Nasional post authorBob 30 Juli 2021

Urus Adminduk Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi, Tidak Ada Tambahan Persyaratan

Photo of Urus Adminduk Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi, Tidak Ada Tambahan Persyaratan URUS ADMINDUK - Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mensyaratkan sertifikat vaksin Covid-19.          Ist

JAKARTA, SP – Pengurusan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) tidak perlu menyertakan sertifikat vaksinasi Covid-19. Penambahan persyaratan malah justru akan mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Begitu ditegaskan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/7).

Dia mengatakan bahwa pengurusan layanan adminduk taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada penambahan persyaratan baru.

Menurut Zudan, begitu juga pada masa pandemi Covid-19, tidak ada penambahan persyaratan seperti vaksinasi. Penambahan persyaratan malah justru dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

"Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Zudan.

Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah tengah menggenjot persentase vaksinasi sebesar 80 persen, guna terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Jadi, kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah," katanya.

Apalagi, menurut Zudan, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin sehingga di berbagai daerah jumlah vaksinatornya pun perlu ditambah untuk mengimbangi jumlah pemohon vaksinnya.

Meski demikian, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.

"Aturan tersebut bisa diterapkan. Namun, nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kami untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kami akan melihat perkembangannya," ujar Zudan.

Sebelumnya sempat beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang menyebutkan, bahwa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kelurahan harus menunjukkan surat bukti telah mengikuti vaksin. Unggahan akun bernama Bima Aryana ini kemudian telah mendapat banyak tanggapan dari masyarakat sejak diunggah pada 17 Juli 2021.

Namun narasi yang beredar tersebut ternyata hoaks. Melansir dari laman https://covid19.go.id, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah secara tegas membantah hal tersebut.

Zudan mengatakan, hingga saat ini, tidak ada persyaratan tambahan dalam pembuatan KTP elektronik di pelayanan Dukcapil. Informasi yang beredar tersebut dipastikan hoaks.

“Yang minta syarat tersebut siapa? Kami tidak mensyaratkan itu (kartu vaksin) dulu,” ujar Zudan.

Zudan juga menambahkan bahwa ketentuan dan alur untuk membuat KTP tetap sama seperti yang sudah ditetapkan. Syarat yang diperlukan pun cuma satu, yakni kartu keluarga (KK). Masyarakat kemudian membawa KK tersebut ke kantor Dukcapil, kemudian mengisi formulir, melakukan perekaman foto lalu mengambil KTP Elektronik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebutkan bahwa membuat KTP harus memberikan surat keterangan vaksin adalah hoaks kategori misleading content atau konten menyesatkan.(ant/cvd)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda