Nasional post authorelgiants 25 Januari 2021 266

Komjen Listyo Sigit Prabowo Dilantik Hari Rabu, Harapan pada Kapolri Baru

Photo of Komjen Listyo Sigit Prabowo Dilantik Hari Rabu, Harapan pada Kapolri Baru Wesi

JAKARTA, SP - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Argo Yuwono Polri mengungkapkan, Calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo direncanakan akan dilantik sebagai Kapolri pada Rabu (27/1). Komjen Sigit akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Dengan pelantikan itu, Sigit juga akan resmi menjadi Jenderal Berbintang Empat. Adapun Komjen Sigit, merupakan calon tunggal kapolri yang dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Kapolri saat ini, Jenderal Idham Azis.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan jadwal pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri sepenuhnya tergantung Jokowi. Ia menyebut pelantikan akan dilakukan sebelum 1 Februari 2021. "Itu sepenuhnya tergantung yang dijadwalkan oleh Presiden sebelum tanggal 1 Februari 2021," ujar Mahfud ketika dihubungi terpisah.

Sebelumnya, pihak Kesetjenan DPR mengatakan pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo akan dilakukan sebelum masa jabatan Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri berakhir. Pelantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo ditargetkan sebelum 30 Januari 2020.

"Jadi SK dan surat persetujuan sudah disampaikan dan pasti pelantikannya akan dilakukan sebelum tanggal 30 (Januari) sesuai dengan batas pensiun Kapolri," kata Sekjen DPR Indra Iskandar setelah menyerahkan SK persetujuan Komjen Sigit menjadi Kapolri ke Istana, Jumat (22/1).

Distejui DPR

DPR sebelumnya menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR. Persetujuan Komjen Sigit menjadi Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi III menyetujui Komjen Sigit menjadi Kapolri.

Adapun, Komisi III DPR RI telah secara bulat menyetujui pengangkatan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri. Semua fraksi sepakat Listyo Sigit adalah sosok yang tepat sebagai pengganti Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.

Persetujuan tersebut kemudian langsung disahkan dalam rapat paripurana pada keesokan harinya, Kamis (21/1). Selain itu, Ketua DPR Puan Maharani juga telah menyurati Istana untuk bisa melakukan pelantikan.

Listyo Sigit adalah calon tunggal yang disodorkan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Dia akan menggantikan posisi Jenderal Pol Idham Azis yang segera memasuki masa pensiun pada Februari mendatang.

Listyo adalah pria kelahiran Ambon, Maluku 1969. Sebelum dipilih sebagai calon Kapolri tunggal oleh Presiden Jokowi, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu telah melewati banyak penugasan.

Pelantikan Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri direncanakan dilakukan sebelum masa jabatan Kapolri Idham Aziz berakhir yakni pada akhir Januari 2021.

Informasi tersebut disampaikan Kementerian Sekretaris Negara melalui laman resminya pada Jumat (22/1). Dalam siaran resmi tersebut, disebutkan pula Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang didampingi Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg) Setya Utama, telah menerima surat Persetujuan DPR RI terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri dan surat DPR RI terkait Penyampaian Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (Dewas LPI) dari unsur profesional.

Kedua surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sesjen DPR RI) Indra Iskandar kepada Mensesneg di Kementerian Sekretariat Negara, di Jakarta, Jumat ( 22/1).

Selain surat yang berisi persetujuan Listyo Sigit sebagai Kapolri, Ketua DPR Puan Maharani juga menyebutkan bahwa DPR RI menyetujui beberapa nama calon Anggota Dewas LPI dari unsur profesional yaitu Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

Berdasarkan persetujuan DPR RI tersebut, selanjutnya akan ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Dewas LPI yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan unsur profesional.

Janji Manis

Komjen Listyo Sigit Prabowo sendiri saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. Sederet rencana gebrakan diutarakannya di hadapan Dewan.

Proses fit and proper test calon Kapolri yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, ini berlangsung di ruang rapat Komisi III, kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/1).

Komjen Listyo Sigit Prabowo yang mengenakan seragam lengkap hadir di gedung DPR didampingi Kapolri Jenderal Idham Azis. Komjen Sigit akan memaparkan makalah yang sudah diserahkan ke Komisi III pada hari sebelumnya. Makalah itu berjudul 'Transformasi Menuju Polri yang Presisi: Prediktif-Responsibilitas-Transparansi Berkeadilan'.

Dalam kesempatan itu, Komjen Sigit pun memamerkan soliditas Polri saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi III DPR RI. Komjen Listyo Sigit Prabowo menjelaskan para perwira tinggi (pati) Polri yang mendampinginya fit and proper test pagi ini berasal dari perwakilan tiap angkatan yang lebih senior darinya.

Komjen Sigit merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1991. Sigit menjelaskan dirinya didampingi perwakilan dari angkatan 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 dan angkatan di bawahnya.

Pejabat Polri yang menghadiri uji calon Kapolri itu di antaranya Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto, Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda Sulut Irjen Panca Putra hingga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Ahrie Sonta.

Komjen Listyo Sigit Prabowo ingin mewujudkan Polri Presisi jika kelak menjadi Kapolri.

"Merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang Presisi. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri ke depan," kata Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya saat fit and proper test dengan Komisi III DPR RI.

Komjen Sigit menjelaskan, dalam kepemimpinan Polri Presisi, akan ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing). Nantinya, pendekatan tersebut akan disertai responsibiltas dan transparansi berkeadilan.

Komjen Sigit memaparkan nantinya pemolisian prediktif tidak hanya diterapkan pada tataran strategis. Pemolisian prediktif juga akan diterapkan dalam mengambil langkah tindakan yang bersifat taktis dan teknis di lapangan.

Sementara itu, responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas kepolisian nantinya.

Sedangkan transparansi berkeadilan, kata dia, merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, proaktif, responsif, humanis, dan mudah untuk diawasi. Sehingga, pelaksanaan tugas-tugas kepolisian akan dapat menjamin keamanan dan rasa keadilan masyarakat.

Berikut 7 janji Komjen Listyo Sigit jelang pimpin Polri dengan Visi Presisi: Tak Boleh Ada Lagi Hukum Tajam di Bawah Tapi Tumpul di Atas

Sigit berjanji akan membawa Polri makin profesional dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum. Komjen Sigit mulanya bercerita mengenai saat pertama dirinya mengetahui ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Kapolri.

Dia mengawalinya dengan bersilaturahmi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, sesepuh, para pimpinan partai, hingga ke para mantan Kapolri. Menurut Komjen Sigit, silaturahmi itu sangat penting. Lewat agenda tersebut dia ingin mengetahui secara langsung seperti apa potret Polri di masyarakat dan apa harapan masyarakat ke depan terhadap Polri.

"Tentunya banyak hal yang kami dapat, ada saran, ada masukan, ada kritik, dan harapan tentang Polri ke depan bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan menjadi organisasi yang transparan dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki," kata Komjen Sigit.

"Sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya kemudian ibu tersebut diproses dan sekarang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan," sambungnya.

Sigit mengatakan, ke depan tidak boleh lagi ada kasus-kasus seperti yang dia contohkan di atas atau kasus lain yang mengusik rasa keadilan di masyarakat. Maka dari itu, lanjut Komjen Sigit, dalam kepemimpinannya nanti, hal-hal tersebut akan jadi fokus utama untuk perbaikan. Dia berharap langkah itu mampu mengubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat.

Kelak di bawah kepemimpinannya, Komjen Sigit akan mengaktifkan nomor tunggal nasional sebagai hotline kepolisian. Dia ingin masyarakat bisa mendapatkan layanan Polri dengan mudah.

"Sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat, maka akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat atau hotline kepolisian dengan pemberlakuan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespons cepat aduan masyarakat," kata Komjen Sigit.

Dengan adanya hotline itu, masyarakat bisa menghubungi polisi semudah memesan makanan.

"Diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza," ucapnya.

Hadirkan Virtual Police-Kedepankan Hukum Progresif. Komjen Sigit menyebut akan melakukan sejumlah perubahan terhadap institusi Polri. Awalnya Komjen Sigit mengungkap ada 4 kebijakan utama yang akan dikejar demi mewujudkan Polri yang presisi. Di setiap kebijakan itu nantinya akan ada aksi konkret yang akan dilakukan oleh Komjen Sigit beserta institusi Polri.

"Road map program transformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) pada kepemimpinan Polri ke depan mencakup empat kebijakan utama yakni (A) Transformasi Organisasi; (B) Transformasi Operasional; (C) Transformasi Pelayanan Publik; dan (D) Transformasi Pengawasan," kata Listyo.

Berdasarkan 4 kebijakan utama tersebut, Komjen Sigit menyampaikan sejumlah program inovasi yang akan dilakukan Polri ke depannya. Berikut program-program transfromasi Polri yang akan dilakukan oleh Komjen Sigit.

  1. Transformasi Organisasi Komjen Sigit menjelaskan Transformasi Organisasi merupakan salah satu kebijakan utama sebagai bentuk adaptasi transformatif Polri secara internal dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang sangat dinamis.

Salah satu program Komjen Sigit yakni penataan kelembagaan dengan melakukan pemenuhan 1 Polsek untuk 1 kecamatan dengan hanya melakukan harkamtibmas.

Program lainnya pada transformasi ini yakni melakukan perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0. Komjen Sigit menyebut akan membuat kebijakan untuk mewajibkan pemasangan CCTV dimanapun.

  1. Transformasi Operasional. Komje Sigit menyebut kebijakan transformasi operasional bisa sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri di tengah situasi dunia maya tanpa batas.

Karena itu, Komjen Sigit menyampaikan sejumlah program salah satunya yakni mengoptimalkan kampanye siber dan membentuk polisi dunia maya.

Selain itu, Sigit juga akan meningkatkan kinerja penegakan hukum di institusi Polri. Dia berjanji akan mengedepankan hukum progresif atau restorative justice dalam menegakkan hukum.

  1. Transformasi Pelayanan Publik. Komjen Sigit menyebut kebijakan transformasi pelayanan publik bertujuan mewujudkan perubahan kultur di lingkungan Polri. Salah satu program Sigit yang akan diterapkan yakni pelayanan secara online dan drive thru.

"Membentuk layanan drive thru untuk pembuatan surat kehilangan, SKCK, perpanjangan SIM, Samsat, dll. Pelaksanaan pelayanan SIM yang memudahkan masyarakat kapanpun dan dimanapun," sebutnya.

  1. Transformasi Pengawasan. Kebijakan Sigit yang lainnya yakin transformasi pengawasan. Sigit menjelaskan pengawasan merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan organisasi guna mencegah terjadinya penyimpangan.

"Pengawasan di institusi Polri dilakukan secara internal berganda melalui pengawasan pimpinan dan pengawasan oleh fungsi pengawas di setiap unit organisasi Polri mulai dari unit terbesar di Mabes Polri hingga terkecil di Polsek berbagai daerah," sebut Sigit.

Salah satu program yang akan dilakukan Sigit yakni pengawasan oleh masyarakat. Dia berjanji akan menyediakan sistem pengawasan yang akan mudah diakses oleh masyarakat untuk mencari keadilan.

Setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, rapat paripurna DPR mengesahkan keputusan Komisi III yang menyetujui pengangkatan Sigit sebagai Kapolri. Nantinya, setelah dilantik sebagai Kapolri, posisi kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang ditinggalkan Sigit pun akan kosong.

Pelantikan Akhir Januari Pemilihan pengganti Sigit akan melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri. Sejauh ini, menurut Polri, belum ada nama-nama calon pengganti Sigit.

Namun, menurut prediksi Indonesia Police Watch (IPW), terdapat empat perwira tinggi Polri yang disebut-sebut bakal menduduki posisi itu. Rinciannya, Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Kapolda Jabar Ahmad Dofiri, dan Wakabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat. (pas/cnn/tem)

Selesaikan PR Kepolisian

SETELAH disetujui DPR untuk menjadi Kapolri baru, menggantikan Jenderal Idham Azis, bukan berarti Komjen Listyo Sigit akan berpangku tangan. Ada pekerjaan rumah (PR) yang telah menunggu untuknya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan PR yang menunggu Komjen Listyo Sigit sebagai calon Kapolri baru.

"PR utamanya adalah memberantas tindakan korupsi di tubuh instansi Polri. Korupsi ini membuat Polri kehilangan kepercayaan publik," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhan, seperti disiarkan Kompas TV, Kamis (21/1).

"Data Global Corruption Barometer tahun 2020, institusi kepolisian berada pada peringkat bawah. Salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di sana," paparnya.

Ada beberapa catatan ICW untuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis, dalam kerangka pemberantasan korupsi. Pertama, Kapolri harus memastikan tindakan dan pencegahan dapat berjalan maksimal.

Dalam lingkup penindakan, Kapolri harus memastikan adanya peningkatan perkara di institusi kepolisian, yang dalam temuan ICW, penanganan perkara selalu menurun setiap tahun.

Kedua, ICW menantang Kapolri baru untuk berani membentuk satuan tugas khusus di instansi Polri yang berada di bawah Kapolri langsung, untuk bisa menyelidiki penyidik korupsi yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

"Logika sederhananya, bagaimana kita bisa membersihkan instansi kepolisian dari praktik korupsi," kata Kurnia.

Ketiga, Kapolri terpilih harus memastikan kepatuhan dan kebenaran laporan harta seluruh jajaran anggota kepolisian. Keempat, soal praktik rangkap jabatan. UU Kepolisian sudah menyebut tegas bahwa anggota polisi aktif diperbolehkan menempati jabatan publik apabila berhenti terlebih dahulu.

"Saya rasa banyak catatan anggota kepolisian yang masih aktif, tetapi menduduki jabatan-jabatan di luar dari kepolisian," ucap Kurnia.

Kelima, penuntasan perkara yang berhubungan dengan korupsi. ICW mendorong Kaplri terpilih berani untuk membongkar penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan.

"Dua Kapolri sebelumnya telah gagal mengungkap siapa aktor intelektualnya (dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan)," ujar Kurnia.

Kapolri juga harus memastikan independensi tubuh penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, PR lainnya adalah pencarian buronan Harun Masiku. "Kami berharap Kapolri terpilih dapat membantu kerja-kerja KPK, terutama dalam pencarian buronan, salah satunya Harun Masiku," ungkap Kurnia.

Sinergitas antara KPK dan Polri, menurut ICW, dapat membentuk koordinasi pemberantasan korupsi yang efektif dan lebih baik. Dalam lingkup penindakan, Kapolri harus memastikan adanya peningkatan perkara di institusi kepolisian, yang dalam temuan ICW, penanganan perkara selalu menurun setiap tahun.

DPR resmi menyerahkan persetujuan atas pemberhantian Jenderal Pol. Idham Azis dan pengangkatan Komjen Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri. Penyerahan persetujuan DPR diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar dan diterima oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Penyerahan surat persetujuan DPR RI terhadap pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dari sekjen DPR RI  kepada Mensesneg 22 Januari 2021," tulis DPR dalam keterangannya.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah secara bulat menyetujui pengangkatan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri. Semua fraksi sepakat Listyo Sigit adalah sosok yang tepat sebagai pengganti Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.

Persetujuan tersebut kemudian langsung disahkan dalam rapat paripurana pada keesokan harinya, Kamis (21/1).

Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah calon tunggal yang disodorkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Dia akan menggantikan posisi Jenderal Pol Idham Azis yang segera memasuki masa pensiun pada Februari mendatang.

Listyo adalah pria kelahiran Ambon, Maluku 1969. Sebelum dipilih sebagai calon Kapolri tunggal oleh Presiden Jokowi, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu telah melewati banyak penugasan.

Jenderal bintang tiga itu banyak bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2009, dia pernah menjabat sebagai Kapolres Pati dan kemudian menjadi Kapolres Sukoharjo. Listyo juga tercatat sebagai Wakapoltabes Semarang pada 2010 lalu.

Pada tahun 2011, Listyo mendapat promosi dan bertugas sebagai Kapolres Surakarta atau Solo. Kebetulan pada saat itu, Wali Kota Solo dijabat oleh Joko Widodo atau Jokowi, yang kemudian terpilih menjadi presiden saat ini.

Selama bertugas di Solo, Listyo tercatat pernah menangani satu kasus menonjol yakni bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Kepunton, Solo. Peristiwa tersebut, menewaskan pelaku dan melukai 9 orang yang berada di sekitar gereja.

Perjalanan karir Listyo Sigit usai peristiwa itu makin moncer. Dia ditarik ke Bareskrim dan kemudian menjabat Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2014, kedekatan Jokowi dan Listyo berlanjut. Setelah memenangkan pemilu 2014, Jokowi menunjuk Listyo sebagai ajudannya. Listyo pernah menjadi Kapolda Baten dan selanjutnya menjabat Kadiv Propam Mabes Polri. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Bareskrim Polri. (pas/cnn/mer)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda