatang, semakin besar cuan, alias fulus alias lui, dapat dari partai nasionalis yang mau mencalonkan Presiden.”

“Organisasi massa juga akan kecipratan uang dan konsesi politik, kalau ikut mendukung Calon Presiden dari partai nasionalis dan menang tahun 2024. Di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada bisnis. Mikir!” ujar Erizeli Bandaro. *

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda