Nasional post authorAju 30 Juli 2021

Ditipu Heru Lelono dan Andi Arief, Korupsi e-KTP, Hambalang, Citra Buruk SBY

Photo of Ditipu Heru Lelono dan Andi Arief, Korupsi e-KTP, Hambalang, Citra Buruk SBY Situas Gunung Padang, di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

JAKARTA, SP – Ditipu dua staf khusus, Heru Lelono dan Andi Arief, kemudian korupsi elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), proyek Hambalang mangkrak, sebagai citra buruk bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia, 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014.

“Percuma manuver Partai Demokrat berupaya menarik simpati masyarakat dengan mengkritik keras Pemerintah Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024,”  kata Eko Kuntadhi, pegiat media sosial dan pengamat politik dalam Cokro Televisi, Jakarta, Jumat, 30 Juli 2021.

Menurut Eko Kuntadhi, Partai Demokrat sekarang, seperti mau meniru Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang kencang mengkritik pemerintahan Joko Widodo, kendati sudah masuk ke dalam struktur pemerintahan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hasil Pemilu 2019, Partai Gerindra bertengger pada partai politik tiga besar, bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

“Itu terjadi, karena Partai Gerindra, konsisten menjadi penyeimbang Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi kalau hal serupa dilakukan Partai Demokrat pasca Pemilu 2019 agar mampu meraup suara dalam Pemilu 2024 mendatang, tidak mungkin karena terkait korupsi Partai Demokrat masa lalu selama SBY jadi Presiden,” ujar Eko Kuntadhi.

Kritik keras Partai Demokrat, terhadap penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Indonesia, sebagai upaya menarik simpati masyarakat, selalu terjadi serangan balik cukup masif, karena apa yang dilakukan komplotan AHY, hanya retorika dan tidak ada aksi nyata di lapangan.

Inkonsistensi SBY, akan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat depan Partai Demokrat. Ini sebagai pemicu utama, Partai Demokrat pecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Moeldoko, Kepala Staf Kantor Presiden dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putera sulung SBY.

Saat menjadi Presiden, tahun 2012, SBY selalu mengingatkan kader dan simpati, supaya Partai Demokrat tidak boleh menjadi partai milik kelompok tertentu atau partai politik milik keluarga.

Satu tahun kemudian, 2013, SBY mengkudeta Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan kemudian tahun 2020, diserahkan kepada AHY, sehingga menimbulkan perpecahan di lingkungan internal, sampai sekarang.

Selama menjadi Presiden, SBY pernah ditipu mentah-mentah dua staf khususnya, yaitu Heru Lelono dan Andi Arief.

Penipuan dilakukan Heru Lelono, sehubungan padi varietas unggul Super Toy HL-2 yang gagal panen, dan air bisa diubah menjadi bensin, sehingga Joko Suprapto, penemu blue energy, hilang setelah ada kuburan uang Rp10 miliar, untuk perlancar ujicoba.

SBY pernah ditipu Andi Arief, sehubungan isu harta karun Situs Gunung Padang di Desa Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Pukul 13.30 WIB, Kamis, 5 September 2013, tim peneliti yang dikomandani Andi Arief, dikeroyok 20 orang, setelah menuduh tim telah melakukan perusakan terhadap Situs Gunung Padang.

Warga sekitar kemudian memukuli juru pelihara Situs Gunung Padang ketika melerai dan menjelaskan tentang kegiatan tim, sehingga sampai sekarang tidak jelas juntrungannya.

Dari korupsi e-KTP, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara mencapai Rp1,8 triliun, sedangkan tahun 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan korupsi pembangunan gedung olah raga di Desa Hambang, Kabupaten Bogor, kerugian negara Rp706 miliar.

Varietas Super Toy HL-2 gagal panen

Sejumlah petani memprotes karena padi yang disebut-sebut varietas unggul gagal saat hendak dipanen untuk kedua kali di Kabupaten Purworeja, Provinsi Jawa Tengah.

Para petani yang ikut program padi unggulan jenis Super Toy HL-2 yang diresmikan SBY itu menemukan seratus hektare tanaman padi Supertoy siap panen ternyata tak berisi. Bulirnya hampa. Petani marah dan membakar padi mereka.

Sebelumnya varietas ini dijanjikan bisa tiga kali dipanen hanya dengan sekali tanam. Caranya tinggal merawat tanaman setelah panen pertama atau kedua.

Setelah gagal, Andi Malarangeng yang saat itu Juru Bicara Kepresiden menyatakan, Supertoy bukan proyek pemerintah. Dan memang varietas padi ini masih dalam uji coba.

Kasus ini seharusnya menjadi tanggung jawab PT Sarana Harapan Indopangan, anak perusahaan PT Sarana Harapan Indogroup, milik Heru Lelono.

Namun PT Sarana Harapan Indopangan tidak bersedia membayar ganti rugi. Alasannya kesepakatan dengan petani, perusahaan hanya bertanggung jawab untuk panen pertama saja.

Namun kasus yang mencoreng pemerintah ini tidak membuat posisi Heru Lelono di Staf Khusus Kepresidenan, tergoyahkan. Hubungan baik yang terjaga dengan SBY rupanya sangat kuat.

Buktinya, di periode kedua pemerintahan SBY, Heru Lelono, masih menduduki kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Informasi.

Penemu padi Super Toy HL-2, Supriyadi alias Toyong, menghilang. Basiran, ayahnya, mengaku jarang bertemu anak laki-lakinya itu. Toyong sudah lebih dari 2 pekan tidak pulang ke rumahnya di Bantul.

"Sudah lebih dari 15 hari belum pulang ke rumah," kata Basiran dalam Bahasa Jawa yang kental di rumahnya, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Bantul, Sabtu 6 September 2008.

Jejak Toyong, sampai Senin, 8 September 2008, belum tercium. "Dia memang jarang pulang. Paling pulang sebentar kemudian pergi lagi berhari-hari," lanjut Basiran.

Padahal, Tim Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menilai padi Super Toy HL-2 termasuk dalam kelompok jenis padi tipe lama yang lazim dibudidayakan petani hingga sekitar dekade 50-an.

Menurut Peneliti Padi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Djoko Prajitno, jenis padi yang dahulu dikenal sebagai “pari Jawa” ini memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan hama dan jumlah panenan sedikit.

Oleh karena itu, metode ratooning (menumbuhkan batang padi yang sudah dipanen) yang digunakan untuk memanen padi Super Toy HL-2 dikhawatirkan memicu ledakan hama dan penyakit padi.

“Penyakit-penyakit padi yang mungkin meledak itu di antaranya wereng yang biasanya diikuti virus, hama penggerek batang, dan ganjur. Dengan metode panen ini, hama dapat menyebar ke ratusan hektar sawah dalam semalam,” kata Djoko Prajitno di Yogyakarta, Selasa, 9 September 2008.

Metode panen ratooning adalah memanen padi dengan membabat batangnya dan membiarkan tumbuh singgang lagi sehingga bisa dipanen lagi pada masa panen berikutnya. 

Dengan metode ini, panen bisa terjadi dua hingga tiga kali dalam setahun tanpa ada proses penanaman ulang. Namun, metode ini tidak mengenal pemutusan siklus kehidupan hama dan penyakit yang dalam semalam dapat menyebar ke ratusan hektar sawah.

Penilaian bahwa Super Toy HL-2 termasuk padi tipe lama, kata Djoko Prajitno, berdasarkan pada penampilan luar (phenotype) padi. Bila dibandingkan dengan varietas padi yang umum ditanam petani saat ini, padi Super Toy HL-2 itu relatif lebih tinggi, jumlah anakan sedikit, daun terkulai, dan malai lebih panjang.

Djoko Prajitno mengatakan, padi tipe lama juga tidak tahan hama dan penyakit. Pada tanaman rawan hama dan penyakit seperti padi tipe lama itu, potensi metode ratooning untuk memicu ledakan hama dan penyakit akan lebih besar.

Oleh karena itu, metode panen ratooning perlu segera dihentikan dan pengujian ketahanan padi Super Toy HL-2 terhadap hama dan penyakit tanaman perlu segera dilakukan.

“Apalagi untuk wilayah dengan budidaya padi intensif seperti di Pulau Jawa, metode ini sangat tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan musibah pertanian,” kata Djoko Prajitno.

Padahal saat panen perdana padi Supertoy HL2 pada 17 April 2008, Presiden SBY dan jajaran pejabat pemerintah, tampak bangga.

Namun, kemudian, petani Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, mengaku hasil panennya jauh menurun. Petani gagal panen protes PT Sarana Harapan Indopangan (SHI), perusahaan milik Heru Lelono, Staf Khusus Presiden SBY.

Joko Suprapto menghilang

Heru Lelono, kemudian menipu SBY, ketika mengklaim temuan air bisa diubah menjadi bahan bakar jenis bensin, melalui teknologi sederhana di Cikeas, Kabupaten Bogor, Provins Jawa Barat.

Penemunya, menurut Heru Lelono, bernama Joko Suprapto, dengan konsep energy hijau atau blue energy.

Atas perantara Heru Lelono, maka SBY bertemu dengan Joko Suprapto, penemu blue energy. SBY langsung mendukung penemuan luar biasa dari Joko Suprapto.

Blue energy sebetulnya bisa menjadi strategi kehumasan yang amat baik bagi pencitraan pemerintah.

Betapa tidak, di tengah isu pemanasan global dan naiknya harga bahan bakar minyak, Joko Suprapto keluar dengan ide membuat base fuel atau minyak dasar pembuat bahan bakar berbahan baku hidrogen yang diambil dari air.

Artinya bila berhasil, Indonesia bisa lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil yang terbatas, sekaligus sangat ramah lingkungan karena berbahan dasar air (H2O).

Heru Lelono menjabat Ketua Tim Energy dalam proyek yang bernaung di bawah PT Sarana Harapan Indopower dan kemudian disebut dikucurkan uang Rp10 miliar, untuk memperlancar proses pemantapan ujicoba.

Perusahaan ini adalah anak perusahaan PT Sarana Harapan Indogroup yang Komisaris Utama-nya adalah Heru Lelono.

Sayang langkah ini justru menjadi blunder. Joko Suprapto tiba-tiba menghilang justru di hari saat dijadwalkan bertemu SBY menunjukkan proses inovasinya. Sontak kabar tersebut membuat geger masyarakat.

Joko Suprapto disebut sebagai penipu. Dan mau tidak mau, nama Heru Lelono, terseret dalam kasus ini.

Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr Ir Tumiran, mengaku prihatin dengan maraknya penemuan bahan bakar alternatif yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.

Apalagi dengan adanya penemuan tersebut telah menyesatkan masyarakat dan pemerintah yang menganggap bahan bakar air kini sudah bisa dimanfaatkan sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Negara Jepang saja yang teknologinya yang sudah canggih dan kekurangan sumber energi belum bisa mengubah air menjadi sumber energi. Bahkan pakar mereka memprediksikan dibutuhkan puluhan tahun lagi untuk menjadikan air sebagai sumber energi,” kata Tumiran di ruang Fotakgama Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Selasa, 27 Mei 2008.

Diakui Tumiran, dirinya belum mengakui sepenuhnya penemuan 'blue energy' oleh Joko Suprapto bisa mengubah air menjadi bahan bakar minyak pengganti bensin.

Alasan yang dikemukakan Tumiran, penemuan Joko Suprapto, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena setiap hasil penelitian yang sifatnya ilmiah harus dibuktikan secara ilmiah.

Keprihatinan Tumiran selaku ilmuwan UGM ini pun semakin bertambah dengan adanya perhatian khusus dari Presiden SBY terhadap penemuan 'blue energy' tersebut pada November 2007.

Namun bersamaan dengan terbongkarnya kebohongan dibalik penemuan tersebut, kata Tumiran, mengindikasikan bahwa pemerintah seolah tidak mempercayai hasil kajian dari lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan Perguruan Tinggi.

“Ini hal yang memalukan, karena Presiden kita lebih memepercayai hal-hal seperti ini dan tidak pernah memanfaatkan lembaga keilmuan seperti LIPI, BPPT dan Perguruan Tinggi yang bisa diadu pengetahuannya,” kata Tumiran.

Joko Supratpto, pria asal Nganjuk, Provinsi Jawa Timur mengumumkan penemuan bahan bakar 'Blue Energy' yang terbuat dari air.

Temuan Joko Suprapto, telah diapresiasi pemerintah pada November 2008, Presiden SBY sempat mengundang Joko ke kediamanannya di Puri Cikeas, Bogor, untuk menjelaskan blue energy.

Sebuah tim yang dipimpin Heru Lelono, selaku staf Khusus Presiden SBY, menindaklanjuti dengan membangun infrastruktur produksi yang dibangun di Cikeas, Bogor dengan kapasitas produksi 10 liter per detik.

Namun tatkala harga BBM naik dan masyarakat menaruh harapan pada bahan bakar alternaif ini, Joko Suprapto, malah menghilang. Belakangan Joko Suprapto, muncul dan menyatakan dalam kondisi sakit dan meminta maaf kepada SBY.

Sebelumnya, kepada publik, Joko Suprapto, sempat mengaku alumnus teknik elektro UGM. Terkait pengakuan Joko selaku alumnus UGM, dibantah keras Tumiran.

“Setelah kita cek, tidak ditemukan nama Joko Suprapto, apalagi tahun angkatan, tahun kelulusan. Coba tanya saat kuliah siap teman seangkatannya, siapa rektor saat itu,” kata Tumiran.

Tim Andi Arief dikeroyok warga

Andi Arief menipu SBY, sehbubungan penelitian terhadap Situs Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, terpaksa dihentikan sampai sekarang.

Sebab, peneliti dari Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) yang dijanjikan mendapat kucuran Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (APBN) Rp24 triliun dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, Rabu, 17 September 2014, melanjutkan penelitian pada diserang sekelompok orang.

"Untuk penelitian lanjutan, kami tunggu suasana kondusif dan tenang dulu. Lagi pula rencananya kami mau memaparkan hasil penelitian kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata Ketua Tim Arkeologi TTRM, Ali Akbar, Jumat, 13 September 2013.

TTRM memang terdiri dari berbagai ilmu pengetahuan. Terakhir, tim geologi dari TTRM melanjutkan penelitian dengan metode scientific tomografi. Namun tim geologi itu dituding melakukan peledakan dalam kegiatan penelitiannya.

Tudingan itu pun mencuat setelah para anggota dipukuli sekelompok orang yang diduga bukan warga sekitar Gunung Padang.

"Pukul 13.30 WIB, Kamis, 5 September 2013, datang sebanyak 20 orang meneriaki tim dengan bahasa kasar. Lantas mereka memukuli setelah menuduh tim telah melakukan perusakan terhadap Situs Gunung Padang. Mereka juga memukuli juru pelihara Situs Gunung Padang ketika melerai dan menjelaskan tentang kegiatan tim," jelas Ali Akbar.

Sebelumnya, 27 April 2013, Andi Arief, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Bantuan Bencana, menegaskan, terus melanjutkan penelitian di Gunung Padang.

Bahkan Andi Arief, sesumbar menggelar penggalian arkeologi secara besar-besaran dengan melibatkan 500 sukarelawan di Gunung Padang pada pertengahan Mei 2008.

Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Gunung Padang, Cianjur, yang diinisiasi Staf Khusus Presiden, Andi Arief, menemui Gubernur Jawa Barat pagi ini, Kamis, 3 Oktober 2013. Tim melaporkan hasil riset, sekaligus meminta masukan untuk rencana selanjutnya.

TTRM berdalih, penelitian Situs Gunung Padang bukan kasus cagar budaya dan riset biasa.

Ini adalah "frontier research" untuk menggali peradaban nusantara secara multidisiplin dan menggunakan metodologi-teknologi mutakhir di bidang eksplorasi geologi-geofisika. 

Akumulasi hasil riset TTRM yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir berhasil membuktikan bahwa situs ini dklaim sangat luarbiasa bahkan "beyond imagination".

Temuan pertama TTRM adalah, situs megalitik ini berupa struktur teras-teras yang tersusun dari batu-batu kolom basaltik andesit yang terlihat di permukaan bukan hanya menutup bagian atas bukit seluas 50 x 150 meter persegi saja tapi menutup seluruh bukit seluas minimal 15 hektare.

Hal ini sudah terbukti tanpa keraguan lagi setelah dilakukan pengupasan alang-alang dan pohon-pohon kecil di sebagian lereng timur oleh Tim Arkeologi, Juli 2013.

Batu-batu kolom penyusun ini berat satuannya ratusan kilogram, berukuran diameter puluhan sentimeter dan panjang sampai lebih dari satu meter.

Dapat dibayangkan mobilisasi dan pekerjaan menyusun kolom-kolom batu ini sama sekali bukan hal yang mudah. Kemudian tim  melakukan lagi uji radiocarbon dating dari sampel tanah di dekat permukaan. 

Hasilnya menguatkan umur radiokarbon sebelumnya bahwa umur dari situs yang terlihat di permukaan ini adalah dalam kisaran 500 sampai 1000 tahun sebelum Masehi.

Andi Arief mengklaim, lapisan atas Gunung Padang adalah monumen megah bergaya seperti Machu Pichu di Peru, tapi umurnya jauh lebih tua dan berada pada masa prasejarah Indonesia. 

Diragukan Unpad Bandung

Temuan ini menurut Andi Arief sudah luar biasa karena selain monumen megalitik yang besarnya sampai 10 kali Candi Borobudur juga umurnya membuktikan sudah ada peradaban tinggi di Indonesia pada masa prasejarah yang selama ini dianggap zaman berbudaya masih sederhana. 

Dengan kata lain hal ini mengubah sejarah Indonesia dan Asia tenggara

Temuan kedua, situs megalitik Gunung Padang tidak hanya satu lapisan di permukaan saja, seperti disimpulkan oleh penelitian Balai Arkelogi dan Arkenas sebelumnya. Ada struktur bangunan yang lebih tua lagi, berlapis-lapis sampai puluhan meter ke bawah.

Keberadaan struktur ini sudah diidentifikasi dengan baik oleh survei arkeologi, geologi, pengeboran dan geofisika bawah permukaan. 

Struktur lebih tua ini bukannya lebih sederhana tapi kelihatannya malah struktur bangunan besar yang dibuat dengan teknologi yang lebih tinggi  dari kenampakan geometri dinding dan ruang-ruang besar. Struktur ini adalah hasil karya sipil-arsitektur purba yang luar biasa hebat.

Temuan ketiga, hasil penelitian dan ekskavasi arkeologi yang dilakukan pada bulan Agustus 2012, Maret 2013, dan terakhir Juni-Juli 2013 sudah membuktikan secara visual keberadaan lapisan budaya kedua yang hanya  tertimbun satu sampai beberapa meter di bawah permukaan. 

Bahkan sebenarnya lapisan kedua ini sudah terlihat ketika penggalian arkeologi yang dilakukan Balai Arkeologi Bandung tahun 2005, hanya waktu itu disalahtafsirkan sebagai batuan dasar alamiah (sebagai "quarry") karena belum ditunjang oleh penelitian geologi yang komprehensif dan tidak ditunjang oleh survei geofisika bawah permukaan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau situs Gunung Padang yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.

Setibanya di lokasi, SBY mendengarkan penjelasan terkait situs Megalitikum Gunung Padang sebelum melanjutkan menapaki anak tangga menuju situs.

SBY kemudian berjalan mendaki ratusan anak tangga menuju teras pertama dari situs Gunung Padang. Kepala Negara meninjau teras ke-5 yang dipercaya sebagai singgasana Prabu Siliwangi.

SBY dalam kesempatan itu mengatakan penelitian Gunung Padang ini perlu dituntaskan sehingga menjadi situs yang lengkap layaknya Borobudur.

"Ini kerja besar, butuh perencaanan bagus, time frame dan anggaran yang bagus. Butuh kepemimpinan dan kebijakan tepat. Kita harapkan tidak lama bisa kita tuntaskan," kata SBY, Selasa, 26 Februari 2014.

SBY mengapresiasi kerja keras para peneliti. "Saya berikan apresiasi setingi-tingginya kepada peneliti yang tidak kenal lelah, banyak yang tidak percaya, yang mengganggu, tapi semua semangat, ini awal yang baik meski belum rampung," kata SBY.

Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang mempercayai adanya bangunan di bawah Gunung Padang yang umurnya ribuan tahun sebelum Masehi. Tim riset menemukan sejumlah temuan yang menunjukkan ke arah tersebut.

Andi Arief menyatakan, di dalam situs tersebut terdapat piramid yang umurnya lebih tua dibanding Piramid Mesir sekitar lebih dari 10 ribu tahun sebelum Masehi.

Pernyataan Andi Arief tersebut sempat menuai kontroversi di kalangan para ilmuwan. Hingga saat ini, tim terpadu masih terus melakukan penelitian terkait hal itu.

Tapi sampai sekarang, tidak jelas tindaklanjutnya dan situs Gunung Padang sudah terlanjur rusak karena sebagian diledakkan, dengan dalih mempermudah penelitian, tanpa peduli siapa yang harus bertanggungjawab, sampai sekarang.

“Situs Gunung Padang merupakan punden berundak, tempat ritual manusia prasejarah di Jawa Barat,” ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad, Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, M.S., saat membuka Seminar Nasional “Gunung Padang dan Permasalahannya” di Aula Pusat Studi Bahasa Jepang kampus  Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (FIB Unpad) Jatinangor, Bandung, Selasa, 7 Oktober 2014.

Selain Prof. Nina, seminar digelar oleh Departemen Sejarah dan Filologi FIB Unpad menghadirkan pembicara Prof. Dr. Adjat Sudrajat, Prof. Dr. Mundarjito,Prof. Soetikno Bronto, Dr. Danni Zulkifli Herman, Lutfi Yondri, M.Hum., Dr. Junus Satrio Atmodjo, M.Hum., dan Ir. Sujatmiko.

Tentang hipotesis yang dilakukan Tim Terpadu Penelitian Mandiri, Prof. Nina yang juga seorang sejarawan ini meragukannya. Pasalnya, konon hipotesis berasal dari analisis yang tidak ilmiah, yaitu diyakini melalui wangsit yang diterima oleh anggota dari organisasi “Turangga Seta”, sebuah organisasi yang menginisiasi penelitian di Gunung Padang.

Selain itu, Ekskavasi yang dilakukan tim tersebut melibatkan beberapa instansi. Namun, Prof. Nina melihat proses ekskavasi yang dilakukan tidak sesuai dan cenderung merusak situs. Hal inilah yang menjadikan penelitian tersebut banyak menuai kritikan.

“Kita tidak bisa melakukan penelitian dengan cara yang tidak ilmiah dan tidak benar,” tegasnya.

Keraguan lain pun muncul dari kalangan para arkeolog dan geolog berdasarkan struktur Gunung Padang. Prof. Soetikno Bronto dari Pusat Survei Geologi Bandung menyatakan, Gunung Padang secara geologi merupakan sisa dari gunung api purba. Pada waktu itu, Jawa Barat didominasi oleh banyaknya gunung api aktif.

Hal ini dikuatkan dengan adanya dua sesar yang melintang di Gunung Padang, yakni sesar Cimandiri dan Sesar Gede-Cikondang. Dua sesar tersebut tepat melintang di atas Gunung Padang.

Hal ini menyebabkan kawasan di sekitar Gunung Padang rawan mengalami gempa tektonik dan longsor hingga sekarang.

Prof. Soetikno mengusulkan adanya pelestarian mengenai keberadaan situs dengan melakukan penelitian yang mengarah kepada penanggulangan gempa.

Jenis batuan di Gunung Padang pun tergolong poligonal. Jenis ini, lanjut Prof. Soetikno, merupakan produk alami dari alam akibat lava yang keluar saat gunung meletus. Selain itu, adanya tiang-tiang heksagonal di kawasan situs juga diakibatkan oleh bentukan alam.

Hal tersebut dibenarkan oleh Prof. Adjat Sudrajat, Guru Besar Fakultas Teknik Geologi (FTG) Unpad. Sehingga, keyakinan adanya piramida adalah tidak benar.

“Anda bisa lakukan penelitian sendiri di Gunung Padang dan lihat struktur dan jenis batuannya. Anda dapat mengambil simpulan,” papar Prof. Adjat.

Korupsi e-KTP

Kasus pengadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal di era pemerintahan Presiden SBY.

Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara Rp2,3 triliun.

Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menyebut pengembalian aset atau asset recovery dari perkara korupsi proyek e-KTP belum maksimal. Kerugian keuangan negara akibat korupsi itu sebelumnya disebut mencapai Rp 2,3 triliun.

"Kalau dari kerugian Rp 2,3 triliun, sejauh ini asset recovery belum sampai Rp 500 miliar," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 10 Desember 2018.

"Jadi masih ada Rp 1,8 triliun yang harus kita kejar itu," imbuh Alexander.
Untuk itulah, menurut Alexander Marwata, fokus KPK saat ini adalah pengembalian aset untuk mengganti kerugian keuangan negara itu.

Alexander Marwata, menyebut masih ada pihak swasta hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN )yang menikmati aliran duit dari korupsi itu dan belum mengembalikannya ke negara.

KPK mengejarnya berdasar pada fakta-fakta persidangan perkara itu.

"Yang jelas dari swasta kan baru Andi Narogong, dan Anang (Anang Sugiana/mantan Direktur Utama PT Quadra Solution). Padahal dari kasus e-KTP itu ada juga BUMN, ada swasta-swasta lain yang malah mereka yang sebetulnya nikmati aliran dana itu," ujar Alexander.

Dalam pusaran perkara ini, KPK sudah memproses hukum 8 orang dengan rincian sebagai berikut (nomor 1 sampai dengan 5, putusan hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah):

Pertama, mantan Direktur jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Irman. Irman dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti USD 500 ribu dan Rp1 miliar.

Kedua, mantan pejabat Kemendagri Sugiharto. Sugiharto, dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti US$450 ribu dan Rp460 juta.

Ketiga, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Setya Novanto. Setya Novanto, dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti US$7,3 juta dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Keempat, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp1,1 miliar dan US$2,5 juta.

Ketiga, eks Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Anang dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Anang juga dihukum membayar uang pengganti Rp20,7 miliar.

Ketenam, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, sebagai keponakan Setya Novanto. Irvanto dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ketujuh, pengusaha Made Oka Masagung. Made dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kedelapan, anggota DPR-RI, Markus Nari, dan divonis 8 tahun penjara.

Proyek Hambalang

Korupsi fenomenal di era Presiden SBY lainnya, adalah korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di atas lahan seluas 32 hektar di Desa Hambalang, Kabuapten Bogor, Provinsi Jawab Barat.

Proyek mangkrak di Hambalang, tercatat menjadi salah satu kasus korupsi besar yang pernah ada. Nilai kerugian negara Rp706 miliar, 2009 - 2011.

Pembangunan proyek Hambalang dibangun sejak masa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dengan menghabiskan anggaran Rp1,2 triliun. Proyek yang ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun mangkrak hingga akhirnya aliran dana korupsi terendus KPK.

Aliran dana proyek Hambalang masuk ke kantong beberapa pejabat. Di antaranya mantan Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso, Anggota DPR, Angelina Sondakh.

Sedianya Presiden Joko Widodo, akan melanjutkan pembangunan fasilitas olah raga di Hambalang. Tapi terkendala kasusnya masih ditangani KPK, dan mantan Sekretaris Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, menyebutkan, ada keterlibatan Edhi Baskoro Yudhoyono dalam kasus korupsi proyek mangkrak di Desa Hambalang.*

Sumber: cokrotv/antaranews.com/jawapos.com/tempo.co/ unpad.ac.id

 

Redaktur: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda