Nasional post authorAju 14 Oktober 2021

Panglima Jambul: Jaringan MRS dan Kelompok Radikal Eksis di Pemilu Presiden 2024

Photo of Panglima Jambul: Jaringan MRS dan Kelompok Radikal Eksis di Pemilu Presiden 2024 Nuril Arifin Hussein

JAKARTA, SP – Pengamat politik dan hukum di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Tobias Ranggie SH (Panglima Jambul), mengatakan, jaringan Mohammad Rizieq Shihab (MRS) dan kelompok radikal, tetap akan eksis di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2024.

MRS identic dengan Front Pembela Islam (FPI) yang sudah dibubarkan terhitung Rabu, 30 Desember 2020, menyusul pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) didasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

“Calon Presiden dan atau partai politik, akan menggunakan jaringan MRS dan atau isu-isu yang sering digunakan jaringan ini, dalam menarik simpati masyarakat pemilih. Ada simbiosis mutualis di dalamnya,” kata Panglima Jambul, Kamis pagi, 14 Oktober 2021.

Panglima Jambul mengemukakan hal itu, menanggapi The Intercep, Rabu, 13 Oktober 2021, memiliris langkah facebook memasukkan MRS dan FPI dalam daftar hitam.

Diungkapkan Panglima Jambul, kaum politisi dan partai politik, sangat berkepentingan untuk menarik simpati kelompok dari jaringan radikal di Indonesia.

Itu bisa dilihat dari pernyataan Fadli Zon, anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perrwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang sempat mengeluarkan wacana sinis terhadap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polisi Republik Indonesia (Polri), karena selalu melemparkan isu islamfobia.

“Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas,” tulis Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa, 15 Oktober 2021.

Panglima Jambul mengingatkan semua pihak untuk tidak terlalu membuang energy di dalam wacana pembubaran Densus 88 Antiteror Polri.

“Karena secara logika akal sehat, tidak mungkin Densus 88 Antieror Polri langsung dibubarkan, hanya lantaran ulah manuver politik seorang Fadili Zon. Fadli Zon itu, hanya mencari momen dan memancing reaksi di masyarakat. Jangan terpancing,” kata Panglima Jambul.

The Intercept, Rabu, 13 Oktober 2021,  mengumumkan puluhan nama yang berasal dari Indonesia termasuk Habib Rizieq dan FPI dengan kategori 'hate' atau yang pembenci.

Dereten organisasi Indonesia lainnya yang masuk dalam daftar hitam Facebook adalah

Majelis Mujahidin Indonesia, Bayyinah Media, Hilal Ahmar Society Indonesia, Jemmah Anshorut Tauhid, Khandaq Media News, Mujahidin Indonesia Barat.

Mujahidin Indonesia Timur, Forum Umat Islam, Front Jihad Islam, Front Mahasiswa Islam.

Front Santri Indonesia, Hilal Merah Indonesia, Laskar Pembela Islam, Majelis Pembela Rasulullah, Mujahid Pembela Islam, dan Serikat Pekerja Front.

Sementara beberapa nama pentolan FPI masuk daftar hitam seperti Novel Chaidir Bamukmin, Slamet Ma'arif dan Munarman. Menantu Habib Rizieq, Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas juga termasuk di dalamnya.

Salah satu nama yang jadi sorotan juga Habib Bahar bin Smith.

Untuk menekan isu berkaitan dengan teroris, facebook memiliki deretan nama dan organisasi yang masuk dalam daftar hitam di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“Facebook menempatkan pengguna pada posisi yang hampir mustahil dengan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak dapat mengunggah tentang kelompok dan individu yang berbahaya,” kata Co-director Brennan Center for Justice's liberty yang meninjau materi, Faiza Patel.

"Tetapi kemudian mereka menolak untuk mengidentifikasi secara terbuka siapa yang dianggap berbahaya".

Posisi Partai Keadilan Sejahtera

Pendiri Banser Nahdlatul Ulama (NU), Nuril Arifin Husein atau Gus Nuril, mengungkap dalam sebuah tulisannya tentang riwayat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dua kelompok ini, dalam ulasan Gus Nuril, merupakan sayap politik dari kaum Wahabi di Indonesia.

“PKS itu sayap politik Wahabi yang ditugaskan merebut pemerintahan lewat jalur demokrasi. Setelah PK yang digulirkan Suripto tidak laku. Lalu ada sayap HTI, ini merupakan pasukan pemukul yang bersiaga “jika kondisi sudah siap” dialah yang selama ini disebut sebagai sel tidurnya ISIS,” ungkap Gus Nuril kepada suaradewan.com, Kamis, 29 Juni 2017.

Diterangkan pula bahwa ISIS merupakan sempalan dari HTI. Dan HTI itu hasil kawin silang antara Ikhwanul Muslimin Turki dan Wahabi Arab. Diceritakan, ketika pertama kali masuk ke Indonesia, IM diterima oleh bidannya Habib Husein Al-Habsyi.

“Dan oleh Habib Husein Al Habsyi yang di jaman Pak Harto dulu pernah ngebom Candi Borobudur, lalu dilahirkan organisasi politik. Mereka merencanakan menguasai Indonesia lewat berbagai jalur politik,” lanjut Nuril Arifin Husein.

Melalui jalur demokrasi, mereka kemudian masuk dan mendirikan Partai Keadilan, atau PK. Tetapi dalam pemilu demokrasi ternyata kurang mendapatkan sambutan, maka PK yang dipimpin oleh Nur Mahmudi, kemudian melakukan tiwi kromo menjadi PKS, yang dikomandoi oleh Hidayat Nur Wahid.

Di bawah Hidayat Nur Wahid, PKS bisa menyusup ke kubu NU, bahkan keluarga Gus Sholahudin Wahid pun sudah mulai ada putranya yang masuk PKS.

Belakangan, isu santer semakin kencang, ketika muktamar di Jombang, PKS dan konon Yusuf Kalla ikut mengarsiteki kubu Prof DR KH Hasyim Muzadi dan Gus Sholah (Sholahudin Wahid Hasyim).

Di samping sisi politik yang memasuki orbit demokrasi Indonesia, sehingga mampu memicu munculnya Peraturan Daerah (Perda) syariah di mana-mana hingga mencapai ratusan Perda, kelompok Wahabi dan Ikhwanul Muslimin ini kemudian melahirkan kawin silang bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Kelompok ini sebenarnya memiliki makna mengerikan, yaitu hizbut artinya pasukan, barisan atau tentara, tahrir adalah pembersih atau pembebas. Jadi, HTI artinya tentara pembebas Indonesia,” jelas Nuril Arifin Husein.

Dikatakan lanjut Gus Nuril, mereka memiliki pandangan bangsa Islam di Nusantara ini dijajah oleh pemerintah Indonesia yang menggunakan dasar thogut sebagai bentuk azas-nya. Jadi Pancasila itu thogut alias setan.

Pemimpinnya penjajah. Maka misi yang dibawanya adalah menjadi negara theologi alias Indonesia sebagai negara Islam dengan sistem khilafah yang wahabiyah.

Group ini juga mengintrodusir kelompok militan tersembunyi yang selama ini menjadi pelahir teroris, yaitu kelompok yang mengklaim dirinya salafy. Padahal salafy itu sebenarnya adalah para ulama yang lahir setelah zaman nabi, yaitu yang terkenal sebagai “salafus sholeih”.

“Salafy yang ini lahir sekitar abad ke 20, atau bareng dengan kemerdekaan Arab Saudi sekitar tahun 1924-an. Mereka mengklaim sebagai kelompok salaf yang boleh mengkafirkan kelompok lain. Mereka menguasai perumahan-perumahan, kemudian dijadikan basis pertahanan,” terang Nuril Arifin Husein kembali.

 

Mereka tersembunyi dan susah dideteksi karena bergerombol dalam sebuah group perumahan tersendiri, mendirikan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sendiri. Kelompok ini sangat intens mendirikan sekolah-sekolah dan pengajian-pengajian, mendirikan rumah rumah mengaji, dan menduduki masjid-masjid,” sambung Nuril Arifin Husein.

Geng Tripel S

Di samping kelompok salafi, lanjutnya lagi, juga ada yang bernama Majlis Tafsir Alquran (MTA), yang berpusat di Solo, dipimpin oleh Asukino atau Ahmad Sukino. Kelompok ini menawarkan kajian Quran dengan tafsir “sak wudele dewe” sehingga mengkafir-kafirkan sesama muslim.

“Di zaman Presiden Soeharto (1 Juli 1967 – 21 Mei 1998), kelompok ini dengan kelompok radikal lainnya dikendalikan oleh tokoh Tentara Nasional Indonesia yang berpengaruh, yaitu Tripel S, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Syafri Samsudin dan Sudi Silalahi,” ujar Nuril Arifin Hussein.

Di bawah kendali Tripel S, pertumbuhan kelompok radikal itu dapat ditekan atau tidak mampu mengembangkan sayap. Namun justru di jaman pemerintahan SBY lah kelompok ini semakin mengembang di mana-mana.

“Kelompok Wahabi ini juga menyusup dan ikut besar di pekarangan Muhammadiyah. Bahkan banyak guru guru Muhammadiyah yang menjadi PKS. Maka wajar kalau gerakan pemanasan makar 411, 313 atau 212, di dalamnya ada tokoh Amin Rais, ada Hidayat Nur Wahid,” pungkas Nuril Arifin Hussein.

“Kemudian dulu ada Gogon Sumargono, ada Fuad Bawasir. Fuad Bawasir memang tidak muncul, tetapi dia main di balik panggung, karena dia dari Golongan Karya melenting ke Gerindra. Sehingga ketika bulldog-nya kabur di makah pun “dia konon bersembunyi di rumah saudara  Fuad Bawasir di Makkah,” tambah Nuril Arifin Hussein.

Ternyata benar adanya, setelah Polisi tidak berhasil menemukan MRS buronan negara dalam kasus perempuan (janda bahenon Firza Hussein), juga penghinaan dasar negara dan adat Nusantara di berbagai daerah, tahu-tahu tokoh semacam Amin Rais, Anis dan gang-nya berfoto dan di-share bebas.

“Ini menjadi pertanda mereka sudah mentang kampuh jingga, alias menantang keberanian Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Seolah-olah mereka mengabarkan posisi dan menantang, menunjukkan markas persembunyian untuk melakukan perlawanan dari luar,” jelas Nuril Arifin Hussein.

Oleh sebab itu, tegas Gus Nuril, sebaiknya pejabat imigrasi segera mencabut paspor HBR, dan memeriksa para mantan pejabat dan pejabat yang menemui MRS di sarangnya.

Jangan sampai negara dilecehkan oleh politisi pengkianat bangsa, politisi yang akan mengganti Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem khilafah wahabiyah.

MRS sendiri tiba di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2020, dan ditangkap Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya, atas berbagai kasus, Sabtu dininari, 13 Desember 2020, dan sekarang divonis 4 tahun penjara, dimana kasus lain masih berproses.

Pengamat sosial politik dan Koordinator Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal menilai usul pembubaran Densus 88 dengan narasi islamofobia di tengah masyarakat saat ini sangat berbahaya. 

Hal itu juga menggambarkan penilaian yang sempit tentang dinamika gerakan sosial terkait penyebaran paham radikal yang sudah berkembang sedemikian rupa.

“Saya melihat narasi islamofobia yang digulirkan itu sangat berbahaya. Kita negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia yang menganut demokrasi. Menggulirkan isu islamophobia dalam penanganan aksi terorisme Densus 88 menggambarkan bagaimana yang bersangkutan tidak memahami dan sekaligus menafikan karakteristik mayoritas masyarakat muslim Indonesia yang ramah, toleran dan anti-kekerasan,” kata Syukron, dalam keterangannya, Rabu, 6 Oktober 2021.

“Tidak ada islam itu mengajarkan kekerasan, radikalisme dan terorisme. Justru paham dan gerakan-gerakan tersebut justru yang merusak citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Upaya memerangi paham dan kelompok-kelompok tersebut justru harus kita dukung bersama bukan sebaliknya,” tambah Syukron Jamal. *

Wartawan: Aju



 



Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda