Nasional post authorelgiants 28 November 2020 175

Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo, Sosok Menteri Pengganti di Tangan Jokowi

Photo of Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo, Sosok Menteri Pengganti di Tangan Jokowi

JAKARTA, SP - Edhy Prabowo resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster, Rabu (26/11). Edhy pun telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan pengurus Partai Gerindra.

Hingga saat ini, posisi Edhy digantikan sementara oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor: B-835/SJ/XI/2020 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar pada Rabu (25/11).

Istana mengatakan Luhut akan mengisi jabatan tersebut sampai Presiden Joko Widodo menentukan pejabat definitif.

"Jadi begitu ditempati pejabat baru, beliau tidak menjadi ad interim," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian saat dihubungi, Kamis (26/11).

Donny belum bisa memastikan butuh waktu berapa lama untuk menentukan sosok yang akan menggantikan Edhy. Dia mengatakan hingga saat ini, Jokowi belum membicarakan calon pengganti kader Gerindra tersebut.

Mantan Wali Kota Solo itu juga belum berdiskusi dengan partai tertentu atau dengan kalangan profesional. Presiden hanya berpesan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap bekerja seperti biasa. "Presiden ingin kementerian tetap bekerja normal," ujar dia.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin memperkirakan, kursi menteri pengganti Edhy kemungkinan akan kembali diisi oleh kader partai Gerindra lainnya. Sebab, partai berlambang kepala garuda tersebut telah memastikan jatah dua kursi menteri hasil rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Ujang menilai, sosok yang menggantikan Edhy kemungkinan ialah kader berpengalaman semodel Fadli Zon, Sufmi Dasco Ahmad, Sandiaga Uno, atau lainnya. Nama menteri baru disebutnya menjadi keputusan Jokowi serta Prabowo.

"Bisa saja diberikan ke kader Gerindra, tergantung Prabowo. Bisa juga diberikan ke profesional, semua di tangan Jokowi," kata Ujang.

Namun ia mengatakan mundurnya Edhy tersebut tidak akan menjadi momentum bagi Jokowi untuk merombak susunan kabinet. Apalagi Presiden telah memberikan sinyal tidak akan merombak kabinet dengan menyebutkan kinerja menteri sudah baik. "Kemungkinan tidak ada reshuffle, hanya mengganti Edhy saja," kata dia.

Syarat Profesionalisme

Di sisi lain penunjukkan pejabat definitif dirasakan mulai mendesak karena menyangkut pelayanan publik dan nelayan. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, berbeda dengan Kementerian Sekreatriat Negara, kementerian teknis sangat penting karena langsung terkait hajat masyarakat.

"Sangat urgent karena KKP itu kementerian teknis, harus segera diisi," kata Trubus kepada Katadata.co.id.

Trubus pun menilai kursi Menteri Kelautan dan Perikanan lebih baik diisi dari kelompok profesional. Namun, bila jabatan tersebut kembali diduduki oleh partai Gerindra, Trubus berharap sosok tersebut memiliki sepak terjang yang baik.

Ia pun menyinggung Sandiaga Uno mempunyai pengalaman yang tidak dimiliki oleh anggota Gerindra lainnya. "Tapi kembali lagi, ini hak prerogatif Jokowi," kata dia.

Trubus juga berharap Menteri baru dapat memperkuat institusi dan memperbaiki birokrasi di lingkungan KKP. Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan perlu memiliki sikap kepemimpinan yang baik, profesional, serta memiliki keahlian dalam hubungan internasional. "Susi Pudjiastuti misalnya, hubungannya dengan internasional baik," ujar dia.

Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Ahmad Dasco menyebutkan, belum ada pembicaraan dengan Jokowi terkait sosok yang menduduki kursi KKP nomor satu. "Kami belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu," katanya.

Ia pun memastikan, penunjukkan menteri menjadi hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, Gerindra akan menunggu serta tidak akan mencampuri keputusan Jokowi.

Dasco juga mengatakan partai telah menerima surat pengunduran diri Edhy sebagai Wakil Ketua Umum. Meski belum menyebutkan pengganti, ia mengatakan Gerindra sedang menyiapkan pengganti.

"Pengunduran diri Edhy Prabowo kami terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di partai dan karena sudah diumumkan, kami terima dan akan segera siapkan penggantinya," ujarnya.

Bidik Sejak Agustus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sudah membidik Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sejak Agustus 2020. Edhy sudah jadi incaran KPK setelah ramai di media massa soal polemik ekspor benih lobster atau benur.

“Surat perintah penyelidikan kami mulai di bulan Agustus, tentunya ini bukan waktu yang singkat kita memprofile, kemudian kita juga mengumpulkan informasi baik dari segala macam teknologi maupun perbankan. Semuanya kita olah, kita ramu sehingga kita bisa membuat sebuah potret kejadiannya,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/11) malam.

Polisi jenderal bintang dua ini menekankan, barang bukti elektronik menjadi bukti kuat untuk menangkap Edhy usai perjalanannya dari Amerika Serikat pada Rabu (25/11). KPK lantas telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ekspos benih lobster.

“Ketika sesuatu hal yang berkaitan dengan barang bukti elektronik ini dimainkan, kita tahu bahwa ini nyampe pada sasaran. Sehingga apa yang kita lakukan yang dikatakan sebagai suatu yang berkelanjutan terus-menerus akhirnya pada waktunya kita bisa mengambil dan menangkap yang dikategorikan sebagai orang-orang yang menjadi tersangka di sini,” ujar Karyoto.

Menurut Karyoto, alat bukti berupa kartu debit ATM menjadi bukti kuat adanya dugaan suap terhadap Edhy Prabowo. Edhy diduga menerima aliran suap senilai Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito (SJT) yang merupakan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

“Jadi alat bukti yang kami miliki sudah cukup banyak, maupun yang sifatnya bukti fisik dan beberapa alat tadi ada satu buah yang sangat vital adalah ATM,” tandas Karyoto.

Selain Edhy, enam tersangka penerima suap diantaranya Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta.

Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (JPC).

Bukan Politis 

Ketua KPK Firli Bahuri membantah penangkapan yang dilakukan KPK terhadap Edhy Prabowo berkaitan dengan politik. Firli mengatakan kasus yang menjerat Edhy Prabowo merupakan tindak pidana korupsi murni.

"Kasus yang terjadi di KKP tentu adalah tindak pidana korupsi murni, nggak ada kaitannya dengan politik. Jadi jangan kita diajak masuk ke dalam ranah politik," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/11).

Firli mengatakan perkara korupsi Edhy Prabowo merupakan kasus yang sifatnya perseorangan. Sekalipun, kata dia, yang terjerat dari pengurus partai politik.

"Kalaupun ada orang-orang yang terlibat dan dia merupakan pengurus partai, tapi terkait kasus tindak pidana adalah berlaku orang per orang," ujar Firli.

Firli menjelaskan seseorang yang terlibat dalam tindak pidana akan dilihat pemenuhan unsurnya berdasarkan konsep hukum. Sebab, kata Firli, tidak ada peristiwa pidana yang terjadi tanpa adanya perbuatan, begitu juga sebaliknya.

"Karena sesungguhnya konsep hukum, barang siapa itu adalah setiap orang yang kita minta apakah perbuatan yang dilakukan kalau betul ada perbuatan yang dilakukan, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur sengaja atau lalai. Selanjutnya apakah memenuhi syarat sifat melawan hukum, jadi kita fokus kepada perbuatan. Karena nggak ada peristiwa pidana tanpa ada perbuatan dan tidak ada perbuatan tanpa orang," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlebihan dalam pemeriksaan Edhy Prabowo.

"Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja, jangan berlebihan. Saya titip itu saja. Tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik kok," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Luhut memuji sikap Edhy Prabowo yang mengambil langkah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri KP setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Luhut menilai Edhy sebagai orang baik. Oleh karena itu, kata dia, sikap Edhy yang langsung mundur dari jabatannya perlu dihormati.

"Saya tahu Pak Edhy itu sebenarnya orang baik. Saya senang bahwa beliau langsung ambil alih tanggung jawab seperti seorang kesatria, dan itu kita harus hormati juga hal-hal semacam itu," ujarnya.

Luhut meminta masyarakat mendoakan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap menjalankan tugas seperti biasa, meski diterpa adanya kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster yang melibatkan sejumlah pejabat di KKP.

Siapa Edhy

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Ia diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan "forwarder". Duit itu ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp 9,8 miliar.

Dengan penangkapan itu, Edhy juga menjadi menteri ketiga di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terjerat kasus di KPK. Lantas, seperti apa sosok Edhy?

Dilansir dari berbagai sumber, Edhy pernah menjadi atlet pencak silat nasional. Selain pernah berhasil di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON), ia juga pernah mengikuti kejuaraan tingkat mancanegara.

Edhy merupakan taruna di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ia masuk ke Akmil, yang dulu bernama Akabri, pada 1991. Namun, ia hanya bertahan 2 tahun. Ia dikeluarkan karena kesalahannya.

Merantau ke Jakarta, Edhy kemudian berkenalan dengan Prabowo Subianto yang masih berpangkat letnan kolonel dan menjabat Komandan Grup III Kopassus TNI AD.

Ia disekolahkan Prabowo di Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo dan berlatih silat setiap pekan di Batujajar, Bandung. Edhy pun menjadi orang dekat dan kepercayaan Prabowo sejak itu.

Pria kelahiran Muara Enim, Sumatera Selatan, pada 24 Desember 1971 ini juga mendampingi Prabowo saat bermukim di Yordania setelah dipecat dari militer dengan pangkat jenderal bintang tiga.

Saat Prabowo mendirikan Partai Gerindra pada 2008, Edhy ikut bergabung. Dia juga mengikuti Pemilihan Legislatif 2009 dan dapil Sumatera Selatan I, kampung halamannya.

Sudah dua periode dia menjadi anggota DPR, Edhy terpilih lagi dalam Pemilu 2019. Pada periode 2009-2014 dia menjabat Ketua Komisi VI (perdagangan, perindustrian, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara). Sedangkan pada 2014-2019, Edhy menjadi Wakil Ketua Komisi IV (pertanian, perkebunan, kelautan, kehutanan, perikanan, dan pangan).

Edhy Prabowo juga menjabat Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PB IPSI) dan Prabowo Subianto adalah ketua umumnya. (kat/faj/tik/bah)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda