Nasional post authorAju 12 September 2021

DIO/MHADN dan RKN Media Buka Posko Pengaduan Korban Mafia Tanah di Kalimantan

Photo of DIO/MHADN dan RKN Media Buka Posko Pengaduan Korban Mafia Tanah di Kalimantan Dr Yulius Yohanes, M.Si

JAKARTA, SP – Dayak International Organization/Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (DIO/MHADN) dan Rumah Kebudayaan Nasional (RKN) Media, Law Office Petrus Selestinus SH & Associates, Cilandak, Jakarta Selatan, membuka pos komando pengaduan korban mafia tanah di Pulau Kalimantan.

Sekretaris Jenderal DIO dan Ketua MHADN Provinsi Kalimantan Barat, Dr Yulius Yahanes, M.Si, Minggu, 12 September 2021, menjelaskan, posko pengaduan sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo yang telah menginstruksikan Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prawobo untuk membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat II Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia di Jakarta.

Tim Satuan Tugas Mafia Tanah Direktorat II Bareskrim Polri, koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementeri Kordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Analisa Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI).

“DIO/MAHDN lewat personil pengurus yang berprofesi sebagai advokad mendampingi para korban yang melapor kepada kepolisian setempat yang berkasnya sudah diteliiti. RKN Media lewat Law Office Petrus Selestinus SH & Associates, Cilandak, Jakarta Selatan, berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat II Bareskrim Polri, agar dijamin laporan ditindaklanjuti,” kata Yulius Yohanes.

Sedangkan apabila kasusnya rumit terutama dari potensi gejolak sosial, maka DIO/MHADN menyerahkan kepada Law Office Petrus Selestinus SH & Associates, Cilandak, Jakarta Selatan, untuk mendampingi pelaporan langsung para korban mafia tanah kepada Tim Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Direktorat II Bareskrim Polri di Jakarta.

Yulius Yohanes , mengatakan, tahap pertama DIO/MAHDN mendukung pembentukan pos komando pelaporan Law Office Petrus Selestinus SH & Associates, Cilandak, Jakarta Selatan yang segera dibentuk di Pontianak.

Selanjutnya, Sekretariat DIO/MADHN dari Pontianak, memediasi Law Office Petrus Selestinus SH & Associates, Cilandak, Jakarta Selatan, membuka pos komando pengaduan di Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Posko di Samarinda, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, di Banjarmasin, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan di Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara.

Pos komando yang diinisiasi DIO/MHADN  pada tiap ibu kota provinsi bersifat otonom dan berkordinasi langsung dengan Law Office Petrus Selestinus SH & Associates, Cilandak, Jakarta Selatan di Jakarta.

Yulius Yohanes, mengatakan, praktik para mafia tanah yang memiliki jaringan menggurita di institusi penegak hukum dan lembaga peradilan, sudah sangat meresahkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena bisa mengguncang stabilitas keamanan di dalam negeri.

“Sudah sangat meresahkan, sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Yulius Yohanes, M.Si, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Yulius Yohanes mengatakan hal itu, menanggapi jaringan televisi Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), Media, Jakarta, bekerjasama dengan Kantor Adcokat Petrus Selestinus SH dan Rekan, Jakarta, untuk membuka pos komando pengaduan para korban mafia tanah di sejumlah daerah di Indonesia.

Materi pengaduan masyarakat, dipelajari dan jika berkas lengkap, ada unsur hasil kejahatan para mafia tanah, selanjutnya dilaporkan ke institusi Polri setempat dan terus dimonitor di Satuan Tugas Mafia Tanah Direktorat II Bareskrim Polri di Jakarta.

“Langkah Kantor Advokat Petrus Selestinus dan Rekan dari Jakarta, harus kita dukung. Langkah Kepala Polisi Republik Indonesia untuk memberantas para mafia tanah, mengasumsikan, siapapun pihak yang terlibat, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yulius Yohanes.

Dikatakan Yulius Yohanes, jika para mafia tanah yang sangat merugikan dan meresahkan yang selama ini terus-terusan dibiarkan, bisa mengundang kemarahan kolektif masyarakat yang berimplikasi kepada terganggunya keamanan di dalam negeri, akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Diungkapkan Yulius Yohanes, biang kerok paling utama mafia tanah, adalah oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Setelah dikomplain para korban melalui jalur hukum, selalu mentok di institusi Polisi Republik Indonesia, dan institusi peradilan kemudian melegalkan tindakan kejahatan dilakukan para mafia tanah.

“Karena itu, personil Polri yang ditugaskan di Satuan Tugas Mafia Tanah, harus memahami dulu duduk permasalahnnya, integritas teruji. Jangan terlalu percaya dengan penjelasan oknum di Kantor Pertanahan, karena mereka akan mati-matian melakukan pembelaan diri,” ujar Yulius Yohanes.

Langkah paling utama dilakukan penyidik Satuan Tugas Mafia Tanah, pahami dulu aturan masalah pertanahan. Periksa semua dokumen warkah sebagai kelengkapan administrasi penertiban sertifkat tanah, apa ada dokumen palsu atau tidak, seperti apakah terjadi rekayasa tandatangan para ahli waris atau pemalsuan dokumen akte jual beli.

“Kalau sudah ketemu benang merahnya, langsung diminta pertanggungjawaban oknum di Kantor Pertanahan yang menjabat saat tindak kejahatan dilakukan. Oknum di Kantor Pertanahan, pasti tidak mau bertanggungjawab sendirian, sehingga semua jaringan akan terungkap di tubuh Polri, Kejaksaan dan Kehakiman,” ungkap Yulius Yohanes. *

Wartawan: Aju

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda