Nasional post authorBob 25 Juli 2021

Penganiayaan Pasien Covid-19, Ketua DPR : Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya

Photo of Penganiayaan Pasien Covid-19, Ketua DPR : Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya Penganiayaan Pasien Covid-19, Ketua DPR : Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya
JAKARTA,SP - Ketua DPR RI Puan Maharani menyayangkan aksi kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat baru-baru ini. Terlebih kekerasan tersebut terjadi antarsesama warga masyarakat terkait penanganan pandemi Covid-19.
 
“Segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sesama warga masyarakat tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun juga,” kata Puan di Jakarta, Minggu (25/7/2021).
 
Karema itu, Puan  mengimbau agar masyarakat menggunakan cara-cara persuasif kepada pasien Covid-19 di lingkungannya, yang dinilai melanggar protokol kesehataan saat isolasi mandiri. “Covid-19 ini yang kita musuhi adalah penyakitnya, virusnya, bukan orangnya.Pasien Covid-19 dikucilkan saja tidak boleh, apalagi mendapat kekerasan,” katanya.
 
Untuk mencegah kekerasan serupa agar tak terulang di tengah masyarakat, Puan meminta aparat pemerintah daerah dan kepolisian setempat untuk terus memantau kondisi wilayahnya, terlebih jika masuk zona PPKM Level 4.
 
“Aparat di lapangan harus sedini mungkin mencegah terjadinya kekerasan antarsesama warga masyarakat. Covid-19 ini sudah cukup banyak memakan korban, jadi jangan sampai ada warga yang menjadi korban karena kekerasan di tengah pandemi ini,” tutur Puan.
 
Di sisi lain, pemerintah daerah setempat harus memfasilitasi warga pasien Covid-19 dengan tempat-tempat isolasi, sehingga penularan virus bisa terlokasir. 
 
“Pastikan warga pasien Covid-19 di tempat isolasi itu makannya cukup, obat dan vitaminnya cukup, dan dipantau terus perkembangnya. Toh anggaran daerah tersedia untuk penanggulangan Covid-19, pakai itu agar masyarakat merasakan negara hadir di tengah kondisi sulit ini,” tambahnya.
 
Manurut Puan, gotong royong dan solidaritas sesama anak bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19, sebagaimana yang sudah terjadi di sejumlah daerah selama ini. Tindakan kekerasan bukanlah ciri bangsa kita.. “Kita ini bangsa yang welas asih, penuh kasih sayang. Welas asih kita tidak boleh sekecil virus yang kita kawan, tetapi harus sebesar harapan sesama saudara kita, tetangga kita, yang butuh pertolongan dan kesembuhan,” pungkasnya.
 
Bupati Toba Harus Bertanggung Jawab
 
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menegur keras Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 yang juga Bupati Kabupaten Toba Poltak Sitorus, sebagai pihak yang harus disalahkan dan bertanggungjawab, atas video viral yang memperlihatkan seorang warga pasien isolasi mandiri (Isoman) Covid-19, diduga dianiaya sejumlah warga dengan menggunakan kayu di Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen.
 
"Ini kesalahan Kasatgas nya. Kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi jika Kasatgas Covid-19 Kabupaten Toba dan perangkatnya menjalankan perintah Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang penanganan Covid-19 dan penerapan cara penanganan masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19," kata politisi PDIP itu.
 
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Satgas Covid-19 daerah untuk menelantarkan pasien Covid-19. Sekalipun pasien yang ditetapkan menjalani isolasi mandiri (Isoman), harus tetap mendapatkan pemantauan dan bantuan sosial.
 
"Apa yang terjadi di Toba ini, berdasarkan informasi yang beredar jelas kesannya pasien tersebut telah diterlantarkan. Karena tidak ada pemantauan dan pendampingan yang diberikan kepadanya. Mengapa hal itu sampai terjadi? karena toh anggarannya ada untuk itu diberikan pemerintah," jelas Junimart.
 
Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan penganiayaan yang terjadi kepada seorang pasien isoman Covid-19 berinisial SS di Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba itu. Bermula pada Rabu 21 Juli 2024 sekitar pukul 10:00Wib, setelah dirinya menjalani pemeriksaan Swab Antigen dan dinyatakan reaktif Covid-19. 
 
Atas hasil pemeriksaan itu, SS terpaksa harus menjalani isoman di sebuah gubuk tanpa penerangan dan listrik. Diduga merasa tidak nyaman berada di tempat isoman itu, akhirnya sekitar pukul 17.00 Wib, SS  keluar dari tempat isolasi mandiri dan kembali ke rumahnya di Desa Pardomuan, Kecamatan Silaen.
 
Ke-esokan harinya, pada Kamis 22 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 Wib. SS diduga mengalami depresi atas penyakit yang dideritanya. Diduga dengan meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga setempat bermaksud menyebar virus. Melihat aksinya, warga setempat marah dan memukulnya dengan kayu sebagaimana yang terlihat pada rekaman video viral tersebut.
 
Untuk itu, Junimart meminta aparat kepolisian segera turun guna menyikapi peristiwa tersebut. Dengan harapan agar peristiwa dugaan penganiayaan itu, tidak menjadi preseden buruk.
 
"Aparat penegak hukum harus segera turun menyikapi aksi kelompok ini, terlepas dari benar tidaknya perilaku SS. Supaya tidak menjadi preseden buruk, dan ini jelas-jelas perbuatan kejahatan yang tidak bisa ditolerir," ungkapnya.
 
Selain itu, Junimart  menegur sikap sebahagian pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang terkesan tidak punya rasa empati. Seperti yang terjadi di Sidikalang, Kabupaten Dairi pada Rabu 21 Juli 2021 terhadap pegawai tenaga harian lepas (THL) kantor DPRD Kabupaten Dairi.
 
Yang juga terkesan seperti diterlantarkan, pasalnya setelah pegawai THL itu dinyatakan reaktif Covid-19 usai menjalani pemeriksaan Swab Antigen. Tanpa ada pendampingan dan upaya tindak lanjut, si pasien langsung dipersilahkan untuk menjalani isoman.
 
"Banyak pemerintah daerah khususnya di Sumut itu seperti tidak ada rasa empatinya kepada pasien. Kemarin seorang tenaga THL DPRD Kabupaten Dairi juga sama, usai dinyatakan reaktif Covid-19 tidak ada upaya dari pihak pemerintah atau lembaga tempatnya bekerja untuk menindaklanjuti melalui PCR. Pasien itu hanya disuruh menjalani isoman tanpa mendapat perhatian dari instansi yang berwenang di Dairi. Demikian juga dengan beberapa masyarakat yang isoman lainnya," tambahnya.
 
Karenanya, Junimart berharap Pemerintah pusat dianggap perlu membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan perintah Presiden dan Mendagri di setiap Kabupaten/ Kota. Dalam rangka pencegahan, penularan Covid19. Begitu juga halnya terkait pengawasan penggunaan anggaran penanganan Pandemi Covid-19 ini. (nif)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda