Nasional post authorKiwi 14 Oktober 2021

Ditetapkan Tersangka Kasus Anoda Logam Antam, Siman Bahar Gugat KPK

Photo of Ditetapkan Tersangka Kasus Anoda Logam Antam, Siman Bahar Gugat KPK

JAKARTA, SP - Direktur PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin, menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengusaha kelas kakap asal Kalbar ini tak terima dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Tbk) atau Antam dengan PT Loco Montrado tahun 2017.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan kepada KPK itu terdaftar dengan nomor surat 90/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL yang diajukan pada 22 September 2021.

Dalam petitum permohonan praperadilannya, Siman meminta majelis hakim menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Nomor: B/2883/DIK.00/23/08/2021 pada 23 Agustus 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

"Menyatakan batal dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon (KPK) yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon," demikian bunyi salah satu petitum dikutip pada Kamis (14/10).

Dalam gugatannya, Siman juga menuntut KPK agar menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/40/DIK.00/01/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021.

"Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya," kata Siman dalam petitumnya.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Siman Bahar oleh KPK.

"Informasi yang kami terima, benar yang bersangkutan ajukan praperadilan," kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/10).

Diketahui, KPK memang tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Tbk) atau Antam dengan PT Loco Montrado tahun 2017. KPK menetapkan kasus ini ke tahap penyidikan pada Agustus 2021. Namun hingga saat ini, KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK belum dapat menjabarkan mengenai konstruksi lengkap perkaranya, pasal yang disangkakan serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini akan kami sampaikan secara rinci ketika dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka," kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (13/10).

Hal itu sebagaimana kebijakan pimpinan KPK era Firli Bahuri yang hendak mengumumkan tersangka berikut konstruksi lengkap bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.

Ali mengatakan, hingga saat tim penyidik KPK masih terus melengkapi dan mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan kasus tersebut, diantaranya memeriksa sejumlah saksi serta upaya paksa penggeledahan dan penyitaan berbagai barang bukti di beberapa lokasi seperti di Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.

Lembaga antirasuah ini berharap selama proses penyidikan perkara berlangsung, masyarakat turut serta memantau dan mengawasinya.

"Kami pun akan selalu menyampaikan setiap perkembangannya kepada publik sebagai wujud transparansi kinerja KPK," ujar Ali.

Sempat Digeledah

Sebelumnya pada Jumat, 17 September 2021 lalu, KPK diketahui sempat menggeledah PT SIMBA di Dusun Coklat, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Perusahaan yang bergerak di bidang pergudangan dan dermaga tersebut diketahui milik Siman Bahar.

Dalam pengeledahan itu, sejumlah petugas berseragam dan id card KPK datang ke PT SIMBA menggunakan empat mobil dengan dikawal pihak kepolisian.

Dikutip dari jurnalis.co.id, ada dua ruangan di kantor PT SIMBA yang digeledah. Penggeledahan mulai dari sekitar pukul 10.45 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Satu unit komputer yang terletak di lantai satu juga sempat dioperasionalkan petugas KPK, bahkan sangat lama.

Hingga kini belum diketahui secara pastoi berkaitan dengan apa penggeledahan di perusahaan yang juga milik Siman Bahar tersebut.

Dirut PT SIMBA, Tan Tjun Hwa ketika dikonfirmasi mengatakan memang dirinya hadir saat tim KPK melakukan penggeledahan. Tetapi dia tidak mengetahui terkait kasus apa penggeledahan itu.

Sementara Plt Jubir KPK, Ali Fikri ketika dikonfirmasi belum mau membeberkan perihal pengeledahan tersebut.

“Pada waktunya nanti akan kami jelaskan ya,” ujar Ali Fikri.

Selain itu, KPK dikabarkan juga menggeledah sebuah kantor money changer di kawasan Jalan Gajahmada Pontianak milik Siman Bahar. Di sini, KPK membawa sejumlah dokumen-dokumen penting.

Penggeledahan kemudian berlanjut menyasar ke rumah Saman Bahar di Jalan A Yani Pontianak pada malam harinya, namun Siman Bahar sedang tidak berada di rumah.

Kabar lain menyebut Siman Bahar juga diduga terlibat bersama perusahaan lain dalam kasus impor emas senilai Rp47 triliun dari Singapura yang masuk ke Indonesia. Dimana telah terjadi dugaan manipulasi pajak.

Dukung Upaya KPK

Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi (LAKI), Burhanudin Abdullah mengatakan sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK di Kalimantan Barat.

“Tentunya saya melihat apa yang dilakukan ini sangat baik dan selaras dengan semangat pemberantasan korupsi,” katanya, Kamis (14/10).

Burhan juga menilai, pemberantasan korupsi yang diduga melibatkan Suman Bahar juga membuktikan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak tebang pilih.

“Tentunya ini sangat baik, jadi ini membuktikan bahwa semua orang sama di mata hukum. Masyarakat Kalbar pastinya sangat mendukung,” sebut Burhan.

Dirinya berharap, dengan adanya kasus ini dapat membuka mata masyarakat untuk tidak melakukan praktik korupsi.

“Siapapun jika terbukti melakukan tindakan korupsi tentunya pasti akan terbukti pada waktunya, jadi saya imbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan korupsi,” imbuhnya. (jee/ant/ien/brk/jur)

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda