Nasional post authorBob 27 September 2021

PBNU Putuskan Muktamar pada 23-25 Desember 2021 di Lampung

Photo of PBNU Putuskan Muktamar pada 23-25 Desember 2021 di Lampung PBNU Putuskan Muktamar pada 23-25 Desember 2021 di Lampung
JAKARTA,SP - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengagendakan Muktamar Ke-34 NU akan diselenggarakan pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Keputusan ini disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam sidang pleno Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU pada Sabtu (25/9/2021) malam.
 
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU melakukan musyawarah terbatas bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmi Faishal Zaini, menyusul berbagai masukan dari sejumlah PWNU untuk melaksanakan Muktamar tahun ini.
 
Menurut Said Aqil, hal tersebut demi menjaga martabat NU dan keberlangsungan munas dan konbes ini secara tenang, damai, dan teduh.
 
Namun demikian, agenda ini bukan berarti tanpa syarat. Muktamar NU bisa diselenggarakan dengan catatan seluruh kegiatan Muktamar akan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan satgas Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah.
 
Sebelumnya, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dalam Khutbah Iftitahnya memohon maaf kepada seluruh pengurus NU di semua tingkatan dan warga Nahdliyin atas keterlambatan PBNU dalam menjalankan agenda organisasi akibat pandemi Covid-19.
 
“Dengan tulus ikhlas, atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya mohon maaf sebesar-besarnya, kepada seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di seluruh tingkatan, atas keterlambatan PBNU di masa pandemi Covid-19 ini dalam menjalankan organisasi sehingga belum bisa menjalankan Muktamar Ke-34 pada bulan Oktober 2021 sebagaimana keputusan Konferensi Besar yang dilaksanakan pada tahun 2020,” ujarnya.
 
Ia menyampaikan bahwa Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang saat ini dilaksanakan adalah sebagai bagian dari upaya untuk membuat keputusan yang pasti tentang jadwal pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34.
 
Selain itu, penyelenggaraan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2021 ini dilaksanakan sebagai media bagi seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang memiliki hak untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan Munas dan konbes ini untuk menyampaikan aspirasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di wilayah masing-masing.
 
Satu tahun kurang satu bulan amanat Muktamar ke-33 telah terlewatkan, baik masa khidmat maupun programnya. Jika belum ada yang tuntas, kata Miftahul Ahyar, itu keterbatasan atau keteledoran dari pengurus.
 
“Kita sering mendengar kaidah yang berbunyi antara lain hanya karena dlarar (bahaya) yang belum jelas, belum nyata, akhirnya kita menarik dlarar yang nyata,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur itu.
 
Munas-Konbes NU 2021 sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.
 
Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah.
 
Perbaikam Siatem Kesehatan
 
Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem kesehatan nasional, belajar berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi.
 
"Pandemi ini nyata dan belum usai. NU mendukung dan membersamai langkah-langkah Pemerintah dalam menangani pandemi, dari hulu hingga hilir," kata Kiai Said pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2021 yang digelar di Jakarta, Sabtu (25/9/2021).
 
Menurut Said Aqil, dari sisi hulu, penerapan prokes tidak boleh kendor. Meski sekarang tengah landai, ada kemungkinan terjadi lonjakan gelombang ketiga. "Menurut keterangan epidomolog, berdasarkan pola kurva tiga-lima bulanan, lonjakan diperkirakan terjadi di akhir 2021," ujarnya.
 
Dari sisi tengah, lanjut Said Aqil, NU mendukung percepatan vaksinasi agar segera terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Dari sisi hilir, NU merekomendasikan agar Pemerintah memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan rasio dan keandalan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas).
 
Mengurangi kesenjangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan (dokter/dokter spesialis, perawat, dan bidan), serta memperkuat ekosistem kesehatan, mulai kemandirian farmasi, penambahan dokter dan nakes, kapasitas RS dan Puskesmas, dan produksi alkes.
 
"Saat ini, sekitar 94 persen alkes yang beredar adalah produk impor. Dominasi alkes impor menandai rapuhnya sistem kesehatan nasional," sambungnya.
 
Tak Boleh Lengah
 
Said Aqil menambahkan, pandemi hanya bisa diatasi dengan  sinergi dan kerja sama Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat displin prokes, sementara Pemerintah menggalakkan vaksinasi dan memperbaiki ekosistem kesehatan. 
 
"Pemerintah perlu membatasi akses masuk bagi tenaga kerja asing, sampai situasi pandemi terkendali. Di sisi lain, masyarakat tidak boleh euforia dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat. Kita semua harus waspada terkait potensi datangnya gelombang ketiga," Said mengingatkan.
 
Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dan berbagai pembatasan. Seluruh peserta dari tiap provinsi di Indonesia diwajibkan membawa bukti sertfikat vaksinasi dan telah menjalani tes usap antigen sebelum masuk ruang acara. 
 
"Meski situasi saat ini cenderung melandai di tengah gencarnya ikhtiar Pemerintah melakukan vaksinasi, kita tidak boleh lengah dan abai," ujar Said.
 
Setelah sempat ditunda, Said bersyukur Munas-Konbes NU akhirnya bisa digelar meski dengan jumlah peserta terbatas sekadar sebagai forum internal, dengan peserta terbatas, tanpa mengundang pihak eksternal.
 
"Ini dilakukan untuk menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka memutus rantai penularan," pungkasnya.
 
Munas-Konbes NU 2021 sebagai forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU akan membahas dan memberikan berbagai rekomendasi penyelesaian persoalan kepada pemerintah pada setiap bidang.
 
Bidang-bidang yang menjadi pembahasan antara lain adalah tentang kesehatan, polhukam (politik, hukum, dan keamanan), pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat (kesra). Pembahasan tersebut akan menghasilkan sejumlah butir rekomendasi dari setiap bidang dan ditujukan kepada pemerintah.
 
Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dan memberi sambutan secara daring dalam upacara pembukaan di hadapan sekitar 250 peserta yang terdiri jajaran pengurus PBNU beserta badan otonomnya, serta utusan PWNU dari berbagai provinsi di Indonesia.
 
Ma'ruf mengapresiasi penyelenggaraan forum permusyawaratan nasional ini dan berharap menghasilkan sejumlah masukan berharga dan bermanfaat untuk NU, masyarakat, bangsa dan  negara. (nif)
 
 
 

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda