Nasional post authorAju 17 Januari 2022

Pogram Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia 2022 Dianggarkan Rp451 Triliun

Photo of Pogram Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia 2022 Dianggarkan Rp451 Triliun Sekretaris Kabinet, Pramono Anung (kiri) pada Rapat Terbatas Virtual Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Minggu malam, 16 Januari 2022. Humas Setkab/Agung

JAKARTA, SP - Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Rp451 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022, khusus sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Virtual Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Minggu malam, 16 Januari 2022.

“Arahan Presein anggaran PEN Rp451 triliun terbagi jadi tiga, yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun korporasi,” kata Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto memaparkan, pemerintah akan memperpanjang insentif fiskal properti berupa Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sampai dengan Juni 2022.

“Yang sudah disetujui Presiden yang pertama terkait dengan insentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ini disiapkan bahwa perpanjangannya akan dilakukan sampai dengan Juni 2022,” terang Airlangga Hartarto.

Untuk rumah susun/rumah tapak yang nilainya Rp2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50 persen dan diperhitungkan sejak awal kontrak, dan diharapkan rumah bisa diselesaikan dalam waktu sembilan bulan. Kemudian untuk properti yang harga jualnya Rp2 - 5 miliar mendapatkan PPN DTP sebesar 25 persen.

Program berikutnya adalah pemberian fasilitas tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) khusus sektor otomotif dengan harga penjualan di bawah Rp200 juta seperti mobil Low Cost Green Car (LCGC).

“PPnBM-nya sekarang adalah 3 persen di mana di kuartal pertama diberikan fasilitas nol persen artinya 3 persen ditanggung pemerintah, di kuartal kedua itu 2 persen ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga adalah 1 persen ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3 persen,” ujar Airlangga Hartarto.

Sementara untuk otomotif dengan harga Rp200 - 250 juta yang tarif PPnBM-nya 15 persen, Airlangga menjelaskan, PPnBM akan ditanggung pemerintah sebesar 50 persen di kuartal pertama.           

“Di kuartal pertama diberikan 50 persen ditanggung pemerintah sehingga masyarakat membayar 7,5 persen dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15 persen,” ucap Airlangga Hartarto.

Program lainnya yang disetujui Kepala Negara adalah strategi front loading untuk bantuan sosial dalam rangka perluasan program bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL)/warung dan nelayan.

“Jumlah pesertanya diperkirakan sebesar 2,76 juta orang, 1 juta PKL dan pemilik warung, dan 1,76 juta nelayan/penduduk miskin ekstrem. Besaran yang diberikan sebesar Rp600 ribu per penerima. Ini akan segera dilaksanakan dan juga Bapak Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan front loading di kuartal pertama,” ujar Airlangga Hartarto.*

Sumber: setkab.go.id

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda