JAKARTA,SP - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengungkapkan, bahwa ia tidak pernah memberikan dukungan tentang rencana pengadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) untuk membangun kantor perwakilan di tiap provinsi. Menurutnya rencana tersebut harus dievaluasi.
Ia dengan tegas menyampaikan jangan sampai ada pemborosan dalam penggunaan anggaran. "Saya tidak pernah memberikan dukungan kepada DPD, terhadap pembangunan kantor DPD di daerah, karena saya anggap itu pemborosan," tandas Sarifuddin saat rapat dengan Sekjen DPD RI membahas tentang rancangan dan evaluasi anggaran, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Politisi PAN menjelaskan 38 provinsi jika dibangun kantor perwakilan DPD diikuti dengan pengadaan pegawainya dimulai dengan pejabat dan staff, maka akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. "Pengadaan kantor, begitu juga dengan staf dan unsur manajemen pendukung lainnya, tentunya itu mengeluarkan biaya yang sangat besar, tidak sedikit, 38 provinsi. Ketika kantor DPD di daerah diadakan lalu yang di pusat untuk apa. Staff-staff yang ada di sini kerjanya apa," papar Sarifuddin.
Ia menegaskan agar usulan anggaran pengadaan kantor perwakilan DPD di daerah untuk dievaluasi kembali. "Makanya ketika ini diusulkan lagi penambahan anggaran untuk kebutuhan belanja operasional pengisian dan penempatan sumber daya manusia, pejabat, dan pegawai sejumlah 566 orang di seluruh kantor DPD RI, kan besar ini. Tentu ada pengangkatan baru bagi para pejabat-pejabat di kantor DPD di seluruh provinsi, nah tentunya ini perlu dilakukan evaluasi kembali, Ketua," jelasnya.
Sarifuddin menyinggung tentang temuan BPK atas penggunaan anggaran DPD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Terkait dengan masalah temuan BPK, sudah berulang kali DPD ini, tentang adanya biaya-biaya kunjungan ke luar atau ke dalam negeri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini sudah menjadi rahasia umum pak Sekjen. Ketika kawan-kawan di DPD melakukan kegiatan sedapat mungkin agar memberikan manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara," pungkasnnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap dapat membangun Kantor DPD RI di semua provinsi sehingga konektivitas antara pusat dan daerah dapat terwujud.
"ehadiran kantor DPD RI di semua ibu kota provinsi dapat mewujudkan komitmen DPD RI untuk lebih dekat dan hadir bersama-sama masyarakat daerah dalam memperjuangkan kepentingan serta aspirasi daerah," kata LaNyalla saat kunjungan kerja Pimpinan DPD RI dan Anggota PURT DPD RI ke Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (1/11/2019) silam.(nif)