Nasional post authorKiwi 29 Juli 2021

Waspada Karhutla pada Agustus-Oktober, BNPB Minta BPBD Lakukan Delapan Langkah Cegah Bencana Asap

Photo of Waspada Karhutla pada Agustus-Oktober, BNPB Minta BPBD Lakukan Delapan Langkah Cegah Bencana Asap

 

JAKARTA, SP – Setiap tahun wilayah Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di beberapa provinsi Sumatra dan Kalimantan.

Potensi curah hujan rendah perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga karhutla dapat dicegah sejak dini.

Menghadapi kondisi cuaca pada Agustus hingga Oktober 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.

Delapan langkah disampaikan secara tertulis BNPB kepada 34 BPBD provinsi untuk penanggulangan karhutla di masing-masing wilayah.

Pertama, BNPB meminta BPBD untuk melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan atau ground-check bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan.

Kedua, BPBD segera mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait ancaman kekeringan di daerah masing-masing, antara lain menyiapkan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih, penyediaan pompa air di setiap kecamatan serta memprioritaskan pada wilayah yang terdampak kekeringan.

“Melakukan kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk dapat digunakan Kembali,” kata Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Ir. Harmensyah, Dipl.S.E.,M.M. melalui surat yang ditujukan kepada kepala pelaksana BPBD provinsi per 22 Juli 2021.

Harmensyah menambahkan pada Langkah kedua ini, BPBD mengkoordinaiskan stakeholder terkait dalam penyiapan alternatif kebijakan pemenuhan kebutuhan air di masyarakat melalui penyiapan sumur bor dan pengaturan distribusi air.

Ketiga, BPBD mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah serta masyarakat terhadap ancaman kebakaran hutam dan lahan di daerah masing-masing. Kesiapsiagaan dapat dilakukan melalui pemantauan melalui sistem peringatan dini terkait kebakaran hutan dan lahan yang telah ada, seperti Sipalaga, Hot-spot Lapan dan Sistem Peringatan Karhutla.

Harmensyah menambahkan, kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran.

“Segera diperbaiki jika ada kelemahan atau kerusakan pada alat-alat tersebut,” pesannya.

Ia juga mengatakan, kesiapsiagaan dengan melakukan pengkoordinasian kesiapan mekanisme tanggap darurat atau penanggulangan bencana bersama dengan stakeholder daerah, upaya-upaya penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi di media elektronik beserta informasi lain termasuk memasang papan informasi pelarangan membakar hutan dan hukumannya.

"Serta menyiapkan, memperbarui dan menyimulasikan rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana serta menyusun rencana operasi dengan melibatkan seluruh stakeholder setempat termasuk TNI dan Polri," katanya.

Keempat, BNPB meminta untuk meningkatkan usaha-usaha penegakan hukum kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.

Kelima, Pemerintah daerah melalui BPBD menyiapkan helpdesk atau call center atau pos pelaporan antisipasi dan pelayanan cepat penanggulangan bencana kekeringan dan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta mengembangkan sistem komunikasi serta informasi sampai ke lokasi rawan bencana.

Keenam, BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, mengikuti kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta tetap menjalankan segala peraturan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid-19.

“Menginstruksikan stakeholder terkait untuk mengumpulkan data kasus OTG/terkonfirmasi serta rumah sakit yang berada di zona risiko tinggi ancaman bencana kekeringan dan asap untuk menyiapkan tempat khusus evakuasi bagi OTG/terkonfirmasi sehingga terpisah dengan masyarakat yang sehat,” ujarnya pada langkah ketujuh.

Terakhir, Harmensyah meminta BPBD untuk melakukan koordinasi penanganan darurat bencana dapat menghubungi Pusdalops PB BNPB melalui jaringan Komunikasi telepon, faksimili maupun Call Center 117.

Masih Hujan

Berdasarkan pengamatan Supriyadi, Prakirawan Stasiun Pengamatan BMKG Kalbar, per tanggal 29 Juli sampai 1 Agustus 2021 sebagian besar wilayah di Kalbar diprediksi cerah berawan.

Namun begitu, ada beberapa wilayah yang diperkirakan akan terjadi hujan ringan dan hujan petir.

"Pada tanggal 29-30 Juli 2021 diprediksi cuaca di wilayah Kabupaten Sanggau, Bengkayang, Landak, Kubu Raya dan Pontianak akan terjadi hujan ringan. Sementara hujan ringan dan hujan petir diprediksi akan terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dan Melawi," katannya.

Pada tanggal 31 Juli 2021, hampir sebagian wilayah di 12 kabupaten dan dua kota di Kalbar cendrung cerah berawan, berawan, dan hujan ringan. "Sementara pada 1 Agustus 2021, terdapat dua wilayah yang diperkirakan akan terjadi hujan disertai petir, yakni Kabupaten Sintang dan Sekadau,"  papar Supriyadi.

Di Kalbar, berdasarkan data Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi (BMKG), pada Rabu, 28 Juli 2021, ada 211 Titik Api yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota.

Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, karena apabila curah hujan semakin rendah, maka Titik Api akan semakin bertambah. Bisa saja, setelah bencana cuaca ekstrim berupa banjir dan tanah longsor di beberapa daerah, Karhutla sebagai bencana tahunan, kembali melanda Kalbar.

Langkah Pencegahan

Adapun langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan tersebut perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah dalam menyikapi informasi peringatan dini potensi karhutla.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa sebagian wilayah Indonesia berpotensi mengalami Indeks Curah Hujan Rendah (CH < 100 mm) pada bulan Agustus hingga Oktober 2021.

Data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat akumulasi sementara luas karhutla 1 Januari hingga 30 Juni 2021 seluas 52.479 hektar.

Luas karthula pada periode ini lebih tinggi dibandingkan luas karhutla pada periode yang sama pada 2020 lalu. Tercatat luas karthula periode Januari hingga Juni 2021 seluas 43.882.

Pada Januari - Juni 2021 terdapat penambahan akumulasi luas karhutla sebesar 8.597 hektar atau 16,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020.

Luas terbakar pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2021 ini didominasi terbakarnya lahan mineral, yaitu seluas 33.313 hektar, sedangkan sisanya berada di lahan gambut.

Lima wilayah tertinggi yang teridentifikasi adanya Karthula pada lahan mineral yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 13.131 hektar, Nusa Tenggara Barat 5.762, Kalimantan Barat 3.174, Kepulauan Riau 1.490 dan Papua 1.428.

Sedangkan lima wilayah tertinggi Karhutla di lahan gambut berada di Kalimantan Barat dengan 11.570 hektar, Riau 6.156, Kalimantan Tengah 530, Aceh 304 dan Sumatera Utara 286.

Pada periode Juni 2021, Karthula lahan mineral masih lebih tinggi dibandingkan lahan gambut. KLHK mencatat rekapitulasi sementara luas Karhtula pada periode 1-30 Juni 2021 seluas 17.661 hektar, dengan rincian Karhutla lahan mineral 17.375 hektar dan gambut 286.

Antisipasi Banjir

Pengamat Lingkungan Kalbar, Agus Sutomo, mengatakan, selain ancaman Bencana Kabut Asap dari Karhutla, pemerintah juga harus waspada akan bencana banjir yang terjadi berulangkali dikarenakan kerentanan daya dukung lingkungan.

"Tenutnya, karena perubahan situasi dan kondisi dari alam yang dikonversi dalam bentuk lain. Hal tersebut seharusnya sudah menjadi perhatian pemerintah untuk melihat kerawanan yang akan terjadi longsor dan banjir," kata Agus. 

Seharusnya hal ini menjadi pelajaran dan evaluasi bagi pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat melalui instansi terkait. Untuk melihat kenapa terjadi bencana banjir, longsor yang begitu masif. Tindak lanjut dari data yang dimiliki instansi terkait untuk pencegahan seperti apa. 

"Tidak bisa secara terus menerus kita menyalahkan apa yang diberikan tuhan. Dengan selalu mengatakan curah hujan terlalu tinggi. Akan tetapi penyebab yang mempercepat proses tersebut harus dilihat pemerintah. Beberapa kejadian memang dikarenakan perubahan ekosistem didaerah hulu," lanjutnya.

Kemudian mendorong daya dukung lingkungan yang rendah. Sehingga akhirnya menjadi bencana banjir dan longsor tersebut. Semua hal yang mengeksploitasi alam secara berlebihan pasti akan menyebabkan dampak bencana yang terjadi. 

Tinggal bagaimana pemerintah sigap dan mencari alternatif hal yang harus dilakukan. Sehingga semua orang berpikir bagaimana mendapatkan uang dengan berbagai macam caranya. Kemudian untuk menjadi kebutuhan konsumtif. Hal itu menjadi indikator untuk dikatakan negara ini memiliki ekonomi yang berjalan atau tidak karena berpikir konsumtif. 

Bukan kemudian bagaimana masyarakat yang berada disekitar hutan itu adalah bagian dari pola kehidupan ekosistem. Kemudian harus bersama-sama dikembangkan secara baik tanpa melakukan eksploitasi atas sumber daya alam yang ada disekitar. 

"Tapi memberikan ruang bebas kepada masyarakat untuk memajukan kebudayaan mereka yang memberikan dampak ekonomi. Tanpa harus merusak ekosistem hutan atau lingkungan," papar Agus. 

Ketika semua komoditi tanah, hutan dan sumber daya alam dijadikan komoditi ekonomi maka itu salah satu penyebab bencana. Ketika semua dijadikan komoditi ekonomi maka orang akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. 

Baik dengan cara yang lambat maupun cepat. Hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang sebenarnya juga tidak menjadi kebutuhan mereka.

Tapi mau tidak mau karena kita diajarkan untuk menjadi rakyat yang konsumtif maka mereka melakukan hal tersebut. Masyarakat tidak bisa sepenuhnya dipermasalahkan. Karena amanah Undang-Undang 1945 sudah jelas menjadi tanggung jawab negara untuk mencari jalan penyelesaian. 

"Mencari solusi terbaik bagi peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Pernyataan kenapa masyarakat melakukan hal tersebut. Sementara illegal logging yang besar-besar tidak dilarang," ujarnya. 

Hutan yang jelas-jelas dijaga kemudian seenaknya ditetapkan menjadi kawasan hutan yang kemudian dibagi-bagikan. Kemudian dikonversi perusahaan-perusahan menjadi bentuk lain.

Masyarakat akhirnya belajar atas hal-hal tersebut. Kenapa yang ini diberikan sementara masyarakat tidak. Maka masyarakat berpikir lebih baik melakukan hal tersebut untuk menyambung hidup. Alasan tersebut akan muncul karena adanya ketidakadilan dalam tata kelola dan tata kuasa dalam penguasaan sumber daya alam.

Bencana alam yang terjadi saat ini dikarenakan salah satunya karena kebijakan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika pengelolaan sumber daya alam adil dan menggunakan pendekatan yang sesuai kearifan lokal ditingkat masyarakat. Dengan data yang kompleks terkait kebutuhan masyarakat saya rasa bencana tidak akan terjadi.

Masalah Global

Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap musim kemarau jangan hanya dilihat dari kuantitas titik api, akan tetapi jauh lebih penting soal kualitas kondisi terbakar dan letak kejadiannya.

 

Tidak tepat membandingkan dengan pembukaan ladang oleh petani pada skala minor dengan pembakaran lahan korporasi untuk pembersihan lahan (land clearing) dalam skala besar.

Aktivis lingkungan, Poros Hijau Indonesia (PHI) Sumatera Selatan, Chandra, mengatakan terjadinya siklus kebakaran hutan terus menerus serta perusakan hutan di provinsi ini dan beberapa daerah di Indonesia lainnya, harus mulai dianggap sebagai masalah global karena negara ini penyumbang besar terhadap perubahan iklim dunia.

Pemerintah harus mengambil langkah lebih berani dalam menindak korporasi yang melakukan pembakaran lahan, karena dalam implementasinya pemerintah dipandang masih tidak tegas.

Pemerintah harus lebih transparan menyampaikan proses penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan terhadap perusahaan.

Propaganda pemerintah tentang moratorium hutan, kedengarannya mengesankan tetapi tidak memberikan perubahan nyata di lapangan.

Deforestasi dan kebakaran hutan, kebun, dan lahan terus berlanjut di dalam area moratorium dan peta batas secara teratur digambar ulang untuk

menghilangkan hutan atau lahan gambut yang menarik bagi perusahaan perkebunan.

Sedikitnya 353 titik panas (hotspot) terpantau muncul di Sumsel sepanjang September 2019. Jumlah titik panas tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang musim kemarau tahun ini.

Melihat kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi kinerja semua institusi yang terkait dengan kebakaran hutan, kebun, dan lahan, seperti KLHK, BNPB, BRG, TRGD.

Selain itu, harus dilakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan kelalaian maupun kesengajaan sehingga terjadi kebakaran hutan, kebun, dan lahan.

Eksekusi harus ditempuh untuk semua keputusan hukum dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai hukuman terhadap perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam proses kebakaran kebun dan hutan.

Selain itu, perlunya mengoptimalkan peran aktif pemerintah daerah yang wilayahnya mengalami karhutla dari sisi teknis dan aksi pencegahan serta pemulihan, meningkatkan program penanganan pencegahan karhutla, baik yang melibatkan perusahaan maupun masyarakat.

Pihak kepolisian. ujar aktivitas lingkungan itu, harus lebih aktif dalam melakukan penyelidikan, penyidikan sebagai bagian penegakan hukum terhadap kasus karhutla sehingga menciptakan efek jera kepada pelakunya serta memberikan peringatan kepada yang lainnya agar tidak melakukan tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya karhutla.

Ketua Pelaksana Rembuk Aktivis Sumsel Rudy Pangaribuan mengatakan selain membahas agenda terkait dengan persoalan hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dalam kondisi udara diselimuti kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah daerah di Sumsel, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan pembahasan terkait dengan karhutla.

Sejumlah aktivis, terutama kalangan pecinta lingkungan, meminta pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi terbaik dalam penanggulangan karhutla yang terjadi pada setiap tahun musim kemarau.

"Kebakaran hutan dan lahan setiap musim kemarau mengakibatkan timbulnya bencana kabut asap serta gangguan kesehatan dan aktivitas masyarakat di dalam dan luar negeri, permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi terbaik sehingga tidak terus berulang," ujarnya.

Pada puncak musim kemarau, Agustus dan September 2019, di beberapa daerah, seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan area yang cukup luas, yakni mencapai lebih dari 2.000 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan dan berbagai aktivitas masyarakat, karena terpapar asap dari karhutla tersebut.

Permasalahan itu selalu terjadi, bahkan berulang kali terjadi di lokasi yang sama, baik di kawasan hutan dan lahan sekitar permukiman masyarakat, maupun sekitar lokasi yang dikuasai perusahaan pemegang izin pengolahan lahan perkebunan, pertambangan, dan hutan tanaman industri (HTI).

Melalui urun rembuk Aktivis Sumsel Bersatu ini, diharapkan selain menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pusat untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga ada rekomendasi terkait dengan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah karhutla.

Berdasarkan undang-undang tentang lingkungan hidup, pelanggar maklumat larangan membakar lahan, hutan, dan perusakan lingkungan dikenakan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Dengan penegakan hukum secara tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para tersangka dan yang lainnya sehingga ke depannya dapat dicegah kebakaran hutan dan lahan secara parah yang bisa menimbulkan bencana kabut asap karhutla seperti sekarang ini.

Melalui berbagai upaya tersebut dan dukungan global, diharapkan negara ini mampu mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap musim kemarau. (sms/mul/ant)

???????

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda