Nasional post authorBob 23 September 2020 66

Buat Protokol Cegah Covid-19, Anggaran Pilkada 2020 Naik Rp5,23 T

Photo of Buat Protokol Cegah Covid-19, Anggaran Pilkada 2020 Naik Rp5,23 T Buat Protokol Cegah Covid-19, Anggaran Pilkada 2020 Naik Rp5,23 T

JAKARTA, SP - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan alokasi dana untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) naik Rp5,23 triliun dari Rp15,23 triliun menjadi Rp20,46 triliun. Kenaikan terjadi karena pemerintah harus menyiapkan protokol kesehatan selama pilkada berlangsung.

"Total anggaran dari pilkada sebelum ada protokol kesehatan Rp15,23 triliun, dengan ada protokol kesehatan maka anggaran menjadi Rp20,46 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa (22/9).

Ia mengatakan bahwa dana sebesar Rp15,23 triliun akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian, sisanya sekitar Rp4,77 triliun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejauh ini, Sri Mulyani menyatakan total dana yang sudah terealisasi dari APBD sebesar Rp14,2 triliun. Angka itu setara dengan 93,2 persen dari total dana yang dianggarkan dari APBD.

"Sedang dalam proses pencairan lainnya sebesar Rp1 triliun dari APBD," imbuh Sri Mulyani.

Sementara dana dari APBN yang sudah dicairkan sejauh ini sebesar Rp941 miliar. Pemerintah pusat sedang memproses pencairan dana tahap II sebesar Rp2,84 triliun.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi belum berakhir.

Demikian juga Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung 9 Desember 2020.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Pilkada Serentak 2020 akan dilakukan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan virus corona atau covid-19.

Ia meminta KPU segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona.

Minta Ditunda Demi Kesehatan Bersama

Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) mendesak pilkada 2020 ditunda karena mengkhawatirkan ancaman penularan covid-19, meskipun diakui penundaan tersebut juga akan berdampak pada pendapatan jasa logistik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ALFI, Akbar Djohan, mengatakan walaupun potensi pendapatan jasa logistik juga akan tertunda, namun jauh lebih penting untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

"Artinya, dapat menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia dibanding pendapatan, yang masih bisa didapatkan di saat covid-19 ini hilang dari bumi Indonesia tercinta," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/9).

Akbar mengatakan, penundaan pilkada karena pandemi covid-19 bukanlah bentuk kegagalan dalam berdemokrasi. Pemerintah justru bisa dinilai tanggap melindungi rakyat dari penularan covid-19, jika menunda pilkada serentak.

"Pilkada itu kan tahapan yang orang ketemu, berkumpul, sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah. Ketika situasi covid-19 ini belum membaik, bahkan angkanya cenderung meningkat, maka walaupun nanti memutuskan untuk menunda (pilkada) itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, ataupun pemerintah gagal dalam kita berdemokrasi. Justru masyarakat akan apresiasi," terangnya.

Sebelumnya, Bawaslu mencatat selama masa pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September lalu, terjadi 243 dugaan pelanggaran terkait aturan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Menurut Akbar, kekhawatiran juga muncul lantaran dalam rancangan aturan kampanye, KPU berencana tetap mengizinkan calon kepala daerah untuk menggelar konser sebagai salah satu metode kampanye pilkada sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan peraturan.

"Bagi KPU, tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye seperti konser, karena undang-undangnya masih sama. Ini sungguh disayangkan padahal kemarin kita mencapai rekor 4.000 kasus dalam sehari. Jadi, mari kita tunda pilkada demi kesehatan bersama," ungkap Akbar, yang juga Direktur Utama PT Krakatau National Resources, anak usaha BUMN PT Krakatau Steel. (lip/lha)

 

loading...

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda