Nasional post authorBob 13 Juli 2020 58

Petahana Dilarang Menyematkan Identitas Pribadi di Bansos, Bawaslu Temukan Potensi Pelanggaran

Photo of Petahana Dilarang Menyematkan Identitas Pribadi di Bansos, Bawaslu Temukan Potensi Pelanggaran Petahana Dilarang Menyematkan Identitas Pribadi di Bansos, Bawaslu Temukan Potensi Pelanggaran

Mendagri, Tito Karnavian

Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan

JAKARTA, SP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melarang petahana yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 menyematkan identitas pribadi pada bantuan sosial yang dibagikan ke masyarakat.

Tito mengatakan petahana tidak boleh menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan mereka maju pada ajang pilkada.

"Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” kata Tito, Senin (13/7).


Menurutnya, bantuan sosial di saat pandemi tidak mungkin dihentikan, sebab bansos tersebut merupakan bagian dari bantuan pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial Covid-19.

“Sasaran bansos itu kan menyangkut fasilitas kesehatan, penanganan dampak sosial-ekonomi Covid-19, sosial safety net. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang harus dilakukan secara paralel,” kata dia.

Untuk meraup simpati pemilih menurut dia seharusnya pada calon kepala daerah lebih menunjukkan adu gagasan terhadap penanganan Covid-19 beserta dampak sosial-ekonominya.

“Kepala daerah akan all out menangani Covid-19, sebaliknya bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan," ucap Tito.

Sehingga, lanjut dia persaingan pada pilkada akan menjadi lebih sehat sebab para kontestan sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat lewat pertarungan ide dan gagasan terkait Covid-19.

Kemudian, pilkada di 270 daerah itu bisa menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas dengan kemampuan memimpin di saat krisis.

“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan. Tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” pungkas Tito.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengungkap, potensi politisasi bantuan sosial untuk masyarakat ini sudah muncul di beberapa daerah.

"Tentu dari Bawaslu akan mengantisipasi potensi permasalahan. Tadi misalnya politisasi bantuan Covid, ini memang sudah muncul di beberapa daerah," ujar Abhan dalam Webinar membahas Pilkada serentak, kemarin.

Abhan mengatakan, dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, ada 200 daerah di mana petahana dapat maju kembali. Bawaslu mendorong para petahana ini tidak memanfaatkan bantuan Covid-19 demi suara di Pilkada.

"Bakal calon yang berpotensi calon petahana ini, tidak memanfaatkan bantuan Covid untuk kepentingan politik praktis pilkada 2020. Petahana sudah banyak akses dibanding pendatang baru. Saya kira harus fair di dalam tahapan Pilkada 2020," ujarnya.

Abhan menuturkan, di beberapa daerah Bawaslu telah melakukan sosialisasi. Bawaslu sudah memberikan teguran kepada kepala daerah yang memberikan bantuan sosial atas nama pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada.

Dia mengatakan, seharusnya bantuan sosial itu ditulis dari bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun, telah ditemukan beberapa yang menempelkan wajah sendiri bakal calon petahana yang sudah dapat rekomendasi partai.

"Ada stiker yang ditempel dan kebetulan mereka dapat rekomendasi parpol artinya sekian persen bakal calon, ditempel gambar mereka bersama-sama kebetulan inkumben sama-sama akan maju semua ini jadi persoalan," kata dia. (ant/rep/jee)

 

 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda