Nasional post authorAju 24 Juli 2021

Isolasi 10 Hari, Tidak Perlu Test PCR Covid-19, Gaji Dokter di China Rp22 Juta per Bulan

Photo of Isolasi 10 Hari, Tidak Perlu Test PCR Covid-19, Gaji Dokter di China Rp22 Juta per Bulan Ilustrasi test Polymerase Chain Reaction (PCR)

JAKARTA, SP – Pakar kesehatan Amerika Serikat, Dokter Faheem Younus, mengatakan, seorang yang menjalani isolasi mandiri selama 10 hari berturut-turut karena terpapar Corona Virus Disease-19 (Covid-19), tidak perlu lagi mesti mengikuti test Polymerase Chain Reaction (PCR) lanjutan.

 “Karena hanya akan membuat seseorang menjadi stres, karena terbeban pikiran apakah masih positif Covid-19 atau tidak,” kata Faheem Younus dalam twitter @FaheemYounus, Sabtu, 24 Juli 2021. Menurut Faheem Younus, kalau hasil test PCR masih dinyatakan positif, hanya akan membuat seseorang bertambah stress.

Karena itu, lebih baik tidak usah lagi test PCR lanjutan, karena kalaupun masih positif setelah isolasi mandiri selama 10 hari berturut-turut, virus Covid-19 yang bersarang di dalam tubuh seseorang, dipastikan tidak menular.

Virus Covid-19 setelah seseorang isolasi mandiri setelah 10 hari, terus melemah dan kemudian betul-betul menghilang setelah lebih dari 14 hari berturut-turut terhitung hari pertama isolasi mandiri.

Pegiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat politik, Erizely Bandaro, mengatakan, pandemi Covid-19, kita bisa membandingkan system layanan kesehatan di Indonesia, dibandingkan dengan negara maju seperti China.

Ketika Pemerintah Indonesia menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, perekonomian sektor riil yang digerakkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), langsung lumpuh yang berimplikasi terganggunya pertumbuhan perekonomian nasional.

Ekonomi nasional kita itu digerakan UMKM. Kita ambil contoh data sederhana saja.  Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang strategis karena kedekatannya dengan Jakarta,  dimana mampu memberikan kontribusi terhadap Product Domestic Product (PDB) nasional  sebesar 13 persen.

Dari 13% itu kontribusi UMKM terhadap PDRB sebesar 58 persen. Jakarta menyumbang 17,7 hingga 18 persen PDB nasional. Sebagian besar itu kontribusi UMKM. Jadi bayangkan. Dengan adanya PPKM, Jawa barat dan Jakarta benar-benar lumpuh ekonominya.

“Belum lagi Bali yang 90% PDB-nya dari sektor wisata, yang juga lumpuh dengan adanya Covid-19,” ujar Erizely Bandaro.

Pemerintah memang menghadapi dilema dalam membuat kebijakan sosial distancing atau  PPKM. Apakah utamakan sehat atau ekonomi. Keduanya tidak mungkin dicapai dalam situasi normal.

Harus ada salah satu yang dikorbankan. Jelas bagaimanapun PPKM ini akan segera berakhir dan diganti dengan protokol kesehatan ketat. Ekonomi bisa lagi bergerak. Yang jadi pertanyaanya adalah hikmah apa yang bisa diambil dari adanya kasus Covid-19 ini?

Yaitu Indonesia belum memiliki Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional (UU KSN). Yang ada hanya Peraturan Pemerintah. Jadi bagaimana mungkin negara sebesar ini tidak punya undang-undang sistem kesehatan nasional?

Apa yang dimaksud dengan undang-undang SKN?

Intinya ada tiga. Pertama, perubahan gaya hidup masyarakat. Ini upaya promotif melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Termasuk perbaikan lingkungan hidup yang sehat. Daerah kumuh harus ditata agar memenuhi syarat kesehatan. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan.

Kedua, Health Security, yaitu keamanan kesehatan. Caranya? Memperbanyak laboratorium riset untuk mengantisipasi penyakit menular.

Ketiga, membangun sistem database kesehatan nasional. Termasuk perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan gaji nakes.

Sejak tahun 2003 sudah ada Rancangan Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional (RUU SKN). Tetapi tidak pernah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Barulah tahun 2019 masuk Program Legislasi (Proglegnas) DPR. Belum juga di bahas di DPR.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini adalah bukti bahwa Sistem Kesehatan Nasional kita rapuh. Tidak ada data.

“Sehingga pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tidak terprogram. Akibatnya sedikit ada lonjakan pasien. Rumah sakit langsung full bed. Penyebaran virus corona baru varian delta yang sangat cepat,” ungkap Erizely Bandaro.

Itu bisa saja gaya hidup sebagian besar masyarakat kita tidak sehat. Makan asal kenyang. Imun rendah. Mengidap komorbid macam-macam. Belum lagi lingkungan hidup yang sebagian besar kumuh yang memang tidak sehat.

Mengapa lambat sekali proses RUU SKN? Ini pasti masalah politik. Dan politik jelas bersinggungan dengan lobi business yang tidak ingin RUU ini disahkan.

Mengapa? Bisa saja mengganggu agenda bisnis mereka. Entahlah. Jadi memburuknya dampak pandemic Covid-19 dari segi kesehatan dan ekonomi, memang by design, sistem kita tidak mendukung.

“Pegangan Presiden Joko Widodo, hanya Peraturan Pemerintah yang jelas lemah dihadapan kekuatan besar di balik big pharma. Akui sajalah. Mari secepatnya DPR kerja dan segerakan RUU SKN jadi UU SKN. Itu demi rakyat kini, dan besok,” ujar Erizely Bandaro.

Berbeda dengan di Indonesia, di China sudah ada UU SKN. Pemerintah China langsung kerja. Tahun 2008-2013 harus selesai. Ada tiga program utama Pemerintah China. Apa saja itu?

Pertama, perbaikan lingkungan hidup masyarakat. China juga ada hunian di pinggiran rel. Juga ada hunian di pinggir sungai. Tahun 2008-2013 dicanangkan revitalisasi kawasan kumuh perkotaan.

Tahun 2013 semua kawasan kumuh perkotaan rampung direvitalisasi. Kota jadi indah dan sehat.  China juga melakukan revitalisasi kawasan pedesaan sesuai standar kesehatan. Mereviltasi 50 juta rumah di pedesaan. Sehingga tidak ada lagi kawasan kumuh pedesaan.

Kedua,China memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan nasional. Rumah sakit diperbaiki dan ditingkatkan fasilitas layanannya.

Membangun rumah sakit baru di semua wilayah. Melakukan sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar dan memperbaiki gaji tenaga kesehatan. Di China dokter muda gajinya mencapi Yuan 12,000 atau Rp22 juta sebulan.

Ketiga, memperbaiki manajemen data kesehatan secara nasional. Sistem database kesehatan nasional menyatu dengan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Jadi rekam medis setiap orang ada pada e-KTP. Atas dasar itu ketahanan kesehatan nasional  dapat diterapkan. China membangun lab riset penyakit menular seperti Biosafety Level-4 Laboratory. Memperkuat keterlibatan Kampus melakukan riset obat secara luas.

Setelah itu semua rampung. Tahun 2013, barulah sistem jaminan sosial kesehatan diterapkan. Itupun ditanggung hanya 30%. Apa yang terjadi?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak pernah defisit. Selalu surplus. Mengapa?  Ya karena orang jarang sakit. Orang sehat berkat sistem kesehatan nasional.

Dikatakan Erizely Bandaro, “Surplus BPJS itu digunakan sebagai fund provider membantu rakyat yang butuh modal usaha, menjadi financial resource bagi puluhan juta UMKM.  Ya, kalau ekonomi rakyat sehat, tubuh dan jiwa juga sehat.”

Ketika pandemi Covid-19 terjadi? China sangat siap. Dalam hitungan minggu Labaratorium China sudah bisa membuat profile Virus Corona dengan sebutan Covid-19.

“Hanya 6 bulan, China sudah bangkit lagi ekonominya. Kini China merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. Itu karena politisi China tahu bagaimana mencintai rakyatnya dan melindungi rakyatnya dari sistem kapitalisme kesehatan,” ujar Erizely Bandaro. 

“Kita di Indonesia? Sejak tahun 2003 draft RUU Sistem Kesehatan Nasional dibuat. Tahun 2019 baru masuk Prolegnas DPR dan itu belum juga dibahas,” ungkap Erizely Bandaro.*

Sumber: fb erizely bandaro

 

Redaktur: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda