Nasional post authorAju 10 September 2021

Hendardi: TWK Legal dan Konstitusional, BKN dan KPK segera Ambil Sikap

Photo of Hendardi: TWK Legal dan Konstitusional, BKN dan KPK segera Ambil Sikap Hendardi

JAKARTA, SP - Ketua Badan Pengurus SETARA Institute dan Inisiator Human Security Initatifve (HSI), Dr Hendardi, mengatakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengambil sikap.

“Agar polemik di sekitar Tes Wawasan Kebangsaan penyidik dan karyawan KPK, 18 Maret – 9 April 2021, tidak dibiarkan berlarut-latur,” kata Hendardi, Jumat petang, 10 September 2021.

Hal itu dikemukakan Hendardi, sehubungan Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 34/PUU-XIX/2021.

“Secara normatif dapat dipahami bahwa tindakan hukum KPK dan BKN menyelenggarakan TWK sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional,” kata Hendardi.

Dalam putusannya, MA juga menyebut bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur obyektif dalam sebuah test ASN maupun pengembangan karir ASN.

Ihwal tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK,  selanjutnya menjadi domain pemerintah. Organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN. Oleh karena itu BKN dan KPK dapat menjadikan dua putusan dari MK dan MA sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan.

Dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK. Energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi.

Namun demikian, problem implementasi norma, yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial.

Dikatakan Hendardi, pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN, selanjutnya dapat saja menempuh jalur yudisial melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah menerima surat keputusan pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final, yang merupakan obyek tata usaha negara.*

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda