JAKARTA, SP – Presiden Prabowo Subianto berniat untuk membuat penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur. Nantinya penjara tersebut akan dibuat di sebuah pulau mirip Alcatraz yang dikelilingi hiu.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat meluncurkan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka gak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu," kata Prabowo di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Presiden merasa geram dengan ulah koruptor. Menurutnya dalam pembangunan negara, para koruptor menjadi batu sandungan yang bahkan menyusahkan masyarakat.

Baik guru, dokter, perawat, hingga petani, semuanya menjadi kesusahan karena para koruptor menyalahgunakan dana-dana yang harusnya disiapkan bagi program-program kesejahteraan rakyat.

"Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah," katanya.

Presiden tak ingin Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk para koruptor. Dia ingin para koruptor ini dilawan secara bersama-sama.

"Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu," tegas Prabowo.

Presiden kembali menekankan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan tegas dia menyatakan bakal maju pantang mundur dalam memberantas koruptor.

Bahkan ia rela mempertaruhkan nyawanya sehingga praktik buruk itu bisa dihentikan di Indonesia dan tidak berlanjut ke generasi penerus bangsa.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru yang akan membantu saya," kata Presiden.

Maka dari itu, Kabinet Merah Putih diinstruksikan untuk bisa melakukan efisiensi agar dana-dana yang harusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat bisa dioptimalkan dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Meski ada saja menurut Presiden yang menentang kebijakan efisiensi, namun sebagai Kepala Negara ia menyatakan pemerintahannya kini sudah berada di jalur yang benar untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Presiden juga menyampaikan harapannya bagi dunia pendidikan agar ketika dioptimalkan setiap programnya bisa membantu pemerintah untuk melawan serta memberantas korupsi sebagai tantangan utama dalam memajukan negara.

Menurut Presiden, korupsi hanya membawa kehancuran suatu negara. Tidak ada negara yang kaya jika korupsi marak.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor, mereka harus mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat, saya tidak takut mafia manapun," katanya.

Seperti diketahui, Indonesia memang membutuhkan penjara baru karena tingkat keterisian yang sudah melebihi kapasitas.

Menurut Keterangan di laman Sekretariat Kebinet Indonesia, jumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Pada tahun 2023, terdapat sekitar 526 Lapas dan Rutan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah kapasitas sebanyak 140.424 orang.

Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya sekitar 492 Lapas dan Rutan dengan jumlah kapasitas sebanyak 130.446 orang. Adapun jumlah penghuni Lapas dan Rutan saat ini adalah sebesar 265.897 orang, sehingga masih mengalami overcapacity sebesar 89,35 persen.

Adapun memenjarakan koruptor di pulau terpencil sebelumnya pernah dilakukan di awal era Reformasi. Sejumlah koruptor dikirim ke penjara di Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah.

Setelah itu, koruptor tak lagi dikirim ke Nuskambangan. Namun pada Mei 2023, KPK mengusulkan agar koruptor dipenjara di Lapas Nusakambangan.

Wakil Ketua KPK waktu itu, Nurul Ghufron, mengungkapkan bahwa lapas untuk narapidana kasus korupsi dianggap kurang memberikan efek jera yang cukup, sehingga KPK mempertimbangkan lokasi alternatif. Salah satunya adalah Lapas Nusakambangan.

Ghufron mengatakan, bahwa wacana tersebut muncul setelah adanya hasil kajian yang dilakukan oleh KPK. Meskipun begitu, kajian tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi keputusan final.

Menurutnya, penjara di tempat lain mungkin dianggap biasa-biasa saja, sehingga diperlukan lokasi yang lebih menakutkan dan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para koruptor.

Apalagi sejumlah koruptor bisa tetap hidup mewah di penjara, seperti misalnya terpidana kasus suap jaksa, Artalyta Ayin Suryani hidup bak ratu di Penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia membangun ruangannya dilengkapi AC dan semua fasilitas seperti layaknya rumah.

Kemudian ada pula terpidana suap pajak Gayus Halomoan Tambunan, yang bisa plesiran ke Bali nonton turnamen tenis internasional WTA Tour pada November 2010 saat dipenjara di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok. (ant/tem)