Nasional post authorAju 26 Juli 2021

Luhut: Jangan Panik Hadapi Covid-19 Varian Delta di Indonesia

Photo of Luhut: Jangan Panik Hadapi Covid-19 Varian Delta di Indonesia Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) dan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto (kiri), Minggu malam, 25 Juli 2021, secara virtual. Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden.

JAKARTA, SP – Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi wabah Corona Virus Disease-19 (Covid-19) varian delta di Indonesia.

Covid-19 varian delta, diakui tingkat penularan relatif cepat, dan masyarakat diminta patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah digariskan Pemerintah melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Karena penanganan pandemi Covid-19 varian delta di Indonesia, tetap mengacu kepada aturan digariskan organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO).

Hal itu dikemuakakan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, dalam keterangan pers mengenai Evaluasi dan Penerapan PPKM secara virtual, Minggu malam, 25 Juli 2021.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah mengumumkan status PPKM Darurat, Sabtu, 3 Juli 2021.

Pemerintah Indonesia, menegaskan, penerapan PPKM Darurat, merupakan langkah terbaik, untuk mengantisipasi meluasnya wabah, di tengah-tengah kenyataan global, belum ada satupun negara di dunia yang dinyatakan berhasil menangani penularan Covid-19 varian delta.

Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan PPKM Level 4 dan Level 3 yang berlaku mulai dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan penetapan wilayah yang masuk ke dalam PPKM tersebut dilakukan berdasarkan level asesmen situasi pandemi yang mengacu pada ketentuan Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

“Sesuai dengan pengumuman dari Bapak Presiden, mulai tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 akan diberlakukan PPKM Level 4 untuk kabupaten/kota yang memiliki asesmen WHO level 4, dan [PPKM] Level 3 untuk kabupaten/kota yang memiliki asesmen WHO level 3 di seluruh Jawa-Bali,” ujar Luhut Binsar Panjaitan.

Menteri Luhut Binsar Panjaitan, menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pandemi ini.

“Penanganan varian delta ini bisa dapat ditangani dengan baik, dan ekonomi rakyat kecil bisa berjalan, itu berpulang pada kita semua. Saya berharap teman-teman sebangsa dan se-Tanah Air, ayo kita rapatkan barisan untuk kita bersama-sama mengatasi varian delta ini,” ujar Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut Binsar Panjaitan, mengingatkan semua pihak, untuk menghentikan manuver politik yang bisa membuat masyarakat terkotak-kotak, dan mari bersatu padu, menghadapi musibah pandemi, mengingat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif, masih lama, empat tahun lagi, yaitu tahun 2024 mendatang.

Ditambahkan Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah juga telah mengerahkan semua lini dalam upaya penanganan pandemi ini, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri).

“Jadi kerja sama semua, pemda, TNI, Polri juga sejalan, sampai Aparatur Sipil Negara (ASN). Saya kira semua, kami coba sudah menyentuh semua lini, bahwa ini adalah kerjaan kita bersama,” ujar Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam keterangan pers, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan, penetapan PPKM Level 3 dan Level 4 di tiap kabupaten/kota ini dikaji berdasarkan tiga indikator utama, yaitu laju penularan kasus, respons sistem kesehatan berdasarkan panduan WHO, dan kondisi sosioekonomi masyarakat.

“Presiden menekankan betul yang terakhir ini, yaitu kondisi sosioekonomi masyarakat. Jadi kita membuat tiga indikator itu menjadi barometer kita,” ucap Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut menambahkan, ketentuan mengenai PPKM Level 3 dan Level 4 ini dituangkan secara rinci dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Menteri Luhut berharap agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan oleh semua pihak.

Dikatakan Luhut Binsar Panjaitan, pelanggaran terhadap aturan ini akan kami tindak dengan tegas. Misalnya, industri yang tidak memenuhi ketentuan kami akan peringatkan, kalau tidak kami akan beri sanksi mereka berhenti berproduksi.

“Tentunya semua itu dilakukan secara persuasif untuk memenuhi ketentuan, karena ini dari kita untuk kita dan apa yang kita lakukan ini akan menyelamatkan juga semua kita,” tutur Luhut Binsar Panjaitan. 

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh (73 tahun), mengingatakan, para purnawirawan jenderal, dan masyarakat sipil yang berlatar belakang profesio ilmiah, yaitu profesor dan doktor, tapi tidak lagi menjabat di struktur pemerintahan, untuk tidak menjadi provorokator di tengah-tengah langkah perjuangan keras Pemerintah menghadapi pandemic Covid-19.

“Kita sekarang dalam situasi sulit. Pemerintahan sekarang memang sudah bekerja maksimal, tapi tidak bisa tercapai dengan baik, tanpa dukungan semua pihak,” kata Bernard Kent Sondakh yang menjadi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, 5 April 2002 hingga 18 Februari 2005.

Bernard Kent Sondakh mengingatkan para pensiunan jenderal, untuk memegang teguh disiplin, hayati Sapta Marga hingga akhir hayat. Karena waktu aktif di TNI, disiplin selalu ditegakkan untuk anak buah.

“Tapi setelah pensiunan dengan pangkat terakhir jenderal, malah menjadi tukang provokator. Ini sudah tidak benar. Karena bagi TNI, kendatipun sudah pensiun, hingga akhir hayat, disiplin merupakan harga mati. Jangan karena sakit hati, kemudian melanggar disiplin dan sumpah Sapta Marga,” kata Bernard Kent Sondakh.

Dikatakan Bernard Kent Sondakh, langkah pemerintah menerapkan PPKM Darurat, dan akan dievaluasi ulang kemudian, sudah merupakan keputusan terbaik, untuk mengeliminir sekecil mungkin penularan wabah Covid-19.

“Cuma perlu terjemahan kebijakan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Polisi Daerah, Panglima Daerah Militer, dan pimpinan instansi TNI lainnya, di tingkat bawah, dengan menyesuaikan kebijakan, didasarkan kultur masyarakat setempat,” kata Bernard Kent Sondakh.

Diungkapkan Bernad Kent Sondakh, para Kepala Daerah, Pimpinan Polri dan Pimpinan TNi di tiap daerah, mesti memastikan pelaksanaan PPKM Darurat, tidak membuat masyarakat kekurangan pangan dan obat-obatan.

“Aktifkan peran Rukun Tetangga di masing-masing wilayah, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik,” ujar Bernard Kent Sondakh. *

Sumber: setkab.go.id/karni ilyas channel/kanal anak bangsa televisi

 

Redaktur: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda