Nasional post authorKiwi 18 September 2023

Benny Ramdhani: Lawan Oknum Bekingi Sindikat TPPO

Photo of Benny Ramdhani: Lawan Oknum Bekingi Sindikat TPPO

KUPANG, SP - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyebutkan, sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilindungi atau dibekingi oknum yang punya kekuasaan. Dia mengatakan negara tak boleh kalah dengan sindikat tersebut.

Menurut Benny, peran oknum-oknum tersebut membuat sindikat TPPO sulit disentuh oleh hukum di Indonesia. Benny mengaku sengaja buka-bukaan karena sudah banyak korban TPPO berjatuhan.

"Saya selalu sampaikan bahwa negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, hukum harus bekerja. Bagaimana mungkin negara yang memiliki aparat, tapi penempatan PMI dikendalikan oleh mafia dan sindikat. Ini memalukan," kata Benny di terminal kargo Bandara El Tari Kupang, Senin (18/9/2023).

"Saya sering katakan. Tiga tahun saya menyuarakan ini bahwa kenapa sindikat penempatan ilegal ini sulit disentuh oleh hukum karena selalu dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan," tegasnya.

Benny memaparkan kasus kematian PMI di Malaysia dalam tiga tahun terakhir sudah mencapai 2.345 kasus.

Selain itu, ada PMI yang mengalami sakit seperti cacat fisik, hilang ingatan, dan depresi ringan hingga 3.583 orang, serta ada 105.758 orang yang dideportasi. Namun dia mengatakan hampir 85 persen kasus tersebut karena PMI berangkat secara ilegal.

"Untuk NTT merupakan provinsi tertinggi dengan angka kepulangan jenazah. Rata-rata mereka berangkat pada 10 tahun hingga 12 tahun lalu secara ilegal," terangnya.

Jemput Jenasah Migran

Benny Rhamdani sendiri, ikut menjemput jenasah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yati Fatima Tusi warga Desa Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia di Malaysia, Senin.

Yati Fatima Tusi merupakan pekerja asal NTT yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia sejak 2018 dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit di Kuching Malaysia untuk melahirkan anak kedua pada pekan lalu.

Yati Fatima Tusi masuk ke Malaysia pada 2018 setelah mengurus pasport di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat bersama suaminya, Asyer Aristus Silla yang sudah bekerja di Malaysia sejak 2013 silam.

Benny Rhamdani mengatakan Yati Fatima Tusi merupakan pekerja migran asak NTT yang ke 107 yang meninggal dunia di luar negeri.

"Sesuai catatan BP2MI pada Januari-September 2023 sudah 107 jenasah pekerja migran yang dipulangkan dengan kondisi meninggal dunia ke NTT. Hal ini sangat memprihatinkan karena sebagian besar pekerja yang meninggal itu merupakan pekerja non prosedural," kata Benny Rhamdani.

Ia menambahkan dalam tiga tahun terakhir pekerja migran asal NTT yang meninggal dunia di luar negeri mencapai 420 orang pekerja.

Menurut dia sebagian besar pekerja yang meninggal itu merupakan pekerja yang pergi bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur yang berlaku.

"Kami tidak akan berhenti untuk mengkampanyekan ke berbagai tempat agar para pekerja yang bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan tidak boleh melalui jalur yang tidak resmi," kata Benny Rhamdani.

Ia mengatakan Pemerintah daerah di provinsi berbasis kepulauan ini juga harus ikut bertanggung jawab bagaimana menyiapkan lapangan kerja untuk menekan adanya pekerja yang pergi ke luar negeri secara ilegal.

Selain itu kata dia pemerintah daerah di NTT juga agar memberikan kemudahan kepada semua orang untuk bekerja ke luar negeri karena merupakan hak warga negara.

"Tingginya kasus PMI asal NTT yang meninggal dunia menjadi catatan bagi semua pihak, sehingga semua harus turun gunung untuk mengatasi terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sangat tinggi terjadi di NTT," kata Benny Rhamdani.

Lapangan Kerja Nasional

Benny Rhamdani hadir menjemput jenazah PMI asal NTT di Terminal Kargo Bandara El Tari Kupang. Jenazah PMI NTT ke-107 atas nama Yati Fatima Tusi asal Desa Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang tiba pukul 06.50 WITA, Senin 18 September 2023.

Benny terpantau sempat berbincang dengan suami almarhumah dan turut membantu keluarga memasukkan peti ke dalam mobil jenazah yang disediakan BP3MI NTT.

Ia juga mengikuti doa yang dipimpin Suster Laurentina atau Suster Kargo sebelum jenazah diberangkatkan ke TTS oleh para keluarga.

Selepas doa itu Benny di hadapan para penjemput jenazah menyinggung soal lapangan kerja bagi warga yang harusnya bisa disediakan pemerintah pusat dan daerah

“Pemerintah pusat dan daerah harus bertanggung jawab bagaimana menyiapkannya lapangan kerja dan memberikan kemudahan orang bekerja ke luar negeri,” kata dia.

PMI yang berangkat ke luar negeri secara tak resmi pun, lanjutnya, tetap menjadi tanggung jawab oleh pemerintah pusat dan daerah agar kembali bekerja dalam keadaan selamat.

“Bekerja adalah hak warga negara yang harus dipenuhi negara. Negara tidak bisa menyalahkan warga negara yang terlanjur berada di luar negeri sekalipun mereka berangkat tidak resmi. Itu tanggung jawab pemerintah,” ujar dia.

Ia saat diwawancarai menegaskan negara sebagai penjamin yang memfasilitasi dengan penempatan kerja yang resmi sesuai konstitusi pasal 27 ayat 2.

Balai latihan kerja yang representatif perlu ada di NTT yang mampu memenuhi kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan baik itu dari negara luar.

Selain itu, dukungan pembiayaan dari negara juga diperlukan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM.

Saat ini ada Undang-undang TPPO Nomor 21 Tahun 2007 dan Perpres Tentang Penanganan dan Pencegahan TPPO Nomor 22 Tahun 2021. Menurut dia perlu komitmen pengentasan TPPO karena regulasi mengenai kekuatan dan kewenangannya.

“Ya harus sungguh-sungguh dilaksanakan secara operasional oleh kementerian lembaga. Ada 24 kementerian lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan dan pencegahan TPPO,” tukasnya.

NTT sendiri menjadi provinsi tertinggi kepulangan jenazah PMI selama 3 tahun terakhir yaitu 420 jenazah. Sedangkan sepanjang 2023 ini saja telah sudah 107 jenazah dengan 4 orang yang dimakamkan di Malaysia.

Menurutnya 80 persen seluruh data itu adalah yang berangkat secara tidak resmi karena terjaring sindikat penempatan ilegal atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Rata-rata yang meninggal pun adalah yang berangkat 7 hingga 12 tahun lalu.

Rumah Murah

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal lampu hijau kepada usulan BP2MI untuk penyediaan rumah murah bersubsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI.

Hal ini disampaikan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani usai Rapat Terbatas (Ratas) bersama Jokowi. Benny mengatakan, Jokowi menyambut positif usulannya tersebut.

"BP2MI juga usulkan pembangunan perumahan murah bersubsidi untuk pekerja migran Indonesia, nah presiden respons positif," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).

Benny menyampaikan, Jokowi juga berjanji akan membahas usulan tersebut dengan kementerian terkait. Respons positif tersebut menurutnya menjadi hadiah bagi para TKI, pasalnya rumah merupakan salah satu mimpi besar mereka.

"Dia janjikan akan dibahas dengan kementerian terkait. Ini hadiah lah untuk pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Benny belum dapat menyampaikan detail perencanaannya. Selain itu menurutnya, salah satu yang juga perlu dipersiapkan adalah edukasi literasi keuangan dan disiplin menabung untuk para TKI.

Selain itu, dalam ratas tersebut, ia juga kembali menyampaikan usulan agar ada peraturan khusus terkait barang-barang milik TKI. Hal ini telah diusulkan sebelumnya olehnya pada April 2022.

"Selama ini kan tidak ada aturan yang atur secara khusus, ini menimbulkan problem dan masalah mereka, sering berhadapan dengan petugas di lapangan sering dilakukan pembongkaran barang mereka. Banyak juga barang mereka tidak kembali," kata Benny.

Oleh karena itu, Benny mendorong agar aturan ini harus disetujui, salah satunya usulan adanya relaksasi terhadap barang milik TKI.

Ia pun mencontohkan, misalnya relaksasi berkenaan dengan pajak, para TKI akan diberikan relaksasi US$ 1.500 tiap tahun untuk tiga kali pengiriman barang.

"Saya yakinkan presiden dan menteri kalau pekerja migran Indonesia bawa barang bekas jumlahnya terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis dan diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," katanya.  (cnn/tem)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda