Nasional post authorAju 18 November 2021

Petrus Selestinus: Tindak Tegas Polisi dan Jaksa di KDRT Valencya

Photo of Petrus Selestinus: Tindak Tegas Polisi dan Jaksa di KDRT Valencya Valencya, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dituntut 1 tahun penjara, karena memahami suaminya yang mabuk-mabuk dan main judi.

JAKARTA, SP -  Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus SH, mendesak oknum Polisi dan Jaksa yang menuntut Valencya (45 tahun) selama 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kamis, 11 Nopember 2021, agar ditindak tegas.

Valencya dituntut 1 tahun penjara, karena dituduh melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikologis, lantaran memarahi suaminya, Chan Yu Ching, karena mabuk-mabukan dan judi.

“Hati nurani Polisi dan Jaksa, sudah tumpul, harus ditindak tegas. Jaksa percaya begitu saja dengan Berita Acara Pemeriksaan abal-abal dari penyidik di Direktorat Reserse Umum Polisi Daerah Jawa Barat. Ini telah mengusik rasa keadilan hukum bagi Valencya,” kata Petrus Selestinus, Kamis pagi, 18 Nopember 2021.

Musibah yang menimpa Valencya, mengundang kemarahan meluas dari masyarakat. Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr ST Burhanuddin, telah melakukan examinasi. Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) ditugaskan, menemukan sejumlah masalah yaitu: dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan.

Baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan.

Kemudian, tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019.

Pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7 bahwa Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dengan Prinsip Kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir (2), (3), dan butir (4).

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan Penundaan Pembacaan Tuntutan Pidana sebanyak 4 kali dengan menyampaikan alasan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang.

Alasan rencana tuntutan (rentut) belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Padahal rencana tuntutan baru diajukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2021.

Diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Oktober 2021 dan persetujuan Tuntutan Pidana dari Kejati Jabar dengan Nota Telepon per tanggal 3 November 2021 namun pembacaan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2021.

Kemudian, tidak mempedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana dan perintah harian Jaksa Agung yang merupakan norma/kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara atas nama Terdakwa Valencya.

Atas dasar itu, Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini. Selain itu, jaksa yang menangani perkara dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Adapun terhadap Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ditarik ke Kejaksaan Agung, guna memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Edri Adrimulan Chaniago mengatakan, dalam rangka evaluasi, tiga penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polisi Daerah Jawa Barat yang menangani kasus tersebut kini telah dimutasi dan menjalani pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polisi Daerah Jawa Barat.

Dikatakan Petrus Selestinus, pemberitaan kasus KDRT yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Valencya, seorang Ibu Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Karawang, menjadi viral karena melalui media sosial memviralkan perlakuan tidak adil oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan pidana penjara 1 tahun, hanya karena memarahi Chan Yu Ching yang suka mabuk dan judi.

Ratapan Valencya melalui media sosial soal perlakuan tidak adil yang dialami selama penyidikan, penuntutan dan sidang di Pengadilan Negeri Karawang, membuka tabir bahwa Penyidik dan Jaksa diduga bekerja di bawah kendali pengadu Chan Yu Ching, mantan suami Valencya dengan mengubah posisi Valencya yang merupakan korban KDRT menjadi pelaku KDRT secara psikis.

Dikatakan Petrus Selestinus, lolosnya kasus KDRT Valencya hingga masuk persidangan, memperlihatkan betapa Penyidik dan Organ Wasidik dan Jaksa Penuntut Umum beserta Organ Pra-Penuntutan di Kejaksaan Negeri Karawang, tidak berjalan sesuai fungsinya.

“Organ Kejaksaan hanya percaya BAP abal-abal sebagai dasar menyusun Surat Dakwaan, untuk mengecoh Hakim dan public, seakan-akan sebuah peristiwa pidana KDRT benar-benar telah terjadi dan Valencya sebagai pelakunya,” ujar Petrus Selestinus.

Padahal yang terjadi sebenarnya adalah pelanggaran hak azasi manusia oleh Chan Yu Ching, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dimana kasus KDRT yang didakwakan kepada Valencya, berawal dari sebuah cerita fiksi, bualan Chan Yu Ching.

Kemudian oleh Penyidik dikonstruksikan sebagai KDRT dan dikemas oleh JPU dalam Surat Dakwaan, seolah-olah sebuah peristiwa pidana KDRT benar-benar terjadi. 

“Karena itu sangat tepat penilaian Pimpinan Kejaksaan Agung bahwa dalam kasus KDRT ini. Anak buahnya tidak memiliki "sence of crisis" dan dinonaktifkan serta instrumen/organ Prapenuntutan tidak berfungsi hingga perkara KDRT yang abal-abal ini lolos ke persidangan, menjadi viral dan mencoreng wajah hukum kita,” ujar Petrus Selestinus.

Petrus Selestinus mengatakan, publik dan Valencya berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kerawang membuat terang semua hal yang terjadi di lorong-lorong gelap sejak Penyidikan hingga Penuntutan Kejaksaan.

Juga melalui Medsos dan sikap arif Majelis Hakim, diharapkan dapat membongkar tipu muslihat Jaksa Penuntut Umum dalam mengkonstruksi Dakwaan dan Tuntutan yang bersumber dari BAP abal-abal dan direkayasa.

Melalui dukungan publik dan media sosial serta kearifan Majelis Hakim, Valencya berharap segera memperoleh keadilan melalui putusan bebas murni dari Majelis Hakim. 

Kasus ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua elemen yang diberi tanggung jawab memberi perlindungan bagi korban KDRT untuk menegakan harkat dab martabat kemanusiaan dan HAM.

Kasus Valencya bisa menjadi bukti bahwa kita semua lalai, Keluarga lalai; Masyarakat lalai; Polisi lalai; Jaksa lalai; dan Majelis Hakim kita lihat dulu apa putusannya nanti sebelum memberi penilaian terkait tangung jawab Hakim dalam perlindungan bagi korban KDRT.

“Sebagai konsekuensinya, adalah kita semua harus ikut bertangung jawab membebaskan Falencya dari jeratan ketidakadilan ini,” ujar Petrus Selestinus.

Kita patut mengapresiasi reaksi cepat dan responsif dari Pimpinan Kejaksaan Agung dan Polri (Kapolda Jabar), karena telah melakukan pemeriksaan terhadap semua yang terlibat (Penyidik dan JPU) dengan menonaktifkan mereka dari jabatannya masing-masing. 

“Namun demikian penonaktifan saja tidak cukup, karena itu terhadap mereka harus dimintai pertanggungjawaban pidana karena menggunakan informasi palsu untuk menghukum Valencya,” ujar Petrus Selestinus. *

 

Wartawan: Aju

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda