Nasional post authorAju 12 Juni 2021

SBY, Unhan Anugerahi Megawati Profesor, Rekonsiliasi TNI dengan Soekarno Pasca 1965

Photo of SBY, Unhan Anugerahi Megawati Profesor, Rekonsiliasi TNI dengan Soekarno Pasca 1965 Ir Soekarno, Presiden Indonesia (17 Agustus 1945 - 12 Maret 1967).

JAKARTA, SP – Universitas Pertahanan (Unhan) Jakarta menganugerahkan profesor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri, Jumat, 11 Juni 2021, bentuk rekonsiliasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Keluarga Besar Soekarno, pasca Gerakan 30 September (G30S) 1965.

Soekarno adalah Presiden Indonesia periode 17 Agustus 1945 – 12 Maret 1967. Megawati Soekarnoputri, salah satu puteri Soekarno. Megawati Soekarnoputri, menjadi Wakil Presiden Indonesia, 1 Oktober 1999 – 23 Juli 2001 dan Presiden Indonesia, 23 Juli 2001 – 14 Oktober 2004.

Megawati Soekarnoputi (Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri), sekarang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), metamorfosa dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno (4 Juli 1927 – 1965).

Periode 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024, PDIP menempatkan kadernya, Joko Widodo (Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2012 – 2014), sebagai Presiden Indonesia, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014).

Universitas Pertahanan (Unhan) Jakarta sebagaimana Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Bandung, merupakan perguruan tinggi di bawah naungan TNI. Unhan Jakarta milik Kementerian Pertahanan dan Unjani Bandung milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

G30S 1965 di Jakarta

Penganugerahan gelar profesor honoris causa kepada Megawati Soekarnoputri di Unhan, Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021, sebagai upaya Keluarga Besar TNI, terutama TNI-AD, untuk melakukan rekonsiliasi dengan Keluarga Besar Soekarno.

Central Intelijen Agency Amerika Serikat (CIA AS) melakukan operasi intelijen menggunakan tangan Letnan Jenderal TNI Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Pangkostrad), melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno, lewat G30S 1965.

Soekarno mesti dikudeta lewat rekayasa G30S 1965, karena tetap bersikeras tidak mau mengeluarkan izin pertambangan tembaga dan emas di Papua kepada Amerika Serikat.

G30S 1965, membuat Pidato Nawaksara Presiden Soekarno, ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), 22 Juni 1966. Dalam perjalanan, Soeharto, Pangkostrad, melakukan penangkapan besar-besaran.

Penangkapan besar-besar terhadap sejumlah pihak yang dituding sepihak terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan memanipulasi Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966, sehingga Soekarno, meletakkan jabatannya sebagai Presiden pada 12 Maret 1967.

Soeharto naik menjadi Presiden 1 Juli 1967 hingga 21 Mei 1998, dilakukan desoekarnois, pembersihan dari berbagai unsur pemerintahan terhadap pola pikir, misi dan visi Soekarno di dalam membangun Indonesia.

Selama 32 tahun menjadi Presiden, Soeharto, telah memposisikan dirinya sebagai proxy CIA AS di Indonesia, dengan menempatkan isu PKI sebagai ideology tunggal di dalam menakuti-nakuti masyarakat.

PKI dan komunis, kemudian dianalogikan sebagai manusia tidak bertuhan. Komunis dipersepsikan secara politik sebagai penghancur bangsa dan negara.

Dinas Sejarah TNI AD, menyusun produk literasi bahwa G30S 1965 dipersepsikan sebagai pemberontakan PKI.

Belakangan, motif politik konspirasi di balik G30S 1965, terkuak. John Roosa, sejarawan dari University of British Columbia (UBC) menerbitkan disertasinya tahun 2007, menyebutkankan G30S 1965 merupakan kudeta Soeharto yang dibiayai CIA AS.

Judulnya: Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia. Disertasi John Roosa diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, menjadi: Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra, 2007).

Disertasi John Roosa tahun 2007, memperkuat analisis mantan diplomat Amerika Serikat, Peter Dale Scott (1985) dan dan sejarawan Inggris, Geoffrey Robinson (1984). Peter Dale Scoot dan Geoffrey Robinson, menyebut, dalang utama G30S 1965 adalah CIA AS menjatuhkan Soekarno dan kekuatan komunis (teori domino).

CIA AS, menurut John Roosa, Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson, bekerja sama dengan sebuah klik Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI, sehingga terjadinya G30S 1965, berupa pembunuhan 7 jenderal senior di tubuh TNI-AD, di antaranya Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Patung Soekarno di Mabes TNI

Rekonsiliasi awalnya, setelah melihat sikap tulus Megawati mewakili Keluarga Besar Soekarno, untuk melihat insiden G30S 1965 sebagai peristiwa politik masa lalu yang tidak boleh terulang kembali di masa mendatang, demi masa depan Bangsa dan Negara Indonesia.

Rekonsiliasi Keluarga Besar TNI dengan Keluarga Besar Presiden Soekarno, dimulai dari keputusan PDI ikut mengusung Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya, Mayor Jenderal TNI Sutiyoso, menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1997–2007.

PDIP mencalonkan Sutiyoso, sempat dipersoalkan banyak pihak, terutama kalangan aktifis, karena saat penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu dinihari, 27 Juli 1996, Sutiyono sebagai Panglima dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Staf di Komando Daerah Militer Jakarta Raya.

Semenjak itulah PDI terpecah dua, yaitu kubu Soerjadi dan kubu Megawati Soekarnoputri (menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP).

Sikap tulus Keluarga Besar Soekarno, pula, membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menetapkan Proklamator, Soekarno dan Mohammad Hatta, sebagai Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, dihadiri Megawati Soekarnoputri, Rabu, 7 Nopember 2012.

Kemudian, Megawati Soekarnoputri, meresmikan Patung Ir Soekarno di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Provinsi Jawa Timur, Jumat, 7 Februari 2020.

Minggu, 6 Juni 2021, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Megawati Soekarnoputri, meresmikan patung Soekarno menunggang kuda di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap, Jakarta.

Dari rangkaian ini, dapat dilihat, proses rekonsiliasi Keluarga Besar Soekarno dan TNI, berjalan secara alamiah, tanpa ada maksud terus-terusan mengungkit luka lama.

Puncaknya Megawati Soekarnoputri dianugerahi profesor honoris causa di Universitas Pertahanan, sebuah perguruan tinggi milik Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021.

Pidato Megawati

Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar kehormatan (profesor honoris causa) di Universitas Pertahanan, Jakarta, Jumat, 11 Juni 2021, Megawati Soekarnoputri, mengatakan, “Akibat peristiwa peristiwa politik tahun 1965, saya tidak bisa melanjutkan sekolah dan tentu saja karena ayah saya dilengserkan, hidup sebagai rakyat biasa."

Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947 dan tinggal di sana saat pusat pemerintahan masih berada di yogyakarta.

"Jadi praktis keluarga kami, keluarga presiden baru bisa pindah ke Jakarta tahun 1950," kata Megawati Soekarnoputri dalam pidato pengukuhannyanya sebagai profesor honoris causa, sebagaimana dikutip tempo.co dan antaranews.com.

Masa saat Soekarno dilengserkan pasca G30S 1965, menjadi hal yang sulit bagi Megawati Soekarnoputri dan keluarga.

"Tetapi akhirnya begitulah yang seperti saya katakan, roda berputar," kata Megawati.

Megawati Soekarnoputri, lantas terjun ke dunia politik hingga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tiga periode dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) hingga puncaknya menjadi presiden kelima Republik Indonesia, 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004.

"Sejarah memanggil saya untuk pertama kali menjadi anggota DPR RI sampai tiga periode. Terpotong dua tahun karena lalu menjadi Wakil Presiden, setelah itu menjadi Rresiden ke-5 Republik Indonesia," ujar Megawati Soekarnoputri.

Proses rekonsiliasi Keluarga Besar Soekarno dan Keluarga Besar TNI, menjadi catatan penting di dalam perjalanan Bangsa Indonesia, supaya kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.*

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda