Nasional post authorAju 17 Mei 2021

Presiden Jangan Biarkan Poso Jadi "Ladang Pembantaian" Nyawa Manusia. 

Photo of Presiden Jangan Biarkan Poso Jadi Profil teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

JAKARTA, SP – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, mengingatkan Presiden Indonesia, jangan biarkan wilayah konflik di Poso, menjadi lading pembantaian nyawa manusia.

“Peristiwa pembantaian nyawa manusia, warga yang tidak berdosa di Poso dan sekitarnya, Provinsi Sulawesi Tengah,  masih saja terus dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dengan cara memenggal kepala lalu dibiarkan, sementara pelakunya lari ke hutan Poso,” kata Petrus Selestinus, Senin, 17 Mei 2021

Aksi pembantai terbaru terjadi pada Selasa, 11 Mei 2021 di Desa Kalimango, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulteng, yang menewaskan 4 warga petani dengan kepala dipenggal.

Aksi serupa, sebelumnya terjadi tanggal 27 November 2020, dimana Teroris MIT memenggal kepala 1 keluarga dan membakar 6 (enam) rumah tinggal di Desa Lembon Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, itupun masih meninggalkan duka dan trauma yang mendalam.

Kelompok teroris MIT sepertinya  terus bermetamorfosa dan melakukan perlawanan terhadap komitmen nasional dan internasional Negara dalam menumpas aksi terorisme.

“Mereka seolah-olah paham titik lemah Negara dalam mengatasi terorisme, sehingga mereka masih terus melakukan aksi brutal dengan membunuh warga petani tanpa henti,” kata Petrus Selestinus. 

Aksi terorisme MIT di Poso, telah berlangsung 10 (sepuluh) sejak 2020 hingga sekarang (2021), telah memakan korban ratusan nyawa, di pihak aparat TNI-Polri, warga sipil (petani) tidak berdosa dan di pihak Teroris sendiri. 

Namun demikian Negara membiarkan Poso menjadi "Ladang Pembantaian", tanpa Presiden Jokowi membuat suatu Keputusan Politik Negara tentang operasi menumpas Teroris MIT di Poso, Sulteng, secara lebih tepat dan terukur demi melindungi Masyarakat Sipil dari ancaman teror pembunuhan.

Warga masyarakat di Poso dan sekitarnya mengalami tekanan secara psikososial dan psikologis, mereka melihat ada sikap dan kebijakan Negara yang diskriminatif dalam menghadapi Terorisme, dimana ketika ada Jenderal terbunuh di Papua, Presiden Jokowi cepat mengeluarkan "Keputusan Politik Negara" mengirim pasukan TNI-Polri dengan kekuatan penuh turun ke Papua.

Sementara warga Poso dan sekitarnya sudah 10 tahun lebih sejak 2020 hingga sekarang hidup dalam suasana mencekam, tertekan secara psikososial dan psikologis di tengah ancaman pembunuhan secara biadab oleh kelompok Teroris MIT, tetapi tidak ada Keputusan Politk Negara yang serta merta dapat menghentikan aksi biadab Teroris MIT.

Pemerintah nampak masih gamang atau setengah hati dalam melaksanakan Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Terorisme, khususnya di Poso yang sudah 10 tahun tidak berhasil menumpas jaringan teroris MIT. 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai Lembaga yang diberi wewenang menyusun kebijakan dan program strategis nasional di bidang penanggulangan terorisme, belum maximal melakukan peran kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi untuk Poso.

Di samping itu, masih banyak persoalan lain seperti kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi para korban  pembunuhan di Poso olehTeroris yang prosedurenya berbelit belit melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kantornya hanya ada di Jakarta.

“Bersihkan Poso dan daerah sekitarnya dari aksi terorisme MIT dan hentikan Poso sebagai "Ladang Pembantaian" atau "The Killing Fileds" nyawa manusia yang tidak berdosa dan nyatakan secara tegas bahwa MTI adalah organisasi Teroris afiliasi ke ISIS sebagai ormas terlarang di Indonesia,” kata Petrus Selesinus. *

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda