Nasional post authorAju 25 Juli 2021

Prof Salim Said: Pihak Luar Tengah ‘Menikmati’ Kemelut Internal Partai Demokrat

Photo of Prof Salim Said: Pihak Luar Tengah ‘Menikmati’ Kemelut Internal Partai Demokrat Moeldoko

JAKARTA, SP – Pengamat politik Universitas Pertahanan (Unhan) Jakarta, Prof Dr Salim Said, mengatakan, Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak bisa dijamin bisa menyelamatkan Partai Demokrat (PD) dari potensi keterpurukan.

Masalahnya, patut diduga ada pihak luar yang tengah ‘menikmati’ kemelut internal di dalam tubuh PD.

PD berpotensi tidak lolos ambang batas pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, mengingat sekarang elektabilitasnya dari berbagai hasil lembaga survey kurang dari 8 persen.

“Apalagi Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang memang dikenal pintar dan cerdas, tapi tidak memiliki pengalamanan di bidang politik,” kata Salim Said dalam chanel Karni Ilyas, Minggu, 25 Juli 2021.

Pemandu acara, Karni Ilyas, meminta tanggapan Salim Said sehubungan dualisme kepemimpinan PD, antara kubu Moeldoko dan kubu AHY (anak kandung Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia, 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014).

Dikatakan Salim Said, dilihat dari akar masalah, istilah kudeta yang disematkan kubu AHY kepada kubu Moeldoko, tidak sepenuhnya benar.

Karena justru Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pertama kali melakukan kudeta terhadap kepemimpinan PD dari Anas Urbaningrum tahun 2013, kemudian pada tahun 2020 diserahkan secara sepihak kepada anak sulungnya, AHY.

SBY dan AHY dituding melakukan kudeta, karena di dalam berbagai kali dalam pertemuan internal, SBY selalu mengingatkan, PD tidak boleh menjadi partai oligarki atau partai tidak boleh jadi milik sekelompok orang atau partai tidak boleh jadi milik keluarga.

Tapi dalam perkembangan, setelah berhasil melakukan kudeta PD dari ketua umum Anas Urbaningrum tahun 2013, SBY secara sepihak menyerahkan kepemimpinan selanjutnya kepada AHY.

Para pendiri dan tokoh senior yang tidak lagi dilibatkan di dalam kepengurusan di era AHY, mencari lawan tangguh untuk menggulingkan klan keluarga SBY.

Pilihan jatuh kepada Moeldoko yang notabene pernah menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di era Presiden SBY.

Sekarang dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana kubu Moeldoko menggugat kubu AHY.

Kalaupun situsi terburuk terjadi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mengabulkan gugatan kubu Moeldoko, tidak akan menyelesaikan masalah, karena pasti kubu AHY akan banding. Waktu jadi habis terkuras sehingga tidak ada waktu lagi untuk konsolidasi.

Seandainya pula gugatan Moeldoko ditolak hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tidak semerta-merta PD bisa bangkit dari keterpurukan, karena tokoh-tokoh internal berpengaruh di tingkat akar rumput sudah berseberangan dengan AHY.

Salim Said mengatakan, hal-hal yang menarik dicermati terhadap konflik di PD, bahwa situasi politik sekarang, 2021, 2022, 2023 hingga 20024 mendatang, berbeda dengan tahun 2002, ketika SBY mundur dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Ketika itu, SBY betul-betul memanfaatkan momentum dramatisasi sebagai korban politik oleh Taufiek Kiemas, suami Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dari sini bisa dilihat, faktor SBY terpilih jadi Presiden tahun 2004, mengalahkan petahana Presiden Megawati Soekarnoputri, bukan semata-mata karena faktor PD, tapi situasi politik yang terjadi pada saat Pemilu 2004, sebagai dampak SBY mundur dari kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2002.

Istilah kerennya, playing victim, menempatkan diri seakan-akan jadi korban politik pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kondisi yang terjadi tahun 2004, kemudian SBY berhasil terpilih kembali dalam Pemilu 2009, sudah tidak bisa dijadikan acuan PD kubu AHY menghadapi Pemilu 2024.

“Satu-satunya cara, kompromi antar kedua kubu untuk bersatu. Tanpa ada kesadaran untuk bersatu, maka potensi PD tidak lolos ambang batas minimal pasca Pemilu 2024 mendatang, menjadi besar,” ujar Salim Said.

Presiden Joko Widodo, memang sudah menegaskan, tidak ingin mencampuri urusan internal PD.

PD diminta Joko Widodo menyelesaikan kemelut internal secara arif dan bijaksana. Di sini, jelas, tidak ada niat Joko Widodo, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesia (20 Oktober 2014 – 20 Oktobe 2024), mencampuri urusan internal di PD karena bisa merusak kredibilitas pemerintah yang tengah berjuang keras menghentikan wabah Corona Virus Diseas-19 (Covid-19).

“Di luar dari keterangan Presiden Joko Widodo, memang tidak bisa dipungkiri, ada pihak lain, di luar pribadi Joko Widodo, sangat ‘menikmati’ kemelut yang terjadi di dalam tubuh PD. PD harus sadar ini,” ujar Salim Said. *

Sumber: karni ilyas channel

 

Redaktur: Aju

 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda