Nasional post authorKiwi 12 Oktober 2020

Elemen Masyarakat Gelar Aksi Lanjutan Selama Dua Hari, Jokowi : Demo Jangan Anarkis

Photo of Elemen Masyarakat Gelar Aksi Lanjutan Selama Dua Hari, Jokowi : Demo Jangan Anarkis
Tangkap 3.862 Orang

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna yang digelar Senin sore 5 Oktober 2020.

Pengesahan RUU Omnibus Law pun mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat khususnya dari para buruh. Gelombang demo di berbagai wilayah di Indonesia mengenai penolakan UU Cipta Kerja ini pun tak terhindarkan.

Beberapa aksi unjuk rasa bahkan berakhir ricuh dan bentrok dengan petugas kemanan.

Kepolisian RI mencatat ada 3.862 orang yang ditangkap dalam rangkaian aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berlangsung pada Kamis (8/10) kemarin. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, mereka yang ditangkap kini masih berada di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Argo Yuwono membeberkan, 3.862 orang yang ditangkap itu terdiri dari beberapa kelompok yakni kelompok anarko, masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, buruh, dan pengangguran.

Mahasiswa Membantah

Mahasiswa membantah klaim Presiden Joko Widodo bahwa aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dipicu disinformasi dan hoaks di media sosial.

Koordinator lapangan aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Anas Abi Hamzah mengatakan aksi unjuk rasa disebabkan pemerintah tak transparan.

"Gerakan massa yang sebegitu banyak artinya ada ketidakbenaran dari pihak pemerintah dalam menyampaikan apa yang sedang dibuat, dalam hal ini UU Cipta Kerja," kata Anas.

Anas mengatakan minimnya transparansi dari pemerintah yang justru menimbulkan hoaks. Ia bilang pemerintah tak mampu memberikan informasi jelas terkait undang-undang tersebut.

Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu juga menjawab imbauan Jokowi untuk menempuh uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tak puas. Menurutnya, mahasiswa tak akan mengambil jalan itu dalam waktu dekat.

"Judicial review pun kita tahu siapa orang-orang yang di sana, ada orang-orang DPR juga. Itu jadi salah satu jalan yang akan ditempuh, tapi jangka panjang," ucap dia.

Anas membuka kemungkinan akan ada aksi unjuk rasa susulan. Namun ia belum bisa memastikan kapan aksi digelar. Sebab saat ini mereka sedang berupaya membebaskan demonstran yang ditangkap polisi.

Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang digelar di sejumlah daerah berujung kerusuhan. Aksi diwarnai bentrokan setelah pihak kepolisian melakukan tindakan represif.

Presiden Jokowi tak berada di Istana Kepresidenan saat demo mengepung Jakarta. Ia baru memberi keterangan sore ini dan menuding aksi dipicu hoaks.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi disinformasi substansi info dan hoaks media sosial," ujar Jokowi, Jumat (9/10) petang.

Patuhi Protokol Covid-19

Ketua Tim Koordinator Relawan Satgas Covid-19, Andre Rahadian meminta semua pihak yang terlibat aksi demonstrasi massa Omnibus Law, baik itu massa aksi maupun aparat keamanan mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 tidak melonjak tajam.

"Lepas dari persoalan pro kontra, lepas pula dari persoalan substansial yang ada dalam UU Cipta Kerja, saya mengkhawatirkan situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda bangsa kita," kata Ketua Tim Koordinator Relawan Satgas Covid-19, Andre Rahadian, di Jakarta, Jumat (9/10).

Andre mengatakan selama dirinya bergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bersama banyak elemen masyarakat, kegiatan demonstrasi massa ini lah yang paling mengkhawatirkan karena banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Kondisi ini adalah ladang subur penyebaran Covid-19, utamanya melalui droplet.

"Kami hanya dapat berdoa semoga semua demonstran dan aparat dalam keadaan imun tubuhnya baik. Jika ada yang lemah, saya pastikan akan sangat mudah terpapar Covid-19," ujar Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni UI (ILUNI).

Andre mengerti bahwa ada pesan yang harus disampaikan oleh peserta aksi, namun di tengah kondisi pandemi ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

"Imbauan saya, tolong tetap memakai masker. Itu yang paling utama, jika menjaga jarak menjadi sesuatu yang sulit dihindarkan. Lebih baik lagi jika selalu sadar posisi dalam kerumunan untuk menjaga jarak," tegasnya.

Andre menyerukan kepada aparat yang bertugas di lapangan untuk bisa menjadi contoh bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Kadang kondisi lapangan mengharuskan dilakukannya penegakan hukum untuk menertibkan aksi, namun protokol kesehatan tak boleh diabaikan.

"Terutama ketika melakukan aksi penangkapan terhadap para demonstran. Tolong, janganlah para demonstran ‘ditumpuk’, dikumpulkan berdesak-desakan. Ingat. Sekali lagi ingat! Virus Corona belum hilang. Ia masih menjadi ancaman serius yang sewaktu-waktu bisa menyerang siapa saja yang abai terhadap protokol kesehatan. Kita tidak ingin semuanya akhirnya habis terpapar corona," ujarnya.

Andre mengatakan tim relawan siap bekerjasama dengan aparat untuk melakukan pengetesan masal terhadap masa aksi maupun aparat untuk menghindari terjadinya kluster baru di banyak daerah yang melakukan demonstrasi.

Para relawan sangat khawatir kondisi pandemi semakin memburuk dan korban semakin meningkat karena selama ini sudah melewatinya dengan penuh emosional.

"Kami mengawal pasien yang terpapar corona dengan armada ambulans. Ada kalanya, kami terhibur ketika mereka sembuh dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Tak jarang, kami ikut berduka ketika korban yang coba kami bantu, akhirnya meninggal dunia," tambahnya. (ant/cnn/pas/tik)

Halaman Selanjutnya

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda