Nasional post authorAju 28 April 2021 26,032

Tangkap Munarman, Membuat CIA AS Takut Bekingi Terorisme di Indonesia

Photo of Tangkap Munarman, Membuat CIA AS Takut Bekingi Terorisme di Indonesia net

JAKARTA, SP – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polisi Republik Indonesia (Polri) menangkap aktor intelektual radikalisme dan terorisme, Munarman di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pukul 15.00 WIB, Selasa, 27 April 2021, berimplikasi luas.

Central Inteligence Agency Amerika Serikat (CIA AS), cuci tangan dan takut terus-terusan memfasilitasi aksi radikalisme, intolerans, dan ekstrimisme yang selalu berakhir dengan tindakan terorisme di Indonesia, karena ketegasan Presiden Indonesia, Joko Widodo (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024).

Karena ada benang merah terhadap keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), PT Freeport Indonesia di Papua, CI AS, Munarman dan terorisme di Indonesia. Orang selicik Munarman ditangkap, membuat CIA AS, tidak akan bisa lagi lebih leluasa terus-terusan memprovokasi kelompok radikal dengan tujuan menggangu konsentrasi Pemerintah.

Tapi nyali Presiden Indonesia, Joko Widodo, cukup besar dan sangat berani, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan pelarangan berbagia bentuk aktifitas Front Pembela Islam (FPI) terhitung Rabu, 30 Desember 2020.

PT Freeport Indonesia

Maraknya aksi radikalisme dan ekstrimis di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, tidak lepas dari permainan pihak asing di dalam membuat situasi politik di Indonesia, menjadi tidak kondusif.

Tujuannya, agar Pemerintahan Presiden Joko Widodo, bisa diatur kepentingan asing, di dalam mengeruk sumber daya alam di Indonesia.

Tapi Joko Widodo, setelah berhasil melakukan konsolidasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tetap konsisten di dalam menjabarkan Program Trisaksi, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya.

Di bidang kemandirian ekonomi, Indonesia melalui PT Inalum (Persero) resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers menegaskan bahwa kepemilikan ini akan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Secara resmi pengalihan saham baru terjadi setelah tuntasnya proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) buat menggantikan Kontrak Karya milik PT Freeport yang berlaku hingga 2021.

"Hari ini merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia sejak 1973. Kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Presiden Indonesia, Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat, 21 Desember 2018.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, Jumat, 21 Desember 2028, memastikan PT Inalum melunasi pembelian 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia senilai USD3,85 miliar. Saham PT Freeport 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar.

Penangkapan Munarman di Kabupaten Tangerang Selatan, Selasa, 27 April 2021, mesti dilihat dalam konteks di sebutkan di atas.

Pegiat media sosial dan pengamat politik, Tito Gatsu, Rabu, 28 April 2021, menilai, penangkapan Munarman, melegakan kita semua.

Munarman, menurut Tito Gatsu, bukanlah sosok sembarangan. Munarman seorang radikal yang cukup cerdas dan mampu melakukan manuver di segala situasi.

Langkahnya taktis punya massa militan dan mampu membuat jaringan terorisme yang berjenjang sehingga ditakuti dan dibutuhkan oleh banyak politikus yang punya kepentingan.

Apalagi Munarman seorang pegiat Hak Azasi Manusia (HAM), dan pernah memimpin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI).

Munarman menguasai wilayah di Sumatera yang meliputi wilayah Aceh, hingga Sumatera Selatan. Karena profesinya sebagai seorang pengacara, Munarman selalu menangani daerah-daerah rawan konflik, mulai Aceh, Maluku, Sulawesi hingga Papua.

Menurut Tito Gatsu, sebagai seorang pengacara yang selalu membela terdakwa terorisme kasus-kasus besar seperti Bom Bali, Ustad Abu Bakar Ba'asyir, Poso, Ambon hingga Biak, tentunya Munarman justru mempunyai jaringan yang luas dan kuat.

Apalagi sejak bergabung dengan Front Pembela Islam (FPI),  Munarman menjadi kekuatan yang sangat ditakuti dinegri ini, karena menguasai FPI dan Komnas HAM, serta semua lembaga Independen yang ada di Indonesia.

Munarman pengendali FPI

Munarman betul-betul seperti menjadi pengendali, pemilik atau pemimpin FPI. Bahkan kita bisa melihat pengaruh Mohammad Rizieq Shihab (MRS) yang sudah ditangkap pada Sabtu, 13 Desember 2020, jauh bila dibandingkan Munarman.

“Jadi tidak salah jika Denny Siregar, pegiat media sosial, menganggap MRS sebagai boneka Munarman dan itu pula yang kita lihat,” ujar Tito Gatsu.

Pada tahun 2008 Munarman bergabung dengan Joserizal Jurnalis, Ketua Mer-C mengadakan konperensi pers, meminta Pemerintah Indonesia tidak bekerja sama lagi dengan Naval Medical Research Institute Unit 2 NAMRU-2 ) atau kerjasama dengan Institut Riset Angkatan Laut Amerika Serikat.

Dimana hal ini membuat langkah Munarman disegani AS dan NAMRU- 2 dibubarkan pada tahun 2009.

Munarmanpun menjadi tokoh penting di Mer-C yang mempunyai jaringan di wilayah konflik di seluruh dunia.

Hal ini mendekatkannya dengan Jusuf Kalla (Wakil Presiden Indonesia, 2004 – 2009, dan 2014 – 2019) yang saat itu menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). 

“Munarman dikenal sebagai aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Oleh karenanya semenjak Murnaman bergabung dengan FPI, kedekatan HTI, Partai Keadilan Sejahtara (PKS) dan Jusuf Kalla terjalin dengan baik,” ujar Tito Gatsu.

Dikatakan Tito Gatsu, sebelumnya kita belum pernah menyimak statemen keras dari FPI terkait antek asing di Indonesia seperti PT Freeport Indonesia dan perusahaan lainnya. 

FPI sendiri sering nampak memperotes sejumlah bar dan cafe yang beroperasi di daerah tertentu. Alasan mereka karena pemaksiatan agama.

Tapi di tangan Munarman yang bergabung sejak 2008, FPI bisa menjadi besar dan selalu terlibat dalam setiap konflik agama di tanah air, mulai dari  Aceh, Poso, Ambon hingga Papua Barat (di wilayah Biak dan Sorong).

“Keberadaan gerakan konfrontasi yang dilakukan FPI di tengah pengambil alihan PT Freeport Indonesia, seakan punya hubungan, antara dijadikan kambing hitam pengalihan isu bahkan kuda hitam bagi Amerika Serikat, untuk terus mengganggu stabilitas negara Indonesia,” tutur Tito Gatsu

FPI memang cukup nasional gerakan perlawanan mereka. Sehingga patut diwaspadi. Terlebih lagi bila organisasi massa tersebut disinyalir menjadi kaki tangan pengalihan isu yang dipraktekkan oleh perusahaan asing.

Fenomena kerusuhan sosial di saat pengaturan perusahaan oleh negara sudah merupakan hal biasa.

Kalau di Papua, seketika ada mobilisasi atau sikap rakyat Papua menolak PT Freeport Indonesia, tiba-tiba saja ada kelompok tertentu yang memakai isu Papua merdeka untuk mengalihkan isu.

“Pengibaran bendera bintang kejora, perang suku bahkan penembakan di Yapen Waropen yang korbannya terkenal dengan nama Yawan Wayeni dulu itu, diduga terjadi secara serentak seketika perusahaan PT Freeport Indonesia sedang menghadapi masalah,” ungkap Tito Gatsu.

Kali ini, gejala konflik resitensi kapitalisme yang menjadikan isu Papua sudah di ketahui, maka itu berbagai cara lain dipakai.

Masyarakat di Indonesia, sudah sadar bahwa Gerakan 30 September 1965, merupakan permainan CIA AS, bertujuan menjatuhkan Presiden Soekarno, karena tidak mau memberi izin tambang emas dan tembaga di Papua.

Politik rusuh Maluku

Kerusuhan yang merebak di Indonesia punya kaitan dengan kerja bawah tanah PT Freeport Indonesia, diungkapkan oleh pengamat intelejen Indonesia, Herman Ibrahim. Bahwa Politik  Rusuh Maluku Terkait Kepentingan PT Freeport Indonesia.

CIA AS, selalu bermain di segala lini melalui operasi intelijen, menciptakan instabilitas keamanan, setiap kali PT Freeport Indonesia terusik.

Menurut Herman Ibrahim, setiap perusahaan berkepentingan mengalihkan isu. Untuk mengalihkan isu, yang paling mudah disulut adalah konflik agama.

Alasannya, setiap perusahaan, termasuk PT Freeport Indonesia, memiliki elemen intelijen untuk mendeteksi ancaman, dan bahkan mengalihkan kondisi masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintah maupun berbagai isu lainnya.

Herman Ibrahim, mengatakan, bentrok berdarah antarwarga di Palauw, Pulau Haruku, Maluku Tengah diduga terkait kepentingan bisnis PT Freeport Indonesia.

“Dulu Maluku itu konflik agama, kalau sekarang, tidak persis dulu. Tetapi dampak dari dulu, masih tetap ada, luka itu sulit sembuh. Maluku paling mudah disulut, siapapun bisa menciptakan konflik. Dalam hal ini intelijen berupaya bermain untuk pengalihan isu,” tegas Herman Ibrahim.

“Bagaimana dengan kehadiran FPI?” tanya Tito Gatsu.

Seperti menutup mata sebelah, Munarman ikut menyerang masalah pelanggaran HAM di Papua.

Munarman tidak tahu kalau pelanggaran HAM Papua itu akibat dari restorasi modal, sehingga cenderung dangkal dalam mendorong penegakan HAM di Papua.

Bagi Munarman, untuk mempertahankan tanah Papua dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemerintah diminta untuk tidak takut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tidak perlu takut juga pada Pengadilan Kriminal Internasional," kata, Munarman di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Nah, bisa dilihat semua apa yang dikatakan hanya untuk menyulut konflik dan mustahil Itu tidak direncanakan  dan membuat posisi pemerintah menjadi sulit di Dunia Internasional.

“Belum lagi alasan HAM yang memang jaringan Munarman, terus merongrong Pemerintah,” tutur Tito Gatsu.

Pasalnya, versi Munarman, selama ini Amerika Serikat justru yang paling banyak melanggar HAM. Bahkan Munarman menyampaikan kesediaannya bila diminta untuk membela negara bila dibawa ke Pengadilan HAM.

Perlakukan yang bertentangan dengan HAM, versi Munarman, justru dilakukan oleh para musuh negara ini. Di Papua Mer-C membuat Klinik Kesehatan, tetapi tidak diberi ijin. Padahal upaya ini untuk mempertahankan dan menjaga Papua.

FPI memang kritiknya pedas sekali soal dukungan HAM di Papua. Cuma, jaman sekarang, rakyat tidak buta dengan skenario murahan itu.

Kapitalisme juga memakai baju HAM, baju Papua Merdeka, dan baju lainnya demi kenyamanan keberadaan mereka. Cara yang sudah kuno dan basi masih dipraktikkan.

Ketika PT Freeport Indonesia digoyang, ada saja ulah organisasi massa yang bikin pengalihan isu.

Analisa disampaikan pengamat intelejen sebelumnya di atas, menarik untuk ditarik hubungan antara Pemerintah Indonesia mengatur ulang PT Freeport Indonesia dan konflik yang muncul akibat FPI akhir-akhir ini.

“Tujuannya hanya satu, energi pemerintah habis urus konflik, sedangkan pengaturan kedaulatan ekonomi nasional terbengkalai,” ungkap Tito Gatsu.

Atau, isu Papua merdeka terus "menyala" daripada sibuk atur PT Freeport Indonesia. Coba simak kecaman organisasi HAM di Amerika Serikat, soal penembakan di Kongres III Papua, 17 - 19 Oktober 2011, dan penembakan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia yang mogok.

Gerombolan 3C

Justru perhatian serius ke penembakan pada Kongres III Papua, 17 - 19 Oktober 2011, daripada penembakan di areal PT Freeport Indonesia.

“Publik harus membuka mata agar jeli melihat konflik sistematis yang kerap muncul akhir-akhir ini. Penembakan di areal PT Freeport Indonesiat belum reda, Aceh mau diobok-obok lagi. Lalu Maluku hendak panas lagi, sekarang muncul lagi FPI,” Tito Gatsu, mengingatkan.

Skenario konflik merupakan operasi intelejen asing yang tidak suka dengan kedaulatan ekonomi nasional Indonesia yang hari ini mau diatur ulang.

enih-benih reaksioner organisasi massa tertentu yang terus dipelihara oleh asing, tidak akan diam, tetapi terus menjadi kuda hitam bagi pengamanan aset asing di Indonesia.

Sekali lagi, Indonesia punya masa lalu tentang sejarah pemberontakan yang dibeking oleh CIA AS. Mari introspeksi dan evaluasi diri agar tidak mengulangi tragedi yang sama dan sekarang.

“Munarman sudah tertangkap menyusul gugurnya seorang patriot bangsa, Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, Kepala Badan Intelijen Daerah (BINDA) Papua, Minggu, 25 April 2021, kita bisa melihat benang merahnya dengan jelas dan Munarman,” ucap Tito Gatsu.

Memang orang berbahaya tapi sekaligus pelindung bagi orang-orang yang menguasai Indonesia pada masa lalu terutama yang menikmati rente dari Trans National Company (TNC) PT Freeport Indonesia, seperti gerombolan 3C: Cendana (Keluarga Besar Soeharto), Chaplin (Jusuf Kalla) dan Cikeas (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia, 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014).

Tito Gatsu, melihat, dengan makin tegasnya Pemerintah Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam memerangi radikalisme, intolerans, ekstrimisme, dan terorisme, pihak CIA AS cuci tangan terhadap konflik di Indonesia.

“Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, akan lebih mudah menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua,” kata Tito Gatsu.

Tumpas KKB

Perang terbuka terhadap KKB di Papua, sudah di depan mata. Jurubicara Badan Intelijen Negara (BIN), Dr Wawan Purwanto di Jakarta, telah melabeli KKB sebagai jaringan teroris, setelah Kepala BINDA Papua, Brigadir Jenderal TNI I Putu Danny Karya Nugraha, tewas ditembak, Minggu, 25 April 2021.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat, Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Marsudi Suhud, Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, mendukung KKB di Papua masuk kategori jaringan teroris, Selasa, 27 April 2021.

Nova Andika, menyebut KKB di Papua, harus diubah namanya menjadi Kelompok Separatis Teroris (KST), sehingga harus ditumpas melalui operasi militer terpadu.

Bahkan di Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Aziz Syamsudin, menilai, pengananan KKB di Papua, harus melalui mekanisme penumpasan terorisme, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang tindak Pidana Terorisme.

Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan negara tidak akan kalah dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, yang terus melancarkan aksi teror kepada masyarakat.

Sigit memerintahkan kepada seluruh jajaran Satgas Nemangkawi untuk tidak gentar melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata tersebut.

"Oleh karena itu saya perintahakan kepada seluruh anggota satgas yang berugas, lakukan terus pengejaran terhadap KKB yang ada di Papua, terus berjuang, negara tidak boleh kalah," kata Sigit, di Jakarta, Rabu, 28 April 2021.

Sigit menegaskan, Satugas gas Nemangkawi harus terus maju memberangus KKB, lantaran telah meresahkan. Apalagi, dalam hal ini, KKB tidak pernah pandang bulu dalam melancarkan serangan terornya.

"Kami semua tahu, bahwa korban dari KKB tidak hanya anggota TNI-Polri. Namun juga masyarakat sipil seperti guru, pendeta, tukang ojek, anak-anak sekolah, kemudian asrama sekolah yang dirusa, pengrusakan juga perumahan milik masyarakat," ujar Sigit.

Sigit berharap, TNI-Polri terus melakukan perjuangan dan melakukan langkah terbaik untuk menumpas tuntas KKB. Menurutnya, seluruh pimpinan TNI dan Polri bakal siap memberikan dukungan terbaik.

"Lakukan perjuangan, lakukan langkah terbaik yang bisa saudara-saudara semua laksanakan. Dan kami pimpinan Polri dan seluruh jajaran yang ada di Polri siap untuk mensupport apapun yang diperlukan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Papua," tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit memberikan kenaikan pangkat terhadap tiga personel kepolisian yang menjadi korban dalam baku tembak dengan KKB kemarin.

Dalam baku tembak TNI-Polri dan KKB diketahui, tiga personel kepolisian menjadi korban. Salah satu diantaranya meninggal dunia. Sedangka, dua mengalami luka akibat tertembak.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kami selaku pimpinan Polri juga memberikan reward terhadap 2 prajurit tersebut yaitu kenaikan pangkat luar biasa dan kesempatan untuk mengikuti prioritas pendidikan," ujar Sigit.

Sigit menekankan, pasca-baku tembak dengan KKB, seluruh jajaran khususnya polisi yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi untuk terus semangat memberangus kelompok bersenjata.

"Dalam kesempatan ini tentunya saya terus memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua untuk terus bersemangat dan tidak boleh kendor dengan peristiwa yang terjadi," kata Sigit.

Sigit juga menaikan pangkat terhadap personel Brimob Bharada I Komang Wira Natha saat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, pimpinan Lekagak Telenggen.

"Polri telah kehilangan kembali salah satu patriot kita yang kemadin telah berjuang di dala. melaksanakan kegiatan pemberantasan KKB yang ada di Papua. Tentunya saya selaku pimpinan Polri mengucapkan duka cita yang mendalam terhadap gugurnya salah satu putra terbaik kami," tutup Sigit. **

Sumber: Rilis Divisi Humas Polri/fb tito gatsu.

 

Redaktur: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda