Nasional post authorAju 11 September 2021

MK dan MA Tolak Gugatan Novel Baswedan, Permalukan Ombudsman dan Komnas HAM

Photo of MK dan MA Tolak Gugatan Novel Baswedan, Permalukan Ombudsman dan Komnas HAM Petrus Selestinus

JAKARTA, SP – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, SH, menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan komplotan Novel Baswedan, memperlakukan Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).

Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021, MK tolak gugatan 75 karyawan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 18 Maret – 9 April 2021. Jakarta, Kamis, 9 September 2021, giliran MA tolak gugatan serupa.

 TWK konsekuensi logis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang: KPK, dimana beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Karena sebelumnya Komnas HAM, dan Ombudsman, menilai TWK KPK diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Analisa Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Dinas Intelijen dan Dinas Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan.

“Sekarang, Ombudsman dan Komnas HAM, harus meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat luas di Indonesia,” kata Petrus Selestinus, Sabtu malam, 11 September 2021.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Uji Materil Nomor: 26 P/HUM/2021, tanggal 9 Spetember 2021, yaitu "Menolak Gugatan Uji Materiil" yang dilayangkan oleh Pegawai KPK nonaktif terhadap Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021, merupakan tanparan keras sekaligus harus menjadi pembelajaran berharga bagi Ombudsman RI dan Komnas HAM dalam penggunaan wewenang dan bagi 57 Pegawai KPK nonaktif dalam memilih upaya hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 26/P/HUM/ 2021 yang amarnya "Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon I, Yudi Purnomo dan Pemohon II, Farid Andhika.

“Sekaligus menutup ambisi 57 Pegawai KPK nonaktif  dapat menjadi ASN pada meskipun Tidak Memenuhi Syarat (TMS), mereka menganggap TWK KPK tidak memiliki landasan hukum,” kata Petrus Selestinus.

Hakim MK dan MA dalam putusannya, telah mempertimbangkan semua aspek, baik aspek pembentukan norma, maupun aspek pelaksanaan TWK, sehingga upaya 57 Pegawai KPK nonaktif menjadi ASN pada KPK sudah tertutup.

“Sedangkan bagi Pimpinan KPK, sudah tidak ada lagi hambatan yuridis dan psikologis untuk segera menerbitkan Surat Pemberhentian secara definitif terhadap 57 Pegawai KPK nonaktif tanpa harus menunggu hingga batas waktu berakhir,” ungkap Petrus Selestinus.

MA dalam Pertimbangan Hukumnya menegaskan bahawa Perakom Nomor 1 Tahun 2021, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021.

Sedangkan hasil asesmen TWK yang mengakibatkan Para Pemohon TMS, hal itu merupakan kewenangan Pemerintah, karena itu MA menolak Permohonan Uji Materiil Perkom Nomor 1 Tahun 2021 dimaksud.

Putusan MA dan MK dimaksud telah berimplikasi hukum pada Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman dan Rekomendasi Komnas HAM dalam soal TWK KPK, menjadi mandul atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020; Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019; Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021; Putusan MA Nomor: 26 P/HUM/2021; dan Perkom Nomor: 1 Tahun 2021.

Karena itu, sikap Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan sejumlah pihak lain yang mendesak agar Presiden Joko Widodo, mengambil alih tanggung jawab dan tetap mengangkat 57 Pegawai KPK nonaktif harus dihentikan, karena desakan itu terkandung itikad tidak baik.

Yaitu sebagai ranjau politik atau jebakan politik agar Presiden terjebak dalam suatu Perbuatan Melanggar Hukum, demi 57 Pegawai KPK nonaktif yang telah TMS dan telah diuji oleh putusan MK dan MA.

Petrus Selestinus, mengatakan, pimpinan Ombudsman dan Komnas HAM harus meminta maaf kepada Pimpinan KPK, BKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bahkan kepada Presiden Joko Widodo, karena Rekomendasi Komnas HAM dan LHAP Ombudsman yang menuduh Pimpinan KPK melakukan Maladministrasi dan Pelanggaran HAM ternyata tidak terbukti, yang terbukti justru sebaliknya dimana Komnas HAM dan Ombudsman yang melakukan Maladimistrasi ketika memproses tuntutan 57 Pegawai KPK nonaktif.

Desakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan beberapa pihak lainnya agar Presiden Jokowi memerintahkan Pimpinan KPK untuk mengikuti segala rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM dan LHAP Ombudsman terkait TWK, tidak memiliki dasar hukum apapun, karena segala peraturan perundang-undangan terkait TWK berikut proses pelaksanaannya telah diuji dan dibenarkan oleh MK dan MA dalam putusannya yang mengikat semua pihak.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi atas nama Pemerintah harus mengabaikan desakan sejumlah pihak yang bersifat politis, agar 57 Pegawai KPK nonaktif diangkat menjadi ASN pada KPK.

Kkarena Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 dan Putusan MA Nomor  26 P/HUM/2021 telah menyatakan bahwa pasal-pasal tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN dan TWK di dalam peraturan perundang-undangan adalah konstitusional (formil dan materiil). *

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda