Nasional post authorBob 14 September 2021

490.217 Sekolah Lakukan PTM Terbatas, Nadiem: Daerah PPKM Level 1-3 Jangan Ragu

Photo of 490.217 Sekolah Lakukan PTM Terbatas, Nadiem: Daerah PPKM Level 1-3 Jangan Ragu TINJAU PTM - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makarim meninjau simulasi pembelajaran tatap muka di SD Muhammadiyah Jogokariyan, Yogyakarta, Selasa (14/9). ANTARA FOTO/Luqman Hakim

YOGYAKARTA, SP - Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makarim meminta sekolah di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 sampai 3 tidak ragu menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Tercatat, sebanyak 490.217 sekolah telah melakukan PTM terbatas.

"Semua (sekolah di wilayah PPKM) level 1 sampai 3 boleh tatap muka sekarang juga," kata Menteri Nadiem seusai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (14/9).

Menurut Nadiem, sekolah tidak perlu menunggu sebagian besar siswa dan guru divaksinasi, meski hingga saat ini vaksinasi tenaga pendidik atau guru telah mencapai 60 persen.

"Tidak perlu menunggu itu," ujar dia.

Ia menuturkan bahwa capaian vaksinasi tidak menjadi kriteria sekolah dapat menggelar PTM. Sebaliknya, sekolah yang seluruh gurunya telah memperoleh vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua justru wajib menyediakan opsi PTM.

Meski demikian, ia menegaskan keputusan siswa mengikuti PTM harus berdasarkan persetujuan orang tua.

"Dan orang tua tidak boleh dipaksa. Keputusan terakhir itu ada di orang tua. Kalau orang tua maunya pembelajaran jarak jauh (PJJ) silakan," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Nadiem juga menegaskan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 memberikan keleluasaan bagi daerah terkait teknis pelaksanaan PTM.

SKB 4 Menteri, sambung dia, hanya mengatur batasan jumlah siswa di ruang kelas yakni 18 anak untuk SD, SMP, SMA, dan lima anak untuk PAUD, kemudian kewajiban penerapan prokes, meniadakan aktivitas kantin serta kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara.

"Sama sekali tidak ada isi atau muatan yang berhubungan dengan berapa hari dalam seminggu boleh sekolah atau berapa jam diperbolehkan sekolah," ujar dia.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dibebaskan sepenuhnya untuk keperluan persiapan PTM.

"Kami bebaskan untuk semua persiapan tatap muka. Jadi harapan kami baik pemda maupun kepala dinas benar-benar ada konsiderasi (pertimbangan) juga terutama untuk sekolah-sekolah swasta yang sekarang sangat terpukul secara ekonomi," kata Nadiem.

Terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Pauddasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri mengatakan, sebanyak 490.217 sekolah telah melakukan PTM terbatas.

“Sebanyak 490.217 sekolah di wilayah PPKM level satu hingga tiga yang diperbolehkan. Tapi kecepatan daerah dalam melakukan PTM terbatas sangat bervariasi,” ujar Jumeri dalam keterangannya, Selasa.

Jumeri mengatakan, saat ini Provinsi Aceh menduduki peringkat teratas dalam pelaksanaan PTM terbatas, yaitu sebanyak 81 persen. Secara nasional, kata Jumeri, sekolah yang sudah melakukan PTM terbatas berjumlah 50 persen dari jumlah sekolah yang sudah diizinkan melakukan PTM terbatas.

Sebagian besar komponen pemerintah daerah, pemerintah pusat, guru, peserta didik, dan orang tua, sudah punya tujuan yang sama, yaitu agar sekolah segera bisa dibuka.

“Kami sudah satu frekuensi untuk segera membuka sekolah, untuk merelaksasi anak-anak kita, menolong anak-anak kita. Soal beda waktu membuka ini hanya soal perbedaan pertimbangan daerah,” kata dia.

Perkuat Koordinasi untuk Vaksinasi

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, prioritas vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan tetap berjalan. Pihaknya selalu mengingatkan kepada Dinas Kesehatan di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, kota, untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mempercepat vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan.

“Jadi kita dorong untuk menunjang upaya kita dalam melakukan pembelajaran tatap muka,” kata Nadia.

Proses PTM mengacu pada surat keputusan bersama empat menteri yang pernah diluncurkan sebelumnya.

“Jadi tidak ada syarat seorang murid ataupun siswa harus divaksinasi dulu untuk bisa mengikuti PTM,” kata Nadia.

Dia menyatakan bukan hanya vaksinasi saja yang didorong, tapi juga upaya-upaya memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

“Artinya jika kemudian ada kasus positif bagaimana melakukan penelusuran kontak, melakukan testing, hubungan dengan puskesmas setempat, atau faskes mana yang akan ditunjuk. Ini merupakan langkah awal bagaimana menyiapkan wahana pendidikan untuk siap melakukan pembelajaran tatap muka,” ucap Nadia.(ant)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda