JAKARTA,SP - Anggota Fraksi PKB DPR RI Hj Luluk Nurhamidah berharap pilkada serentak akan menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang berkulitas, sesuai harapan rakyat. Karena itu, ia mimta tak ada intervensi penguasa, bagi-bagi bansos dan money politik, sehingga demokrasi itu benar-benar bisa menghasilkan pemimpin daerah untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

"Jangan sampai pilkada seremtak 27 November 2024 ini seperti Pilpres 2024, yang sarat bagi-bagi bansos dan adanya intetvensi kepada masyarakat. Itu jangan sampai terulang," tegas Luluk.

Hal itu disampaikan Luluk dalam dialeltika demokrasi bertema “Aspirasi Parlemen untuk Pilkada Serentak Berkualitas” bersama anggota FPKS DPR RI Mardani Ali Sera, Komisioner KPU Jakarta Timur, Carlos KY Paath, dan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Hal yang sama disampaikan Mardani, jika ingin menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas maka jangan sampai ada cawe-cawe penguasa dari pusat hingga daerah, agar pilkada berjalan sebagaimana mestinya dan rakyat bisa memilih kepala daerah sesuai hati nuraninya. "Pola politik pilpres jangan terulang lagi," ujarnya.

Namun Ujang tetap optimis meski dalam surveinya indikator untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas itu kecil, karena sejak pencalonan di partai yang jadi standar adalah "Sanggup bayar berapa?" atau "Wani piro?", maka yang akan maju sebagai pemimpin pasti orang-orang yang punya modal, kapital, pengusaha, dan cuan yang besar.

"Sama halnya dengan pancalegan, maka orang-orang yang berpendidikan baik dari kalangan akademis, wartawan, dan lain-lainnya tidak mempunyai ruang untuk bisa maju menjadi pemimpin. Apalagi masyarakat sebagai pemilih masih tergantung bansos dan money politics, ya sulit. Tapi, sebagai intelektual saya tidak akan menyerah, karena perbaikan demokrasi itu dikit demi sedikit akan trerwujud. Saya yakin itu," ungkap Ujang.

Sementara itu Carlos juga menyatakan optimismenya terkait tahapan pilkada yang pendaftarannya dimulai pada Agustus - 21 September dan pelaksanaannya pada 27 November 2024 nanti akan berjalan baik.

"Soal anggaran tidak ada masalah. Tinggal memastikan daftar pemilih dari coklit hingga daftar pemilih tetap (DPT). Karena yang belum terdaftar bisa lapor ke Pantarlih (Pemutakhiran Data Pemilih) setempat. Bahkan kalau tidak masuk DPT, bisa menggunakan KTP sebagai pemilih khusus untuk memilih di 508 Kab/kota dan 37 provinsi," tambahnya.(nif)