Nasional post authorPatrick Waraney 25 Januari 2021 1,481

Militer Indonesia Terkuat di Asia Tenggara (Bagian III/Tamat): Jokowi Harus Jaga Keseimbangan Internal TNI

Photo of Militer Indonesia Terkuat di Asia Tenggara (Bagian III/Tamat): Jokowi Harus Jaga Keseimbangan Internal TNI Ancaman eksternal atas kedaulatan NKRI harus disertai peningkatan kualitas militer. Kualitas 'pagar hijau' NKRI pun sudah terbukti. Indonesia merupakan militer paling kuat di Asia Tenggara dan peringkat ke-16 dunia.(Grafis: Patrick WGS)

INDONESIA sejak tahun 2019 telah berupaya mendorong negara-negara anggota Asean lainnya untuk berkolaborasi mewujudkan visi keamanan bersama kawasan yang dirilis pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-37 di Istana Bogor, Jawa Barat, 15 November 2020.  

Gagasan Indonesia untuk keamanan kawasan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, Jakarta telah memperoleh kembali sebagian dari peran kepemimpinan di Asia Tenggara dari Singapura, dan negara-negara lain. Dilansir laman The Diplomat, 12 Januari 2019, visi tersebut berupaya memperkuat sentralitas Asean dalam keamanan kawasan.

Walaupun sudah berhasil membuat Asean mengadopsi visi tersebut, tapi akan sulit bagi Indonesia untuk kembali ke dominasi yang pernah diperolehnya di era Perang Dingin Blok Barat-Timur. Negara-negara Asia Tenggara lainnya, dari Vietnam hingga Singapura, sudah menjadi lebih kuat secara regional, dan tak mau begitu saja tunduk pada Indonesia. Umpamanya, terkait kebijakan luar negeri Indonesia yang terkadang masih kesulitan untuk mencari cara menyeimbangkan hubungannya dengan  China dan AS. 

Namun, AS mengklaim, Indonesia merupakan salah satu mitra strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Biro Politik-Militer Kantor Kongres dan Urusan Publik AS lewat siaran persnya pada 20 Januari 2021 menyatakan, AS dan Indonesia telah menjalin hubungan bilateral yang baik selama kurang lebih 70 tahun.   

"Kami berbagi kepentingan yang sama di kawasan Indo-Pasifik supaya menjadi lebih makmur, aman, dan demokratis. Hubungan keamanan kami telah meluas, dan semakin diperdalam dalam beberapa dekade terakhir, berkat partisipasi yang konsisten dalam lusinan keterlibatan tahunan," demikian pernyataan pihak AS.

Kerja sama tersebut semakin meningkat di bidang keamanan perbatasan, kontra proliferasi, keamanan siber, kontraterorisme, keamanan maritim, kesadaran domain maritim, operasi penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan,  dan tanggap bencana.

AS telah mengalokasikan dana 1,88 miliar dolar AS dalam kontrak penjualan aktif antarpemerintah di bawah sistem Penjualan Militer Asing (FMS).  Penjualan FMS terbaru dan signifikan yang juga sudah diberitahukan ke Kongres AS ini, meliputi penjualan pesawat tempur F-16C/D Block 25, helikopter AH-64D Apache Block III Longbow, pesawat MV-22 Block C Osprey dan Javelin, AIM-120C-7 AMRAAM, AIM-9X-2 Sidewinder, dan rudal AGM-65K2 Maverick.

Selama tahun anggaran (TA) 2015- 2019, AS mengizinkan ekspor permanen barang pertahanan ke Indonesia senilai lebih 546 juta dolar AS melalui proses Penjualan Komersial Langsung (DCS). Kategori teratas DCS ke Indonesia, meliputi pesawat terbang, senjata api, dan elektronik. Pada TA 2020, Indonesia menerima dana 14 juta dolar AS dalam Pembiayaan Militer Asing, dan lebih dari 2,3 juta dolar AS untuk dana Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional.

Pada TA 2020, Departemen Pertahanan AS memberi Indonesia 22,6 juta dolar AS sebagai bantuan keamanan, berdasarkan pasal 333.  Indonesia juga berhak menerima bantuan berdasarkan pasal 1263, yang dikenal sebagai Prakarsa Keamanan Maritim Indo-Pasifik. Prakarsa ini berupaya memperkuat angkatan laut dan penjaga pantai maritim.

Juga Indonesia diberi pinjaman lebih dari 5 juta dolar AS untuk pengembangan kapasitas kelembagaan pertahanan dari TA 2016 hingga TA 2020. Layanan ini berfokus pada peningkatan sumber daya manusia untuk perencanaan strategis, penganggaran, keberlanjutan, dan keamanan maritim.  

Masih menurut Biro Politik-Militer Kantor Kongres dan Urusan Publik AS, Indonesia juga sudah menandatangani Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) dan Interoperabilitas Komunikasi dan Nota Kesepakatan Keamanan (CISMOA). Perjanjian dasar ini menetapkan kerangka kerja untuk meningkatkan kemitraan, berbagi informasi, dan kerja sama pertahanan antara AS dan Indonesia.

Negara dengan kekuatan militer nomor satu dunia ini juga mengakui, Indonesia merupakan kontributor pasukan yang signifikan untuk operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan lebih dari 2.750 personel yang dikerahkan untuk delapan misi perdamaian di mana Indonesia saat ini berpartisipasi dalam Satgas Maritim UNIFIL.

Sejak tahun 2006, Indonesia telah bermitra dengan Garda Nasional Hawaii, sebagai bagian dari Program Kemitraan Negara. Sejak tahun 1989, Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan Udara Pasifik AS, telah melakukan latihan militer Cope West, yang memungkinkan terjadinya pertukaran taktik, teknik, dan prosedur, terkait pelatihan udara-ke-udara, dan meningkatkan stabilitas kawasan, melalui kerja sama.  

TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Pasifik AS juga melakukan Garuda Shield yang difokuskan pada pelatihan kapasitas dukungan perdamaian dan operasi stabilitas. Indonesia berpartisipasi dalam latihan multilateral atau regional yang lebih besar, termasuk Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) dan Rim of the Pacific (RIMPAC).

 

Jokowi Harus Bijak Memilih Petinggi Militer

Kalangan pengamat internasional menilai, tampilnya Indonesia sebagai negara ke-16 sebagai militer terkuat dunia, tak lepas dari sikap Presiden Jokowi. Memasuki dua periode pemerintahannya, Jokowi merekrut para jenderal dan purnawirawan di pemerintahan. Menurut Natalie Sambhi, pengamat Indonesia dari Pusat Studi Kebijakan Asia Timur yang juga Direktur Eksekutif Verve Reseach, Australia, faktor terpenting dalam pola hubungan sipil-militer Indonesia baru-baru ini adalah seorang presiden.  

Jokowi dinilainya merasa nyaman untuk mendelegasikan urusan keamanan kepada tokoh-tokoh militer dan polisi terpercaya. Memasuki periode kedua masa jabatannya,  hubungan Jokowi dengan militer semakin harmonis dan memang sangat diperlukan sebagai modal politik, guna memberinya akses ke kelompok yang berpengaruh dan organisasi populer. Jokowi dengan hati-hati mendekati berbagai faksi tentara    

Namun, mantan analis di Institut Politik Strategis Australia ini menilai,  Jokowi harus bisa menjaga keseimbangan antara tiga matra di TNI, tanpa lupa  mencermati dominasi historis angkatan darat di militer. Dengan demikian, kedaulatan Indonesia bisa dipertahankan menyusul makin kencangnya ancaman pihak asing terhadap Indonesia selain faktor faktor domestik.

Masalah internasional yang sedang menghadang Indonesia tak lain adalah  serangan China yang semakin berani memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Sikap Indonesia yang berani menghadapi kapal-kapal aisng China di era Jokowi juga tak lepas dari kencangnya seruan  publik dari dalam negeri terkait upaya perlindungan kedaulatan NKRI.

 

Perpres Nomor 8 Tahun 2021

Adapun upaya peningkatan pertahanan Indonesia pun semakin signifikan. Pada 6 Januari 2021, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020- 2024 sebagai payung hukum penyelenggaraan pertahanan negara.

Dilansir laman setkab.go.id, Senin (25/1),  Perpres terbaru dengan pertimbangan bahwa Perpres Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara untuk tahun 2020-2024.

Guna melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang: Pertahanan Negara.  Ditegaskan, Pasal 1 ayat (1), Kebijakan Umum Pertahanan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara. “Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara,” bunyi ayat (2).

Peningkatan kemampuan pertahanan negara tersebut, melalui tujuh cara. Pertama, implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Kedua, pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar. Ketiga, penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan.

Keempat, pembangunan postur TNI Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.

Kelima, revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

Keenam, peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lainnya dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Ketujuh, peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.(001)

 

 

 

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda