Nasional post authorKiwi 12 Oktober 2020 28,291

Elemen Masyarakat Gelar Aksi Lanjutan Selama Dua Hari, Jokowi : Demo Jangan Anarkis

Photo of Elemen Masyarakat Gelar Aksi Lanjutan Selama Dua Hari, Jokowi : Demo Jangan Anarkis

JAKARTA, SP - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan, bahwa  Omnibus Law UU Cipta Kerja, ruhnya untuk kesejahteraan rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan bahwa pemerintah telah memikirkan dan menetapkan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat secara umum.

Untuk itu, ia pun meminta, agar aksi-aksi yang digelar oleh elemen masyarakat menolak UU Cipta Kerja, jangan anarkis. Jokowi secara tegas, telah menginstruksikan kepada Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis agar polisi menindak tegas perusuh Demo UU Cipta Kerja.

"Saya persilakan yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi. Bukan dengan menempuh cara anarkis seperti demonstrasi dan merusak fasilitas publik," kata Presiden Jokowi.

"Kepada aparat kepolisian, saya sudah menginstruksikan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat kerusuhan," tuturnya.

 

Selain tegas, Presiden Jokowi juga memberi perintah agar Kapolri menindak pelaku pidana di unjukrasa menolak Omnibus Law. Termasuk meminta Gubernur se-Indonesia satu suara mendukung UU Cipta Kerja. Karena, diketahui, beberapa Gubernur tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menindak pelaku tindak pidana saat aksi unjuk rasa tolak omnibus law UU Cipta Kerja. Hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat internal secara virtual membahas UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10) pagi.

"Saat rapat itu, salah satunya membahas soal kericuhan yang terjadi selama aksi unjuk rasa.Perintah Presiden, aparat penegak hukum harus memproses semua yang memang melakukan tindak pidana selama aksi. Kita kan negara hukum, semua harus diproses secara hukum," kata Donny.

Selain itu, dalam rapat tersebut Jokowi juga memerintahkan para menterinya untuk lebih mengintensifkan lagi komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja. Para menteri terkait diminta terus mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar.

"Agar bisa dipahami dengan jelas, tak menimbulkan kesalahpahaman dan semua yang terlibat wajib untuk menjelaskan ke publik mengenai apa manfaatnya dan membantah berbagai hoaks tentang UU ini," kata Donny.

Jokowi juga, kata dia, meminta 34 gubernur yang mengikuti rapat itu untuk satu suara mendukung UU Cipta Kerja. Jokowi meyakinkan para gubernur bahwa UU Cipta Kerja yang ramai-ramai diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan.

"Jadi tidak ada yang dipresepsi orang selama ini bahwa ini untuk merugikan rakyat. Ini sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama agar ekonomi bisa pulih dan kembali normal," katanya.

Donny menambahkan, tuntutan demonstran agar Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja tak dibahas dalam rapat itu. Pemerintah meminta masyarakat yang keberatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman Selanjutnya

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda