Nasional post authorAju 10 Juni 2021

Erizely Bandaro: APBN Subsidi Uang Saku Rp5,4 Juta Tiap Jamaah Haji Indonesia

Photo of Erizely Bandaro: APBN Subsidi Uang Saku Rp5,4 Juta Tiap Jamaah Haji Indonesia Erizely Bandaro

JAKARTA, SP – Pegiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat politik, Erizely Bandaro, mengatakan, sama sekali tidak masuk akal Pemerintah Republik Indonesia, menggunakan dana jamaah haji untuk pembangunan infrastruktur.

“Karena faktanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN selalu mensubsidi Rp5,4 juta tiap peserta jamaah haji Indonesia yang berziarah ke Arab Saudi, tiap tahun,” kata Erizely Bandaro, Kamis, 10 Juni 2021.

Menurut Erizely Bandaro, kalau dilihat ongkos haji yang dibaiyai masyarakat hanya mencapai 50 persen dari biaya keseluruhan.

“Tiap jamaah haji dari masyarakat kebanyakan, hanya membayar Rp35 juta per orang, sementara biaya sesungguhnya sekitar Rp65 juta per orang jamaah haji. Belum lagi hitungan uang saku tiap orang Rp5,4 juta,” kata Erizely Bandaro.

Hitungannya, menurut Erizely Bandaro, sebagai berikut. Ongkos pesawat terbang ke Madinah pulang pergi Rp19 juta. Biaya visa Rp6,7 juta. Belum lagi biaya test kesehatan. Pemerintah juga beri uang saku Rp5,4 juta per jamaah. Sejak tahun 2018, hotel dan makan standar bintang empat. Makan 50 kali. “Hitung saja sendiri,” ujar Erizely Bandaro.

Erizely Bandaro, mengatakan, biaya haji plus untuk tahun 2019 ditentukan Kementerian Agama Republik Indonesia, US$8.500 atau setara Rp120 juta (kurs Rp14.300 per US$). Itu patokan harga terendah. Kalau harga sebenarnya di agent bisa US$10- US$15000 atau kisaran Rp150 juta sampai Rp200 juta lebih.

Dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang dana haji, ada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Dana Abadi Umat.

Sumber Dana Abadi Umat ini berasal dari bunga tabungan atau deposito dana haji yang terkumpul dari setoran calon jamaah haji yang belum berangkat.

Penggunaan pendapatan bunga ini untuk keperluan pendidikan dan dakwah; kesehatan; sosial; ekonomi; pembangunan sarana dan prasarana ibadah; penyelenggaraan ibadah haji. Jadi yang dipakai hanya bunganya saja. Pokok tidak boleh.

Atas dasar Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001, maka dana abadi haji itu jadi sumber bisnis rente bagi pengusaha yang ingin dapatkan uang mudah. Mari saya ilustrasikan sederhana bagaimana skema dapat uang mudah untuk bisnis.

Katakanlah kita punya proyek. Butuh dana Rp100 miliar. Kita dekat dengan penguasa. Sehingga kita punya akses kepada pengelola dana haji. Kita bisa arahkan dana haji  untuk placement (penempatan) pada bank yang dimana kita dapatkan kredit. Memang dana haji itu dijamin oleh deposito.

Tidak ada kaitan dengan loan kita. Tetapi kalau kita pinjam uang Rp100 miliar ke bank dan kita bisa giring uang haji Rp1 triliun ke bank. Masalah kredit jadi mudah.

Apalagi bunga bisa diatur. Hampir semua konglomerat yang dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014), pasti pernah menikmati deal ini.

Dari skema itu, semua stakeholder dana abadi haji kaya raya.

Pengusaha, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tokoh agama, oranisasi kemasyarakatan keagamaan. Mereka semua jadi channeling loby dapatkan skema pembiayaan kredit murah meriah dan mudah.

Tetapi apa yang terjadi? Ketika Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia (20 Oktober 24 – 20 Oktober 2024), masuk Istana Negara, kaget. Karena dana haji yang terkumpul tidak lagi sesuai dengan biaya haji yang harus dikeluarkan.

“Pendapatan dari bunga dan deposito tidak bisa meng-cover biaya haji. Malah jadi scheme ponzy. Ya, bagaimana mau cover biaya, karena bunga bisa diatur,” tutur Erizely Bandaro.

Masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh Presiden. Harus lewat politik. Maka keluarlah Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008, yang tetap jebol juga dana haji.

Akhirnya keluar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Tapi apakah setelah itu, bisa lagsung diterapkan.

“Tidak mudah. Pasti ada perlawanan dari semua stakeholder yang sebelumnya  menikmati rente dana haji. Loby sana sini. Tapi Presiden Joko Widodo, santai saja,” ungkap Erizely Bandaro.

Erizely Bandaro mengatakan, Presiden Joko Widodo, bergeming. Butuh 4 tahun kemudian barulah keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018, tentang: Peraturuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dimana memberikan mandat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola keuangan haji. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20218, maka skema subsidi dana haji bisa diterapkan.

Per Mei 2020 total dana haji Rp135 triliun dalam bentuk instrument investasi rupiah dan valuta asing. Lewat skema investasi ini, dana  haji tidak lagi rugi seperti sebelumnya. Malah untung dan jadi sumber subsidi menutup kekurangan ongkos haji.

“Contoh tahun 2020, BPKH mampu mensubsidi kekurangan dana perjalanan haji sebesar Rp6,8 Triliun. Mengapa? Karena pendapatan dari investasi tahun 2019 mencapai Rp8 triliun. Itu berkat undang-undang dan peraturan pemerintah,” kata Erizely Bandaro.

Investasi sukuk (surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasiskan syariah) dana haji di-create pasti untung dan resiko dijamin negara.

Dan itu hanya berlaku pada investasi dana haji, tidak berlaku bagi lembaga keuangan lain yang juga mengelola dana publik seperti dana pensiun. Smart cara mensubsidi tanpa perlu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Secara lambat namun pasti, kerugian dana haji sebelumnya bisa ditutupi. Tentu akan semakin cepat waktu tunggu keberangkatan haji,” kata Erizely Bandaro. *

 

Sumber: rknmedia.com/fb erizely bandaro

 

Redaktur: Aju

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda