Nasional post authorAju 11 Oktober 2021

Periksa Credit Union di Kalimantan Barat Pemuda Katolik Apresiasi Polri

Photo of Periksa Credit Union di Kalimantan Barat Pemuda Katolik Apresiasi Polri dr Karolin Margret Nathasa, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik dan Bupati Landak.

PONTIANAK, SP – Ketua Umum dr Karolin Margret Nathasa dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Christopher Nugroho, mengapresiasi kinerja Polisi Republik Indonesia (Polri) di lingkungan Polisi Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar).

Apresiasi PP Pemuda Katolik, Senin, 11 Oktober 2021, menanggapi Press Release Polisi Daerah Kalimantan Barat Nomor: 188/X/HUM.6.1.1 /2021/Bidhumas, Jumat, 8 Oktober 2021, terkait proses dan perkembangan pasca pemeriksaan terhadap beberapa Credit Union.

PP Pemuda Katolik, mengemukakan empat point. Pertama, Menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang telah memberikan perhatian khusus, serta Polisi Daerah Kalimantan Barat yang telah memperhatikan dan merespon masukan dari berbagai pihak.

Kedua, Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar memberikan pendampingan terhadap permasalahan Credit Union, sesuai tugas dan kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Credit Union di Kalimantan Barat adalah lembaga keuangan yang 100% dimiliki anggota dan dikelola oleh putra putri bangsa Indonesia

Ketiga, meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap perkembangan koperasi.

Di tengah derasnya investasi asing di industri keuangan, peran koperasi di tanah air seharusnya terus diperkuat dan diperluas sebagai penyeimbang.

Untuk itu diperlukan akomodasi, harmonisasi, dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Sehingga koperasi dapat terus bertumbuh dan berperan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi.

Keempat, mengajak semua pihak untuk terus mendukung gerakan kemandirian ekonomi rakyat yang dilakukan oleh Credit Union, khususnya dalam melayani warga masyarakat di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lainnya

Dalam siaran pers Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Drs Donny Charles Go, Jumat, 8 Oktober 2021, menyebutkan, Polisi Daerah Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya Credit Union yang melakukan kegiatan usaha selain simpan pinjam yang tidak memiliki izin resmi.

Mendapat informasi tersebut jajaran Direktorat Resesre Kriminal Khusus bergerak melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha credit union yang ada di Kalimantan Barat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Juda Nusa Putra menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa Credit Unior, ternyata ada salah satu Credit Union yang tidak bisa memberikan izin. Bahwa sampai saat ini izinnya sedang di urus.

Fakta penyelidikan yang kita lakukan Credit Union Lantang Tipo melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti Perbankan, Transfer Dana dan Asuransi.

"Setiap kegiatan tersebut harus ada izin, melakukan kegiatan tanpa izin, ini sudah melanggar aturan," jelas Juda saat Press Conference.

Credit union Lantang Tipo harusnya melakukan kegiatan simpan pinjam khusus keanggotaanya saja, tidak boleh ada orang lain yang melakukan simpan pinjam.

"Badan usaha yang melakukan kegiatan jasa asuransi perlu mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, transaksi-transaksi keuangan masuk dalam ranah perbankan, sehingga perlu pengawasan dari Bank Indonesia (BI)," ucap Juda.

Juda menambahkan, kegiatan yang tidak memiliki izin seperti Transfer Dana dan Asuransi di CU Lantang Tipo dihentikan karena tidak memiliki izin, koperasi simpan pinjam masih berjalan karena Credit Union tersebut memiliki izin.

"Kami memberikan kesempatan kepada Credit Union Lantang Tipo untuk melengkapi administrasi perijinan. Baik dari OJK dan Bank Indonesia."

"Kami menganggap kasus ini selesai, bila semua ijin dimaksud sudah mereka miliki. Sama dengan ijin-ijin usaha yang dimiliki oleh Credit union lain di Kalimantan Barat," jelas Juda.

Kepala OJK Kalimantan Barat Maulana Yasin juga menambahkan, untuk asuransi ini kalau memang mengajukan untuk kegiatan asuransi sebagaimana tugas OJK mengatur dan mengawasi dari pada industri jasa keuangan non bank termasuk asuransi memang harus mengajukan izin kepada OJK.

"Nanti kalau memang ada izin nya ya kita proses, jadi kita tidak akan mempersulit," ungkap Maulana Yasin.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalbar Jefrry Pakpahan juga menjelaskan, Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan perijinan dalam transfer dana ini.

"Seperti perseroan terbatas dan koperasi, jadi kalau memang memerlukan perijinannya bisa diajukan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan transfer dana," kata Jefrry Pakpahan.

Asisten Deputi Pengawasan Koperasi Kemenkop dan Usaha Kecil Menengah Kalimantan Barat, Suparyanto menjelaskan, credit unionini sesuai dengan izinnya adalah koperasi simpan pinjam artinya koperasi ini harus melaksanakan kegiatan simpan dan pinjam yang dilakukan kepada anggota bukan kepada masyarakat, tdak boleh koperasi simpan pinjam itu melakukan kegiatan kepada non anggotanya.

Lalu kegiatan yang tidak berizin tentu kami juga punya regulasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kementrian koperasi maupun dinas, itu hanya sebatas tindakan hukum administrasi. Jadi hanya melakukan teguran apabila koperasi tersebut tidak bisa memperbaiki temuan-temuan kita maka koperasi itu akan kita bubarkan.

Suparyanto berharap dengan adanya pertemuan ini disampaikan secara umum itu akan berdampak kepada masyarakat banyak karena koperasi itu bukan milik kelompok tertentu, koperasi milik anggota yang notabene anggotanya sampai ratusan ribu.

"Diberi kesempatan apabila nanti izinnya sudah dipenuhi tentu penyidikan ini akan ditutup. Jika koperasi ini bisa memperbaiki apa yang ditemukan oleh Polisi Daerah Kalimantan Barat, itu juga akan berdampak bagi koperasi-koperasi lain dan juga anggota merasa yakin bahwa koperasi itu memang betul-betul mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku," tutup Suparyanto, sebagaimana dikutip siaran pers Polisi Daerah Kalimantan Barat, Jumat, 8 Oktober 2021.

Ketua Bidang Ekonomi Kerakyatan Dayak International Organization, Ajonedi Minton, SE, SH, M.Kn, mengingatkan semua pihak untuk memahami Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang: Koperasi, dan kemudian diatur lebih teknis di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Nomor 15 Tahun 2015, tentang: Koperasi Simpan Pinjam atau Credit Union, dalam melihat credit union di Provinsi Kalimantan Barat.*

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda